Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.
Legal Updates

BPOM Terbitkan Aturan Baru Notifikasi Kosmetik melalui Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2026

13 November 2026
Nadia Nurul Ramadhanty, S.H.
Legal Updates
BPOM Terbitkan Aturan Baru Notifikasi Kosmetik melalui Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2026

Pendahuluan

Pada 23 Oktober 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik (“Peraturan BPOM 20/2026”) yang  mulai berlaku pada 3 November 2026. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam memperoleh, mengubah, memperbarui, hingga menghadapi kehilangan izin edar kosmetik berupa Notifikasi, sekaligus menggantikan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (“Peraturan BPOM 21/2022”).

Pembentukan Peraturan BPOM 20/2026 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu, serta memberikan kejelasan panduan bagi pelaku usaha dalam mengajukan notifikasi kosmetik. BPOM memperketat persyaratan pemohon, khususnya bagi pelaku usaha yang melakukan kontrak produksi luar negeri dan importir, memperjelas jangka waktu layanan melalui mekanisme time to respond, mengatur pembatalan Notifikasi secara tersendiri, serta memperluas jenis sanksi administratif.

Perbandingan

Peraturan BPOM 20/2026 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan BPOM 21/2022, sehingga perubahan pokok antara kedua peraturan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut.

Aspek

Peraturan BPOM 20/2026

Peraturan BPOM 21/2022

Pengecualian kewajiban Notifikasi

Dikecualikan untuk: 

(a) Kosmetik Dalam Negeri untuk penelitian dan/atau pameran dalam jumlah terbatas;
(b) Kosmetik Impor melalui jalur khusus (special access scheme); dan/atau
(c) parfum isi ulang.

Pengecualian hanya untuk pemasukan melalui jalur khusus (special access scheme) (Pasal 4).

Kosmetik khusus ekspor

Notifikasi dapat diajukan jika negara tujuan ekspor mempersyaratkan surat keterangan ekspor BPOM; pemohon dan tata caranya dirinci, dan produk dilarang beredar di Indonesia (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22).

Kosmetika khusus ekspor tidak wajib dinotifikasi dan dilarang diedarkan di Indonesia (Pasal 40).

Pemohon Kosmetik Kontrak luar negeri

Hanya industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan berelasi, dengan syarat teknologi belum dimiliki di Indonesia, produksi sentralistik oleh multinasional, dan/atau bahan baku telah diketahui keamanannya, disertai justifikasi tidak dapat diproduksi di Indonesia (Pasal 16).

Diajukan oleh Importir; usaha yang mengontrakkan produksi ke industri luar negeri diperlakukan sebagai Importir (Pasal 12). Tidak ada syarat justifikasi teknologi.

Satu Nama Kosmetik, satu pemohon

Pengecualian hanya untuk perusahaan berelasi, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang dibuat/dilegalisasi/dicatatkan notaris (Pasal 8 ayat (2)–(4)).

Pengecualian untuk perusahaan terelasi dan target pasar berbeda, ditambah surat persetujuan pemilik Nama Kosmetika yang sudah ternotifikasi (Pasal 15).

Masa berlaku sertifikat CPKB/GMP

Cukup masih berlaku pada saat pengajuan (Pasal 12 ayat (5), Pasal 13, Pasal 20).

Wajib memiliki sisa masa berlaku minimal 3 bulan (Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 13).

Keabsahan sertifikat GMP luar negeri

Diterbitkan pejabat berwenang atau lembaga yang diakui, dibuktikan dengan surat keterangan otoritas negara asal; jika ada keraguan, BPOM dapat melakukan pemeriksaan setempat (Pasal 16 ayat (7)–(8), Pasal 20 ayat (2)–(3)).

Wajib dilegalisasi melalui Apostille atau KBRI/Konsulat Jenderal RI (Pasal 13 ayat (3)–(4)). Pemeriksaan setempat tidak diatur.

Aktivasi akun pemohon Notifikasi

Paling lama 14 Hari untuk semua pemohon sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar (Pasal 29 ayat (2)).

7 Hari untuk industri dan 14 Hari untuk Importir/pemberi kontrak (Pasal 26).

Jangka waktu verifikasi

14 Hari (umum) atau 3 Hari (wangi-wangian, khusus ekspor, kit) dengan mekanisme time to respond: waktu berhenti saat klarifikasi dan dihitung ulang dari awal setelah klarifikasi disampaikan (Pasal 34).

14 Hari (umum) dan 3 Hari (wangi-wangian, khusus ekspor, kit) sejak terbit nomor ID produk, tanpa mekanisme time to respond (Pasal 30, Pasal 40, Pasal 42).

Pihak penilai

Tim penilai dari petugas BPOM yang dapat melibatkan tenaga ahli Kosmetik (akademisi, peneliti, praktisi, perwakilan kementerian/lembaga) (Pasal 37–38).

Tim penilai dan/atau komite nasional penilai Kosmetika (Pasal 33–34).

Kriteria layanan prioritas

14 kriteria (huruf a–n), antara lain baru berupa monitoring efek samping, riwayat audit DIP/CPKB, dan penilaian program orang tua angkat (Pasal 44).

12 kriteria (huruf a–l) (Pasal 44).

Waktu pengajuan pembaruan

Cukup diajukan sebelum Notifikasi berakhir (Pasal 47 ayat (5)).

Paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku habis; jika terlambat diajukan sebagai Notifikasi baru (Pasal 47).

Status produk saat pembaruan diproses dan Notifikasi habis

Produk boleh diproduksi selama sertifikat CPKB berlaku, tetapi baru boleh diedarkan setelah Notifikasi pembaruan terbit (Pasal 47 ayat (6)).

Produksi dan peredaran dilarang, namun produk yang sudah beredar boleh tetap beredar paling lama 6 bulan sejak Notifikasi habis (Pasal 46).

Jenis perubahan Notifikasi

5 jenis, termasuk tambahan perubahan alamat (industri, Importir, pemberi kontrak) tanpa perubahan lokasi (Pasal 48 ayat (1)).

4 jenis: nama, alamat Importir/badan usaha, ukuran/jenis kemasan, dan penambahan industri (Pasal 49).

Jenis sanksi administratif

7 jenis: peringatan, pembatalan, pencabutan, penutupan sementara akses, penutupan permanen akses, penutupan akses surat keterangan impor maks. 1 tahun, dan larangan pengajuan pembaruan (Pasal 55 ayat (2)).

4 jenis: peringatan tertulis, pencabutan Notifikasi, penutupan akses Notifikasi maks. 1 tahun, dan penutupan akses surat keterangan impor maks. 1 tahun (Pasal 51 ayat (2)).

Ketentuan Penting

Perluasan Pengecualian Kewajiban Notifikasi

Pasal 4 ayat (2) memperluas daftar kosmetik yang boleh masuk atau digunakan tanpa Notifikasi. Sebelumnya, pengecualian hanya berlaku untuk jalur khusus (special access scheme). Kini pengecualian mencakup:

  • kosmetik dalam negeri untuk penelitian dan/atau pameran dalam jumlah terbatas, yang tidak untuk tes pasar dan tidak diedarkan;

  • kosmetik impor melalui jalur khusus (special access scheme); dan/atau

  • parfum isi ulang.

Notifikasi Kosmetik Khusus Ekspor

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22 Peraturan BPOM 20/2026 mengatur mekanisme pengajuan Notifikasi bagi kosmetik yang ditujukan khusus untuk ekspor. Pengajuan Notifikasi ini dilakukan apabila negara tujuan ekspor mensyaratkan adanya surat keterangan ekspor dari BPOM. Pemohon Notifikasi dapat berupa industri kosmetik dalam negeri, pemberi kontrak produksi, maupun industri atau perusahaan terelasi yang melakukan kontrak produksi luar negeri, dengan persyaratan yang disesuaikan berdasarkan jenis pemohonnya. Produk yang dapat diajukan Notifikasinya mencakup kosmetik yang diproduksi di Indonesia maupun produk impor yang secara khusus ditujukan untuk ekspor. Namun, kosmetik yang telah memperoleh Notifikasi khusus ekspor tersebut dilarang untuk diedarkan di wilayah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (5). Adapun proses verifikasi permohonan Notifikasi kosmetik khusus ekspor dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4).

Kosmetik Kontrak Luar Negeri: Pemohon Dibatasi dan Wajib Alih Teknologi

Ini merupakan perubahan paling berdampak. Sebelumnya, kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak dengan industri luar negeri dinotifikasi oleh Importir. Pasal 16 ayat (1) kini membatasi pemohonnya hanya pada industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan terelasi, dengan persyaratan sebagai berikut.

Butuh analisis lebih dalam?Coba Veritask AI Legal Assistant

Unsur

Ketentuan baru

Kondisi yang harus dipenuhi (salah satu atau lebih)

Teknologi dan fasilitas belum dimiliki industri di Indonesia; produksi sentralistik oleh industri multinasional yang punya pabrik di Indonesia dengan perimbangan ekspor-impor; dan/atau bahan baku yang telah diketahui keamanan dan kemanfaatannya

Dokumen wajib

Perjanjian kontrak produksi notariil yang masih berlaku dengan industri luar negeri; surat pernyataan bebas tindak pidana; dokumen justifikasi bahwa produk tidak dapat diproduksi di Indonesia

Jika pemohon industri dalam negeri

Wajib memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku

Jika pemohon perusahaan terelasi

Wajib memiliki perjanjian notariil dengan industri dalam negeri bersertifikat CPKB yang menyatakan tanggung jawab industri tersebut atas keamanan, mutu, dan manfaat produk

Industri luar negeri

Sertifikat GMP dari otoritas berwenang atau lembaga yang ditunjuk pemerintah negara asal; BPOM dapat melakukan pemeriksaan setempat jika ragu; bila tidak terpenuhi, dilampirkan sertifikat setara GMP ASEAN

Alih teknologi

Wajib dilakukan bertahap agar produk dapat diproduksi di dalam negeri, berupa alih pengetahuan di bidang pengembangan produk, teknik/proses produksi, dan/atau pengawasan mutu

Masa penyesuaian

Notifikasi lama wajib menyesuaikan paling lama 12 bulan sejak peraturan diundangkan

Pengetatan Penggunaan Nama Kosmetik

Pasal 8 ayat (2)–(4) mempersempit pengecualian prinsip "satu Nama Kosmetik untuk satu pemohon". Pengecualian kini hanya berlaku bagi perusahaan terelasi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai dari induk atau pemilik yang sama dan dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan notaris. Pengecualian atas dasar "target pasar berbeda" dalam peraturan lama dihapus.

Selain itu, Pasal 11 ayat (1) memperluas larangan penggunaan nama yang sama, serupa, atau membingungkan. Larangan ini kini mencakup nama kosmetik yang Notifikasinya dibatalkan atau dicabut (apa pun alasannya), kosmetik tanpa Notifikasi yang mengandung bahan dilarang, serta kosmetik yang telah diumumkan kepada publik oleh BPOM. Nama yang Notifikasinya dibatalkan atau dicabut tetap dapat diajukan kembali sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu (Pasal 11 ayat (2)).

Relaksasi Masa Berlaku Sertifikat dan Verifikasi GMP Luar Negeri

Pasal 12 ayat (5), Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) kini hanya mensyaratkan sertifikat CPKB atau GMP yang masih berlaku. Syarat sisa masa berlaku minimal 3 bulan dalam peraturan lama tidak lagi dicantumkan. Untuk Kosmetik Impor, keabsahan sertifikat GMP dibuktikan dengan penerbitan oleh pejabat berwenang atau lembaga yang diakui, disertai surat keterangan otoritas negara asal (Pasal 20 ayat (2)), menggantikan rujukan legalisasi Apostille atau KBRI dalam peraturan lama. Sebagai penyeimbangnya, Pasal 20 ayat (3) memberi BPOM kewenangan baru untuk memeriksa langsung (pemeriksaan setempat) fasilitas luar negeri apabila terdapat keraguan atas sertifikat tersebut.

Mekanisme Time to Respond dan Jangka Waktu Layanan

Pasal 34 ayat (5) memperkenalkan mekanisme time to respond. Hitungan waktu verifikasi berhenti saat BPOM meminta klarifikasi dan dimulai lagi dari awal setelah pemohon menyampaikan klarifikasi. Mekanisme yang sama berlaku untuk pembaruan (Pasal 47 ayat (10)) dan penambahan sarana produksi (Pasal 48 ayat (11)). Dalam praktik, setiap putaran klarifikasi (maksimal 3 kali, Pasal 36 ayat (4)) dapat "mereset" jam layanan, sehingga pemohon perlu menyiapkan dokumen selengkap mungkin sejak awal. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) menyeragamkan batas aktivasi akun pemohon menjadi paling lama 14 Hari untuk semua jenis pemohon.

Layanan

Batas waktu

Aktivasi akun pemohon (semua jenis pemohon)

Paling lama 14 Hari sejak dokumen lengkap dan benar

Verifikasi Notifikasi baru atau pembaruan (umum)

14 Hari sejak nomor ID produk, dengan time to respond

Verifikasi wangi-wangian, khusus ekspor, dan kit

3 Hari sejak nomor ID produk, dengan time to respond

Jawaban klarifikasi oleh pemohon

14 Hari, maksimal 3 kali (lewat batas = ditolak)

Verifikasi atas klarifikasi

14 Hari atau 3 Hari sesuai jenis produk

Perubahan ukuran/jenis kemasan dan penambahan sarana produksi

3 Hari sejak nomor ID produk

Perubahan nama/alamat pemohon

14 Hari sejak permohonan disampaikan

Tenaga Ahli Kosmetik dalam Penilaian

Pasal 37–38 mengganti peran komite nasional penilai dengan tenaga ahli Kosmetik yang dapat dilibatkan oleh tim penilai BPOM. Tenaga ahli ini terdiri atas akademisi, peneliti, praktisi, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan, dan memberikan rekomendasi atas aspek keamanan, manfaat, dan mutu produk.

Kriteria Tambahan Layanan Prioritas

Layanan prioritas (hasil verifikasi paling lama 3 Hari) tetap tersedia, tetapi Pasal 44 ayat (1) menambah kriterianya dari 12 menjadi 14. Kedua kriteria baru tersebut adalah:

  • layanan prioritas hanya untuk permohonan Notifikasi baru (huruf b); dan

  • bagi Pelaku Usaha peserta program orang tua angkat Kosmetik, wajib memperoleh penilaian kategori layak (huruf n).

Lampiran V juga membatasi layanan prioritas pada 9 tipe produk berisiko relatif rendah, seperti sediaan pijat, alas bedak, bedak, sabun mandi padat, sediaan rambut, sediaan cukur, perona pipi, sediaan kuku, dan sediaan mandi. Untuk mendaftar, perusahaan wajib mengunggah surat pernyataan tidak menggunakan pihak ketiga dan tidak menggunakan merek bersama.

Pembaruan Notifikasi: Tidak Ada Lagi Masa Tenggang Edar

Pasal 47 ayat (5) melonggarkan waktu pengajuan pembaruan. Pembaruan cukup diajukan sebelum Notifikasi berakhir, tidak lagi paling lambat 30 hari kalender sebelumnya. Namun, perlakuan terhadap produk menjadi lebih ketat. Jika Notifikasi habis saat pembaruan masih diproses, produk boleh tetap diproduksi selama sertifikat CPKB berlaku, tetapi baru boleh diedarkan setelah Notifikasi pembaruan terbit (Pasal 47 ayat (6)). Masa tenggang edar 6 bulan dalam peraturan lama tidak lagi berlaku. Jika pembaruan baru diajukan setelah Notifikasi habis, pemohon wajib mengajukan Notifikasi baru dengan nomor baru (Pasal 47 ayat (7)–(8)), sedangkan produk yang Notifikasinya habis dan tidak diperbarui dikategorikan sebagai kosmetik tanpa Notifikasi (Pasal 46).

Jenis Perubahan Notifikasi Bertambah

Pasal 48 ayat (1) huruf e Peraturan BPOM 20/2026 menambahkan jenis perubahan Notifikasi yang wajib diajukan oleh pemilik Notifikasi, yaitu perubahan alamat industri kosmetik, Importir, atau pemberi kontrak tanpa disertai perubahan lokasi. Perubahan tersebut dapat terjadi, misalnya, akibat perubahan nama jalan atau penomoran alamat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Khusus untuk jenis perubahan ini, pemilik Notifikasi tidak diwajibkan memperoleh Surat Persetujuan Perubahan (SPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (4). Selain itu, Pasal 50 memberikan masa penyesuaian bagi produk yang masih menggunakan label lama, yaitu paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan perubahan diterbitkan, untuk perubahan nama, alamat, penambahan sarana, serta perubahan alamat tanpa disertai perubahan lokasi.

Pembatalan Notifikasi dan Pencabutan atas Permohonan Sendiri

Peraturan BPOM 20/2026 memperkenalkan mekanisme pembatalan Notifikasi sebagai mekanisme tersendiri, yang dapat dilakukan apabila terdapat kekeliruan dalam prosedur penerbitan Notifikasi atau sebab lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 51. Selain itu, pembatalan Notifikasi juga dapat dikenakan sebagai sanksi administratif terhadap pemohon yang menyalahgunakan hak akses sistem BPOM, menyampaikan informasi yang tidak benar, atau menggunakan dokumen palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1).

Di sisi lain, Pasal 53 memberikan hak kepada pemilik Notifikasi untuk mengajukan pencabutan Notifikasi atas permohonan sendiri dengan disertai justifikasi. Selain itu, pencabutan Notifikasi terhadap produk yang tidak diproduksi atau diimpor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Notifikasi diterbitkan kini dilakukan berdasarkan hasil kajian risiko.

Perluasan Keadaan Kahar

Pasal 54 Peraturan BPOM 20/2026 mengatur perluasan penghentian penghitungan jangka waktu layanan dalam hal terjadi keadaan kahar, seperti gangguan sistem elektronik, kerusuhan, kebakaran, atau bencana alam. Penghentian penghitungan waktu tersebut tidak hanya berlaku terhadap proses verifikasi permohonan Notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 34, tetapi juga berlaku terhadap proses pembaruan dan perubahan Notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48. Selain itu, apabila gangguan sistem elektronik mengakibatkan kekeliruan dalam penerbitan Notifikasi, Kepala BPOM berwenang membatalkan Notifikasi tersebut.

Ketentuan Peralihan

Pasal 58 Peraturan BPOM 20/2026 mengatur ketentuan peralihan atas permohonan dan Notifikasi yang telah diajukan atau diterbitkan sebelum berlakunya peraturan baru. Permohonan Notifikasi yang telah diajukan sebelum Peraturan BPOM 20/2026 berlaku tetap diproses berdasarkan Peraturan BPOM 21/2022. Sementara itu, Notifikasi yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan lama tetap dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Notifikasi tersebut.

Terdapat pengecualian terhadap ketentuan keberlakuan Notifikasi tersebut, yaitu bagi Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Notifikasi tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan BPOM 20/2026 paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal peraturan ini diundangkan. Dengan demikian, pelaku usaha yang memiliki Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri perlu melakukan penyesuaian terhadap persyaratan baru sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Penutup

Peraturan BPOM 20/2026 menggantikan Peraturan BPOM 21/2022 dengan kerangka notifikasi kosmetik yang lebih ketat dan terukur. Pelaku usaha kini wajib memiliki DIP sebelum notifikasi, menjamin satu Nama Kosmetik hanya dinotifikasi satu pemohon (kecuali perusahaan terelasi), serta memenuhi standar fasilitas yang lebih tegas, termasuk larangan virtual office dan kewajiban TPP bagi importir dan pemberi kontrak. Perubahan paling berdampak menyasar kontrak produksi luar negeri, yang kini hanya dapat dinotifikasi oleh industri dalam negeri atau perusahaan terelasi dengan justifikasi dan kewajiban alih teknologi, serta harus disesuaikan paling lama 12 bulan sejak peraturan diundangkan. Di sisi operasional, pembaruan wajib diajukan sebelum Notifikasi berakhir karena produk tidak lagi boleh beredar selama pembaruan diproses setelah masa berlaku habis, setiap perubahan data pemohon wajib dilaporkan, dan produksi atau impor harus dimulai dalam 6 bulan sejak Notifikasi terbit. Konsekuensi terbesarnya adalah perluasan sanksi administratif hingga penutupan permanen akses notifikasi dan larangan pembaruan, sehingga pelaku usaha sebaiknya segera meninjau portofolio Notifikasi, perjanjian kontrak dan keagenan, serta kesiapan fasilitas dan dokumennya.

Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan VeritaskLearning

Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.

Templates

Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Webinar Recording

Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.

Online Class

Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.

Compliance

Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.

Jelajahi Veritask Learning
Bagikan:

Masuk untuk berkomentar

Masuk

Apa ituVeritask

Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis

Langganan Gratis

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.

Free Trial 7 Hari

Akses penuh semua fitur premium selama 7 hari.
Riset dan analisis hukum lebih cepat dengan AI.
Tanpa komitmen, langsung mulai hari ini.