[{"_1":2,"_212":-5,"_213":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c37a175a-14ae-4e43-b854-e27088909957","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_208":209,"_210":211},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_115":116,"_125":126,"_127":128,"_133":134,"_135":136,"_161":162,"_163":164,"_201":202,"_203":204,"_205":-5,"_206":207},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001","number","103","year","2001","published_date","2001-09-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 103,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2001. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001.","scope_and_parties","policy_content","Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) di Indonesia. LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Keputusan ini mengatur berbagai lembaga seperti LAN, ANRI, BKN, dan lainnya, masing-masing dengan tugas dan fungsi spesifik seperti pengkajian kebijakan, koordinasi, dan pembinaan di bidangnya masing-masing. LPND juga memiliki kewenangan dalam penyusunan rencana nasional, perumusan kebijakan, dan penetapan sistem informasi di bidangnya. Struktur organisasi LPND terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi, dan Unit Pengawasan, dengan tugas dan fungsi yang terperinci untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.","transitional_provisions","1. Keputusan Kepala LPND tentang Organisasi dan Tata Kerja LPND yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku. 2. Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja pada BP BUDPAR berdasarkan Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,99,103,107,111],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","KEPPRES No. 62 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57226/keppres-no-62-tahun-2001","e0e67944-890b-4952-9a60-e27f9b9675d3",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57141/keppres-no-42-tahun-2001","25727c4d-b122-4caa-983a-ba38f297a0c7",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"KEPPRES No. 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57045/keppres-no-16-tahun-2001","e674964d-4880-40a4-9180-0301493830bb",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"KEPPRES No. 173 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58292/keppres-no-173-tahun-2000","09e63263-9feb-48dc-9aeb-bff2efaa0600",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58269/keppres-no-166-tahun-2000","53abe90b-63d4-4128-af43-a87ded1b9a3d","revoked_by",[117,121],{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306857/perpres-no-180-tahun-2024","37e7f8aa-a076-4ac5-91e5-30bba56f2d2f",{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306842/perpres-no-181-tahun-2024","41a0753b-304d-49c8-95c1-907f67779480","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[129,131],{"_94":130,"_96":123,"_36":124},"Perpres No. 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalPada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015, sepanjang mengatur organisasi dan tata kerja BKKBN dinyatakan tidak berlaku.",{"_94":132,"_96":119,"_36":120},"Perpres No. 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan KeluargaPada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 sepanjang mengatur organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dinyatakan tidak berlaku.","amends",[],"amended_by",[137,141,145,149,153,157],{"_94":138,"_96":139,"_36":140},"PERPRES No. 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41905/perpres-no-145-tahun-2015","83b2aacd-6c56-432e-88a2-3dd6681ae4a6",{"_94":142,"_96":143,"_36":144},"PERPRES No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42591/perpres-no-64-tahun-2005","58030ada-7a46-449c-8f94-b22e1e4521c5",{"_94":146,"_96":147,"_36":148},"KEPPRES No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55563/keppres-no-9-tahun-2004","a71311e2-d3aa-4d62-ab05-dc2502db7e6d",{"_94":150,"_96":151,"_36":152},"KEPPRES No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56118/keppres-no-30-tahun-2003","c2457ff0-bbe8-4afb-9061-89ad83a9c753",{"_94":154,"_96":155,"_36":156},"KEPPRES No. 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56694/keppres-no-46-tahun-2002","1656e043-7fff-42e9-8b7c-d2977139b05a",{"_94":158,"_96":159,"_36":160},"KEPPRES No. 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56485/keppres-no-3-tahun-2002","3c298975-3b2f-4e69-95db-2c333b496068","partially_amends",[],"partially_amended_by",[165,169,173,177,181,185,189,193,197],{"_94":166,"_96":167,"_36":168},"PERPRES No. 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41785/perpres-no-49-tahun-2015","bf4a2613-43df-4150-b1c9-6808fa205e43",{"_94":170,"_96":171,"_36":172},"PERPRES No. 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41241/perpres-no-94-tahun-2011","cf976a15-9654-408f-8cb2-18cfc15cc1e8",{"_94":174,"_96":175,"_36":176},"PERPRES No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41067/perpres-no-62-tahun-2010","c8a440c8-29d1-40b3-9c58-1b1e9e660e21",{"_94":178,"_96":179,"_36":180},"PERPRES No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41052/perpres-no-34-tahun-2010","01346211-ac04-43a4-ad22-fe11b5a29467",{"_94":182,"_96":183,"_36":184},"PERPRES No. 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42232/perpres-no-61-tahun-2008","cce4e8f4-d05b-47b8-96fa-429c824aab48",{"_94":186,"_96":187,"_36":188},"PERPRES No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42141/perpres-no-90-tahun-2007","0daf08bf-9a87-4906-8b78-fb6f44317de1",{"_94":190,"_96":191,"_36":192},"PERPRES No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42158/perpres-no-86-tahun-2007","5206ddcb-94e7-445e-89f7-6879a5886c95",{"_94":194,"_96":195,"_36":196},"PERPRES No. 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42135/perpres-no-82-tahun-2007","be4a7d74-3867-4f1c-afe2-211c6fef7151",{"_94":198,"_96":199,"_36":200},"PERPRES No. 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42003/perpres-no-67-tahun-2006","ee507de2-a11c-4ae9-8624-efd3fa95f9aa","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 103 YEAR 2001
CONCERNING
POSITION, DUTIES, FUNCTIONS, AUTHORITIES,
ORGANIZATIONAL STRUCTURE, AND WORK PROCEDURES
OF NON-DEPARTMENTAL GOVERNMENT INSTITUTIONS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to support the implementation of orderly government administration, it is deemed
necessary to stipulate the position, duties, functions, authorities, organizational structure, and work procedures
of Non-Departmental Government Institutions;

In view of :

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government (State Gazette of 1999 Number 60, Supplement to State Gazette Number 3839);
Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and
the Authority of the Provinces as Autonomous Regions (State Gazette of 2000 Number
54, Supplement to State Gazette Number 3952);
Presiden

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c37a175a-14ae-4e43-b854-e27088909957","actionData","errors"]