[{"_1":2,"_150":-5,"_151":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4285de7-3b8c-41b4-97ba-21bdae037a6e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_146":147,"_148":149},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_117":118,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":-5,"_144":145},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2020","number","15/PMK.07/2020","year","2020","published_date","2020-03-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN DANA - DANA KEISTIMEWAAN - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 15/PMK.07/2020, BN. 2020/NO. 205, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 31 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, penyaluran, dan penatausahaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.\r\n \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah:\r\nPasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.170, TLN No.5339), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423), Perpres RI 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI Nomor 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nGubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lambat minggu pertama bulan Februari dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.\r\nPenyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara berkala. Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian keluaran terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI Nomor 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 121/PMK.07/2018 (BN Tahun 2018 No.1341) dan Permenkeu RI Nomor 173/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.1680), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n - \n 31 HLM. Lampiran Halaman 22 - 31. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341).\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1680).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, penyaluran, dan penatausahaan Dana Keistimewaan DIY, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Penetapan pejabat perbendaharaan negara yang mengelola Dana Keistimewaan, termasuk Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD, Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, dan Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran TKDD.
Prosedur penganggaran dan pengalokasian Dana Keistimewaan, mulai dari pengajuan usulan rencana kebutuhan oleh Gubernur DIY, penilaian kelayakan oleh Kementerian Keuangan dan instansi terkait, hingga penetapan alokasi dalam APBN.
Mekanisme penyaluran Dana Keistimewaan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, yang dilakukan dalam tiga tahap dengan persyaratan penyampaian laporan dan dokumen tertentu.
Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan Dana Keistimewaan oleh KPA BUN Penyaluran TKDD dan Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur bahwa KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA BUN Penyaluran TKDD tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Keistimewaan oleh Pemerintah Daerah DIY.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai verifikasi laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan untuk penyaluran Dana Keistimewaan DIY tahap I Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.","sanctions","(-)","revokes",[95,101,105,109,113],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/113216/pmk-no-121pmk072018","97b1d665-3153-4081-b83d-15db50922392",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112644/pmk-no-50pmk072017","b442fd1d-cda0-41db-9c5a-324b8c71910d",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112981/pmk-no-225pmk072017","65a0de80-230f-4dc0-9307-93d1adbb7ecd",{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PMK No. 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112907/pmk-no-173pmk072017","6a8d0f1b-aff5-4185-8382-fda8257127d7",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112801/pmk-no-112pmk072017","6d9e27c8-64f8-4c4f-a7a1-6e2d54a4318c","revoked_by",[119],{"_96":120,"_98":121,"_36":122},"PMK No. 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta","https://peraturan.bpk.go.id/Details/286916/pmk-no-163-tahun-2023","04b83eb6-aed9-41ef-a244-d4c04ec6cc51","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[131],{"_96":132,"_98":133,"_36":134},"PMK No. 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta","https://peraturan.bpk.go.id/Details/245185/pmk-no-16pmk072023","54a963e7-7715-4cb9-9c1a-5979f49d3e7e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15/PMK.07/2020
CONCERNING
MANAGEMENT OF THE SPECIAL AUTONOMY FUND
FOR THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the provisions regarding budgeting, allocation, distribution, administration, monitoring, and evaluation of the Special Autonomy Fund for the Special Region of Yogyakarta have been regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 50/PMK.07/2017 concerning Management of Transfers to Regions and Village Funds as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Finance Number 121/PMK.07/2018 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 50/PMK.07/2017 concerning Management of Transfers to Regions and Village Funds and Regulation of the Minister of Finance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4285de7-3b8c-41b4-97ba-21bdae037a6e","actionData","errors"]