[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe998b11-4440-4964-b29f-604f0943b579","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-10-10","effective_date","2017-10-27","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 14, BN.2017/No.1500, jdih.bawaslu.go.id : 25 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut ketentuan Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 42 ayat (4) dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773) sepanjang mengatur mengenai mekanisme Penindakan, penanganan pelanggaran, tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran, status penanganan dugaan pelanggaran dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Proses penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaksanakan oleh pengawas Pemilihan, yang meliputi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
Tata cara penyampaian laporan dan temuan dugaan pelanggaran, termasuk syarat formal dan materiel laporan, serta mekanisme penelitian laporan.
Prosedur penanganan pelanggaran, termasuk pengambilalihan penanganan pelanggaran oleh pengawas Pemilihan secara berjenjang dalam keadaan tertentu, serta waktu penanganan pelanggaran.
Proses kajian temuan dan laporan dugaan pelanggaran, termasuk pembentukan tim klarifikasi dan permintaan keterangan dari berbagai pihak.
Tindak lanjut penanganan pelanggaran, yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, pelanggaran administrasi Pemilihan, dan tindak pidana Pemilihan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang.

Peraturan ini juga mengatur tentang status penanganan pelanggaran yang wajib diumumkan, serta formulir-formulir yang digunakan dalam proses penanganan pelanggaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176622/peraturan-bawaslu-no-8-tahun-2020","0b7311bd-d8da-417e-b94d-6ee688b1949a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176479/peraturan-bawaslu-no-11-tahun-2014","1c79541a-a190-4594-8fb1-09b251c89b13","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 14 OF 2017

TENTANG

HANDLING OF REPORTS OF VIOLATIONS OF THE ELECTION OF GOVERNORS
AND VICE GOVERNORS, REGENTS AND VICE REGENTS,
AND MAYORS AND VICE MAYORS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3)\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang\nPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-\nUndang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\ndengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun\n2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe998b11-4440-4964-b29f-604f0943b579","actionData","errors"]