[{"_1":2,"_153":-5,"_154":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1500c47-1b53-4086-af58-c4b0485baa5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_149":150,"_151":152},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_136":137,"_138":139,"_140":141,"_142":143,"_144":145,"_146":-5,"_147":148},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021","number","46","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pos - Telekomunikasi - Penyiaran
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 46, LN.2021/No.56, TLN No.6658, jdih.setkab.go.id : 73 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 38 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pos; Penyelenggaraan Telekomunikasi; Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan Penyelenggaraan Penyiaran. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan Pos. Sedangkan Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pos, Penyelenggaraan Telekomunikasi, penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n PP ini mencabut : 1) Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, Pasal 61, dan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 PP Nomor 52 Tahun 2000; 2) Pasal 1 angka 13, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 sampai dengan Pasal 25, Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, dan Pasal 35 PP Nomor 53 Tahun 2000; 3) Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 13 PP Nomor 11 Tahun 2005; 4) Pasal 1 angka 2, Pasal 2, Pasal 11 ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 PP Nomor 50 Tahun 2005; 5) Pasal 1 angka 2, Pasal 2, dan Pasal 5 PP Nomor 51 Tahun 2005; 6) Pasal 1 angka 2, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 PP Nomor 52 Tahun 2005; dan 7) Pasal 7 PP Nomor 15 Tahun 2013. \n Penjelasan 25 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran disusun untuk menjalankan mandat Pasal 70, 71, 72, dan 185 huruf b dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur penyelenggaraan pos, telekomunikasi, penggunaan spektrum frekuensi radio, dan penyiaran. Dalam peraturan ini, terdapat pengaturan yang jelas mengenai kewenangan Menteri dalam hal pelayanan, serta spesifik tentang penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan penyelenggaraan telekomunikasi. Selain itu, peraturan ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan akses penerimaan informasi yang adil bagi masyarakat dan mendorong pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang efisien. Kewajiban pemenuhan Standar Teknis juga ditempatkan sebagai syarat bagi alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia.","transitional_provisions","1. LPP, LPS, dan LPK wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat tanggal 2 November 2022 dan beralih ke penyelenggaraan siaran digital melalui multipleksing. 2. Perlu dilakukan penyelarasan IPP dan pengembalian ISR untuk televisi analog kepada Menteri. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian siaran analog diatur dengan Peraturan Menteri. 4. Menteri menetapkan tahapan proses penghentian penyelenggaraan layanan transmisi TV analog dengan memperhatikan kecukupan cakupan siaran TV digital pengganti. 5. Kriteria penerima untuk alat bantu siaran kepada rumah tangga miskin diatur oleh Menteri.","sanctions","1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, atau penghapusan izin. 2. Sanksi berat seperti pencabutan izin dapat dikenakan bagi pelanggaran serius, sesuai ketentuan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106,112,116,120,124,128,132],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5347/pp-no-15-tahun-2013","e5a8ed19-245b-4049-ad85-fe4590f2a117",{"_107":113,"_109":114,"_36":115},"PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49688/pp-no-52-tahun-2005","46e52c3c-c5af-4af6-9cdc-e2df58aea945",{"_107":117,"_109":118,"_36":119},"PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49678/pp-no-51-tahun-2005","f0d0225e-b274-4b63-b85e-218b0c452e21",{"_107":121,"_109":122,"_36":123},"PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49674/pp-no-50-tahun-2005","7a515cfb-584f-4a77-9599-b176bd12fe75",{"_107":125,"_109":126,"_36":127},"PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49339/pp-no-11-tahun-2005","98575c7d-c192-4b6d-993b-0cd618a725a2",{"_107":129,"_109":130,"_36":131},"PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53326/pp-no-53-tahun-2000","c4ce09dc-f702-47b3-99b0-afc4584f5b65",{"_107":133,"_109":134,"_36":135},"PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53323/pp-no-52-tahun-2000","abc17ece-ecd4-46ba-b3f8-c97d2717df3d","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

\n whereas to implement the provisions of Article 70, Article 71, Article 72, and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, it is necessary to establish Government Regulation on Postal Service, Telecommunications, and Broadcasting;\n

Recalling:

\n 1. Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
\n 2. Law Number 36 of 1999 on Telecommunications (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 154, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3881);
\n 3. Law Number 32 of 2002 on Broadcasting (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 139, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4252);
\n 4. Law Number 38 of 2009 on Postal Service (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 146, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5065);
\n 5. Law Number 11 of 2020 on Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2020 Number 245, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6573);\n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1500c47-1b53-4086-af58-c4b0485baa5b","actionData","errors"]