Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum. 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ini bertujuan untuk mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta menegakkan integritas dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu. Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing.

Ruang lingkup pengawasan mencakup persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu, penindakan terhadap temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta pelaksanaan putusan pengadilan dan rekomendasi Pengawas Pemilu. Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan, rencana pengawasan Pemilu secara nasional, melakukan supervisi dan pembinaan terhadap pengawas Pemilu di semua tingkatan, serta mengevaluasi dan melaporkan hasil pengawasan Pemilu.

Strategi pengawasan meliputi pencegahan dan penindakan. Pencegahan difokuskan pada penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, dan pemilih. Tindakan pencegahan dilakukan melalui koordinasi antar lembaga, peningkatan kerjasama, transparansi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.

Mekanisme pencegahan meliputi identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran, serta tindakan pencegahan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kerjasama, transparansi, sosialisasi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Mekanisme penindakan meliputi penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran, penelitian laporan, pengkajian, dan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan tindak pidana Pemilu.

(-)