[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e829ab2e-1cf9-40e6-9163-cb30b0a2dee9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_96":97,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-04-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 2, BN.2012/No.385, jdih.bawaslu.go.id : 11 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan kredibel, serta Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

\n\n

Peraturan ini mengatur sumber dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti, yaitu temuan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan laporan pelanggaran dari masyarakat, pemantau Pemilu, atau pasangan calon/tim kampanye. Temuan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model C KWK-2 dan diteruskan ke bidang penanganan pelanggaran selambatnya 7 hari sejak ditemukan. Laporan pelanggaran dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, langsung atau tidak langsung, dan harus memenuhi syarat formal dan material.

\n\n

Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu Kada dan berwenang menerima laporan berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran. Laporan dapat disampaikan oleh masyarakat yang memiliki hak pilih, pemantau Pemilu terakreditasi, dan pasangan calon/tim kampanye paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran.

\n\n

Penanganan pelanggaran meliputi kajian dugaan pelanggaran, yang hasilnya dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu (pidana, administrasi, atau kode etik), bukan pelanggaran Pemilu, atau sengketa Pemilu. Dugaan pelanggaran pidana diteruskan ke kepolisian, pelanggaran administrasi ke KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pelanggaran kode etik ke Bawaslu. Panwaslu menangani sengketa yang tidak mengandung unsur pidana. Status penanganan diumumkan di Sekretariat Panwaslu dan diberitahukan kepada pelapor.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009","link","","revoked_by",[98],{"_92":99,"_94":100,"_36":101},"Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176479/peraturan-bawaslu-no-11-tahun-2014","1c79541a-a190-4594-8fb1-09b251c89b13","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
NUMBER 2 OF 2012
on
PROCEDURES FOR REPORTING AND HANDLING VIOLATIONS
OF THE GENERAL ELECTION OF REGIONAL HEADS AND DEPUTY REGIONAL HEADS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize general election organizers who are of integrity and credibility as well as the implementation of general elections based on direct, general, free, confidential, honest, fair and democratic principles, it is necessary to streamline administration and standard management in the acceptance of reports and handling of violations of the General Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads;
that in order to carry out the duties, authorities, and obligations of the General Election Supervisory Body in accordance with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e829ab2e-1cf9-40e6-9163-cb30b0a2dee9","actionData","errors"]