For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2001

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001

Also known as: Keppres 62/2001 · Keppres No. 62 Tahun 2001 · Keppres Nomor 62 Tahun 2001

Status:
Inactive
Effective Date:17 Mei 2001Publication Date:17 Mei 2001
Struktur Organisasi PemerintahPembentukan Lembaga Negara

Information

TypeKeputusan Presiden (Keppres)
ThemePerubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001
LocationPemerintah Pusat
Effective Date17 Mei 2001
Publication Date17 Mei 2001
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001.

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat di bidang tertentu tanpa mengurangi makna otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Keputusan ini mengatur pembagian tugas pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga seperti BPS, BKKBN, BPKP, BKN, BULOG, dan BPN. Tugas-tugas ini tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan beberapa tugas yang secara bertahap akan dialihkan kepada pemerintah daerah.

1. Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BULOG di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan selesainya proses pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 2. Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan ditetapkannya seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

(-)