[{"_1":2,"_154":-5,"_155":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d010ab31-028d-4b45-97b2-8794fc87473c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_150":151,"_152":153},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":144,"_145":146,"_147":-5,"_148":149},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-06-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Daerah - Pencabutan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:	\n \n bahwa peraturan daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-\r\nundangan yang lebih tinggi; bahwa sehubungan terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Banjar yang diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pencabutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Banjar; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan peraturan daerah kota banjar dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2005. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan peraturan daerah kota banjar dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2005. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2012. \n Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2005 dicabut. \n 9 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Pasar Modern (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9 )\n2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pendaftaran Gudang (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 13 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11)\n3. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 12)\n4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pendaftaran Pencari Kerja dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13)\n5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Kepariwisataan Di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 22 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 19)\n6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 37 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 33)\n7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 42 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 38)\n8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1)\n9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan Dan Pemotongan Hewan Di Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 8 Seri C)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjar ini dibentuk dengan tujuan untuk mencabut beberapa Peraturan Daerah Kota Banjar yang dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan ini mencabut sembilan Peraturan Daerah Kota Banjar yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti izin usaha pasar modern, pendaftaran gudang, izin usaha perdagangan, pendaftaran pencari kerja, izin usaha kepariwisataan, retribusi izin usaha angkutan, retribusi pelayanan tata usaha hasil hutan, pengelolaan air bawah tanah, dan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan. Pencabutan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Surat Menteri Keuangan yang menyatakan pembatalan terhadap peraturan-peraturan daerah tersebut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91,97,101,105,109,113,117,121,125],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kota Banjar No. 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Pemotongan Hewan di Wilayah Kota Banjar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233792/perda-kota-banjar-no-8-tahun-2005","aa5b644d-af84-4ce3-bf47-0b64a81f5bc6",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"PERDA Kota Banjar No. 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233799/perda-kota-banjar-no-3-tahun-2005","228a116c-db7c-4695-8a0d-ffef1aff6be3",{"_92":102,"_94":103,"_36":104},"PERDA Kota Banjar No. 42 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233776/perda-kota-banjar-no-42-tahun-2004","890caad2-19a8-4925-86ac-1bd69cd220c0",{"_92":106,"_94":107,"_36":108},"PERDA Kota Banjar No. 37 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233783/perda-kota-banjar-no-37-tahun-2004","e66c0692-124c-486d-a520-e155db398449",{"_92":110,"_94":111,"_36":112},"PERDA Kota Banjar No. 22 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisataan dan Budaya di Kota Banjar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234041/perda-kota-banjar-no-22-tahun-2004","24acf9bf-a599-4965-89f1-a638a638bf45",{"_92":114,"_94":115,"_36":116},"PERDA Kota Banjar No. 15 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pencari Kerja Dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234030/perda-kota-banjar-no-15-tahun-2004","60fe65e5-4dbe-4b4a-a0cc-d5976dc71785",{"_92":118,"_94":119,"_36":120},"PERDA Kota Banjar No. 14 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234029/perda-kota-banjar-no-14-tahun-2004","5c0ba8cc-702f-4773-9c50-bd62d895b223",{"_92":122,"_94":123,"_36":124},"PERDA Kota Banjar No. 13 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pendaftaran Gudang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234028/perda-kota-banjar-no-13-tahun-2004","89544fd2-bfbf-48af-84b4-b796b9a1cf06",{"_92":126,"_94":127,"_36":128},"PERDA Kota Banjar No. 11 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Pasar Modern","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234026/perda-kota-banjar-no-11-tahun-2004","cc201d4e-29d2-4bf2-8714-7fd5af6f3498","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY
NUMBER 7
YEAR 2012
SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING
REVOCATION OF REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that regional regulations are regional government policies formulated in the form of legal products and are an integral part of the national legal system, so they must not conflict with national policies, public interests and/or higher laws and regulations;
that in connection with several Regional Regulations of Banjar City which have been clarified by the Minister of Home Affairs and the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, it is necessary to immediately follow up with revocation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Banjar City concerning the Revocation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d010ab31-028d-4b45-97b2-8794fc87473c","actionData","errors"]