[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa5b644d-af84-4ce3-bf47-0b64a81f5bc6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Pemotongan Hewan di Wilayah Kota Banjar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","2005-08-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Pemotongan Hewan di Wilayah Kota Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Pemotongan Hewan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2005/No.8 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Pemotongan Hewan di Wilayah Kota Banjar
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dari poduk peternakan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan, bahan asal hewan dan penyidikan penyakit hewan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan serta pemotongan ternak yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi Daerah Otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-\r\nprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar; bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas diantaranya adalah Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Pemotongan Hewan di Wilayah Kota Banjar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi, pemeriksaan kesehatan hewan, bahan asal hewan, penyidikan penyakit hewan dan pemotongan hewan di wilayah kota banjar dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perijinan, pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan asal hewan, penyidikan penyakit hewan, pemotongan ternak di RPH, nama subjek dan objek retribusi, golongan retribusi, masa pemeriksaan, larangan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, wilayah pemungutan, prinsip penetapan, struktur dan besar retribusi, saat retrbisui terutang, saat cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan penghapusan, kadaluwarsa penagihan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2005. \n 42 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2005 mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan, dan Pemotongan Hewan di wilayah Kota Banjar. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melindungi konsumen dari produk peternakan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur perizinan usaha peternakan dan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan asal hewan (meliputi administrasi dan fisik), penyidikan penyakit hewan di laboratorium kesehatan hewan, serta pemotongan ternak di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Pemotongan di luar RPH memerlukan rekomendasi dari dinas terkait, kecuali untuk kepentingan keagamaan yang memerlukan pengawasan dokter hewan atau petugas pemeriksa kesehatan daging.

Hak dan Kewajiban:

Setiap penyelenggara usaha peternakan dan pemotongan hewan wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.
Hewan dan bahan asal hewan yang masuk, keluar, atau melalui daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
Wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan hewan.

Peraturan ini juga mengatur tentang masa pemeriksaan, wilayah pemungutan retribusi, prinsip penetapan tarif retribusi, saat retribusi terutang, serta tata cara pembayaran dan penagihan retribusi.

","transitional_provisions","1. Sertifikat yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat tersebut.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang melanggar Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 12 serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Banjar No. 7 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/167959/perda-kota-banjar-no-7-tahun-2012","d010ab31-028d-4b45-97b2-8794fc87473c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF BANJAR CITY

NUMBER : 8
YEAR: 2005
SERIES : C

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 8 OF 2005
CONCERNING
FEES FOR ANIMAL HEALTH INSPECTION,
ANIMAL ORIGIN MATERIALS, ANIMAL
DISEASE INVESTIGATION AND ANIMAL SLAUGHTER
IN THE BANJAR CITY AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to protect consumers from livestock products, it is necessary to carry out animal health inspections, animal origin materials and animal disease investigations in accordance with Government Regulation Number 82 of 2000 concerning Animal Quarantine and livestock slaughter carried out in accordance with technical instructions contained in Government Regulation Number 82 of 1983 concerning Veterinary Public Health;
that with the enactment of Law Number 27 of 2002 concerning the Establishment of Banjar City in West Java Province, the Administrative City of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa5b644d-af84-4ce3-bf47-0b64a81f5bc6","actionData","errors"]