Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2026

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Juga dikenal sebagai: Peraturan BPOM 20/2026 · Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2026 · Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2026

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:3 November 2026Tanggal Penetapan:23 Oktober 2026
Kesehatan & FarmasiPelayanan Kesehatan

Informasi

TipePeraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tanggal Berlaku03 November 2026
Tanggal Penetapan23 Oktober 2026

Peraturan ini mencabut:

  1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1020).

Peraturan ini mengubah:

(-)

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, serta untuk memberikan panduan dalam melakukan pengajuan notifikasi kosmetik. Peraturan ini menggantikan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetik.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini menegaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk menjamin bahwa kosmetik yang diproduksi dan/atau diimpor memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, yang didokumentasikan dalam Dokumen Informasi Produk (DIP) sebelum notifikasi dilakukan. Kosmetik yang diedarkan wajib memiliki izin edar berupa Notifikasi, dengan pengecualian tertentu (kosmetik untuk penelitian/pameran, jalur khusus, dan parfum isi ulang). Notifikasi mencakup Kosmetik Dalam Negeri, Kosmetik Kontrak dalam dan luar negeri, Kosmetik Impor, Kosmetik kit, serta Kosmetik khusus ekspor, dan dapat berupa permohonan baru, perubahan, atau pembaruan.

Pemohon Notifikasi terdiri atas industri kosmetik dalam negeri, Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi, atau Importir, yang seluruhnya wajib memiliki perizinan berusaha. Peraturan ini mengatur persyaratan administratif dan teknis secara rinci untuk setiap jenis notifikasi, termasuk sertifikat CPKB, surat pernyataan bermeterai, perjanjian kerja sama kontrak produksi, surat penunjukan keagenan, certificate of free sale, sertifikat cara pembuatan yang baik, serta kewajiban memiliki penanggung jawab teknis. Diatur pula mekanisme pendaftaran pemohon Notifikasi melalui Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dari Kepala UPT BPOM, tata cara permohonan dan verifikasi dengan mekanisme time to respond, layanan prioritas, masa berlaku Notifikasi paling lama 3 (tiga) tahun, serta pembatalan dan pencabutan Notifikasi.

  1. Permohonan Notifikasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
  2. Notifikasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Notifikasi.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

  1. Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 15, Pasal 22 ayat (5), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (4), dan/atau Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif berupa peringatan, pembatalan Notifikasi, pencabutan Notifikasi, penutupan sementara atau permanen akses pengajuan Notifikasi, penutupan akses surat keterangan impor paling lama 1 (satu) tahun, dan/atau larangan pengajuan pembaruan Notifikasi.
  3. Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPOM mengenai pedoman tindak lanjut hasil pengawasan.