[{"_1":2,"_142":-5,"_143":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2a78541-201f-42d7-91f3-728bcdbdaef9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_138":139,"_140":141},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":-5,"_136":137},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982","number","1","year","1982","published_date","1982-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1982
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN. 1982/No 1, LL Setkab : 4 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 1982. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3075);\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 1);\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3126);\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1979 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3148).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperlancar perdagangan luar negeri melalui penyempurnaan pengaturan pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Kebijakan ini mengatur bahwa setiap orang bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Devisa yang diperoleh dari ekspor dapat dimiliki dan digunakan oleh eksportir, dengan opsi penjualan kepada Bank Indonesia melalui Bank Devisa. Importir juga dapat membeli devisa dari Bank Indonesia melalui Bank Devisa. Tata cara pembayaran ekspor dan impor dapat dilakukan secara tunai atau dengan kredit, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi serta Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah menyediakan kredit ekspor, jaminan kredit ekspor, dan asuransi ekspor untuk pengembangan ekspor barang bukan minyak dan gas bumi. Untuk barang tertentu, dikenakan pungutan ekspor berupa Pajak Ekspor dan/atau Pajak Ekspor Tambahan yang tarifnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Perdagangan dan Koperasi menetapkan Harga Patokan ekspor, sementara Menteri Keuangan menetapkan Harga Patokan impor sebagai dasar perhitungan Bea Masuk dan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (N.D.P.B.M.). Menteri Perdagangan dan Koperasi berwenang menentukan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91,97,101,105,109],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PP No. 31 Tahun 1979 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1978 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66830/pp-no-31-tahun-1979","05478f80-731e-4dba-97d6-adbcd24bfd60",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"PP No. 29 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67012/pp-no-29-tahun-1978","62517d03-bc63-4686-9f18-885b26d4d4b2",{"_92":102,"_94":103,"_36":104},"PP No. 1 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66893/pp-no-1-tahun-1978","a8d91776-46ad-4b2c-ac1c-8d792503323f",{"_92":106,"_94":107,"_36":108},"PP No. 11 Tahun 1976 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67431/pp-no-11-tahun-1976","0594e755-daf4-460e-a71d-ebdd4ed55823",{"_92":110,"_94":111,"_36":112},"PP No. 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/69626/pp-no-16-tahun-1970","4cd9b919-78f7-436b-bee6-82185229be7c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[123],{"_92":124,"_94":125,"_36":126},"PP No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64588/pp-no-24-tahun-1985","83fbc20d-a9f2-455a-a8c5-3b3e168d3e21","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 1982
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF EXPORT, IMPORT, AND FOREIGN EXCHANGE TRAFFIC

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve economic development and facilitate foreign trade, it is necessary to improve the regulation of the implementation of exports, imports, and foreign exchange traffic.

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution;
Rechten Ordonnantie (Staatsblad 1931 Number 471) as amended and supplemented;
Law Number 32 of 1964 concerning Foreign Exchange Traffic Regulations (State Gazette of 1964 Number 131, Supplement to the State Gazette Number 2717);
Law Number 13 of 1968 concerning the Central Bank (State Gazette of 1968 Number 63, Supplement to the State Gazette Number 2865);
Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2a78541-201f-42d7-91f3-728bcdbdaef9","actionData","errors"]