Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.
Legal Updates

Permen KP 17/2026 Atur Ulang Perdagangan Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan

18 November 2026
Nadia Nurul Ramadhanty, S.H.
Legal Updates
Permen KP 17/2026 Atur Ulang Perdagangan Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan

Pendahuluan

Pada tanggal 10 November 2026, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan (“Permen KP 17/2026”), yang mulai berlaku pada tanggal 11 November 2026. Permen KP 17/2026 mengatur tata cara penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon pada sektor kelautan dan perikanan, yang mencakup mekanisme Perdagangan Karbon melalui Offset maupun Pembayaran Berbasis Kinerja. Pengaturan ini meliputi kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kelautan dan perikanan, termasuk kegiatan penangkapan ikan, budi daya, pelabuhan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pembentukan Permen KP 17/2026 merupakan tindak lanjut atas ketentuan Pasal 64, Pasal 68 ayat (4), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (5), Pasal 76 ayat (4), Pasal 86, dan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menyelaraskan tata kelola karbon biru dengan kerangka kebijakan nasional melalui penerapan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), skema sertifikasi domestik dan internasional, serta mekanisme Otorisasi dan Corresponding Adjustment untuk perdagangan karbon internasional. Selain itu, pengaturan ini ditujukan untuk mencegah pencatatan ganda, melindungi masyarakat pesisir, dan mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (“NDC”) Indonesia. Permen KP 17/2026 sekaligus mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan.

Perbandingan

Permen KP 17/2026 mencabut dan menggantikan seluruhnya Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan (Pasal 68). Perbedaan pokok di antara keduanya adalah sebagai berikut.

Aspek

Permen KP 17/2026

Permen KP 1/2025

Cakupan sektor dan aksi mitigasi

Sektor "kelautan dan perikanan". Subsektornya: 

  1. karbon biru; 

  2. penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan pelabuhan perikanan; 

  3. budi daya; serta 

  4. pengolahan dan pemasaran. 

Aksi mitigasinya dirumuskan sebagai tindakan, misalnya restorasi ekosistem karbon biru, manajemen energi, dan pengurangan emisi refrigeran (Pasal 3).

Sektor "kelautan". Subsektornya: 

  1. karbon biru, 

  2. penangkapan ikan, 

  3. budi daya, serta 

  4. pengolahan dan pemasaran. 

Cakupannya dirumuskan sebagai objek kegiatan, misalnya pengelolaan lahan untuk meningkatkan atau mempertahankan luasan mangrove dan lamun, serta penggunaan energi pada usaha (Pasal 4).

Mekanisme NEK

Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK, Pembayaran Berbasis Kinerja, dan instrumen lain (Pasal 2 ayat (2)). Perdagangan Emisi berbasis PTBAE tidak lagi diatur.

Perdagangan Karbon dan/atau Pembayaran Berbasis Kinerja (Pasal 2 ayat (2)). Perdagangan Karbon dilakukan melalui Perdagangan Emisi (berbasis PTBAE/PTBAE-PU) dan Offset Emisi GRK (Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7–10).

Pihak yang dapat melakukan perdagangan karbon

Pelaku Usaha, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota. Pemerintah bertindak melalui pelaksana yang ditunjuk, misalnya BLU/BLUD (Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 22–23).

Hanya Pelaku Usaha (Pasal 5 ayat (2)).

Lokasi kegiatan karbon biru

Ruang laut di perairan pesisir dan/atau Area Penggunaan Lain, berdasarkan lima kriteria penetapan lokasi. Pelaku Usaha dapat mengusulkan lokasi baru melalui Dokumen Studi Kelayakan (Pasal 4–5). Di Kawasan Konservasi, offset hanya boleh di luar zona inti (Pasal 14 ayat (4)).

Lokasi untuk perdagangan karbon tidak diatur. Lokasi untuk Pembayaran Berbasis Kinerja dibatasi pada kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi di laut (Pasal 14 ayat (3)).

Perizinan berusaha

Wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 12). KBLI 03213 (lamun) dan 03233 (mangrove) berisiko tinggi sehingga wajib NIB dan Izin dari Menteri melalui OSS. Pemegang izin wajib membayar PNBP atas transaksi dan membagi manfaat dengan proporsi terbesar untuk masyarakat (Pasal 6, Lampiran I dan II).

Tidak diatur. Pelaku Usaha cukup memberikan pernyataan tertulis untuk melakukan offset (Pasal 11 ayat (2)).

Prosedur offset

Pelaku Usaha menyampaikan DRAM/DPP melalui SRUK, lalu Direktur Jenderal menelaahnya berdasarkan tujuh aspek, termasuk eligibilitas dan pengalaman proyek. Setelah itu dilakukan validasi, pelaksanaan, verifikasi, dan permohonan rekomendasi/persetujuan penerbitan. Setiap tahap memiliki tenggat dalam hitungan Hari (Pasal 9 dan Pasal 13–17).

Pelaku Usaha menyusun DRAM, mencatatkannya di SRN PPI dan aplikasi pelaporan Kementerian, kemudian menyusun dan mencatatkan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) setiap periode implementasi. Tidak ada tahap penelaahan maupun tenggat waktu (Pasal 11 ayat (2)).

Syarat perdagangan karbon

Wajib memenuhi tujuh aspek penelaahan DRAM/DPP, termasuk prinsip perlindungan sosial dan lingkungan serta larangan tumpang tindih lokasi dan periode (Pasal 14 ayat (2)). Permanensi dijaga melalui strategi perlindungan lingkungan (Pasal 61).

Wajib sesuai peta jalan perdagangan karbon, menyediakan cadangan pengurangan emisi (buffer), berbentuk SPE-GRK untuk offset atau surplus PTBAE-PU untuk Perdagangan Emisi, serta dicatat di SRN PPI (Pasal 5 ayat (5)).

Penerbitan Unit Karbon

Ada dua jalur. SPE GRK diterbitkan menteri bidang lingkungan hidup melalui SRUK atas rekomendasi Menteri KP. Unit non-SPE GRK diterbitkan lembaga standar karbon internasional atas persetujuan Menteri KP. Rekomendasi/persetujuan berlaku 6 bulan (Pasal 10 dan Pasal 18).

Hanya SPE-GRK, yang diterbitkan direktur jenderal atau pejabat yang membidangi pengendalian perubahan iklim berdasarkan pencatatan LCAM dan laporan verifikasi (Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 23).

Sistem registri dan pencatatan

Menggunakan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Penyelenggara wajib mencatat transaksi paling lama 2 Hari; jika terlambat, transaksi tidak diakui untuk pemenuhan NDC (Pasal 11 ayat (5)–(6)).

Menggunakan SRN PPI. Pencatatan dilakukan oleh unit kerja data dan sistem informasi Kementerian, tanpa batas waktu (Pasal 5 ayat (5) huruf f dan Pasal 22).

Perdagangan karbon luar negeri

Dibedakan antara transaksi yang memerlukan Otorisasi dan Corresponding Adjustment (Artikel 6.2/6.4 Persetujuan Paris atau kewajiban internasional lain) dan yang tidak. Menteri KP memberikan rekomendasi Otorisasi dengan hasil diterima seluruhnya, diterima sebagian, atau ditolak, dalam 5 Hari (Pasal 11 ayat (3)–(4) dan Pasal 19–21).

Wajib memenuhi empat syarat: rencana dan strategi NDC telah disampaikan, target NDC telah tercapai, ada otorisasi menteri bidang lingkungan hidup, dan dilakukan corresponding adjustment (Pasal 5 ayat (6)). Pelaksanaannya melalui mekanisme kerja sama (Pasal 12).

Pembayaran Berbasis Kinerja: objek dan penyelenggara

Berlaku untuk seluruh capaian aksi mitigasi sektor kelautan dan perikanan yang terverifikasi. Diselenggarakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota setelah ada komitmen bilateral atau multilateral, dengan memenuhi 10 syarat (Pasal 46 dan Pasal 48).

Terbatas pada mangrove, lamun, dan ekosistem karbon biru lain. Dilaksanakan oleh unit pelaksana di kawasan konservasi atau areal preservasi yang ditetapkan Menteri (Pasal 14).

Pembayaran Berbasis Kinerja: verifikasi

Dilakukan oleh lembaga validasi dan/atau verifikasi independen yang disepakati Menteri dan pemberi pembayaran, dengan melibatkan unit pengelolaan kelautan (Pasal 48 ayat (6)–(7)).

Dilakukan oleh unit kerja data, statistik, dan sistem informasi internal Kementerian (Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4) huruf b).

Pembagian manfaat

Penerimanya adalah Menteri, gubernur, bupati/wali kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat, dengan pembagian berdasarkan kewenangan dan/atau kinerja. Gubernur dan bupati/wali kota memerlukan persetujuan Menteri (Pasal 51–52).

Penerimanya adalah Kementerian, organisasi perangkat daerah, Pelaku Usaha yang terdaftar dalam laman satu data, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal, tradisional, serta hukum adat. Pembagian dilakukan berdasarkan rencana pembagian manfaat (Pasal 18–19).

Pengelolaan dana

Dikelola melalui APBN, APBD, dan/atau lembaga pengelola dana lingkungan hidup (Pasal 47 ayat (2)).

Dihimpun oleh BLU BPDLH (Pasal 24).

Lembaga validasi dan verifikasi

Wajib berbadan hukum, memiliki validator dan verifikator yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan, menyediakan tenaga kerja Indonesia berkualifikasi internasional, serta terakreditasi KAN dan/atau lembaga akreditasi internasional (Pasal 43–45).

Wajib berkompetensi di bidang kelautan dan perikanan. Kriteria dan kualifikasinya mengikuti peraturan lain (Pasal 21).

Perlindungan sosial dan lingkungan

Diatur secara rinci, mencakup Padiatapa, keterbukaan informasi, kesetaraan gender, hak masyarakat adat, risiko balik dan kebocoran emisi, serta keanekaragaman hayati. Penyelenggara wajib melapor setiap tahun dan menyediakan mekanisme pengaduan berbatas waktu (Pasal 59–64 dan Lampiran III).

Tidak diatur.

Ketentuan Penting

Pemerintah Ikut Berdagang Karbon, Perdagangan Emisi Dihapus

Pasal 2 ayat (2) kini hanya mengenal dua jalur utama, yaitu: 

Butuh analisis lebih dalam?Coba Veritask AI Legal Assistant
  1. Perdagangan Karbon melalui offset; dan 

  2. Pembayaran Berbasis Kinerja. 

Skema perdagangan emisi berbasis kuota (PTBAE) yang sebelumnya ada tidak lagi diatur. Perubahan yang lebih besar ada pada Pasal 8 ayat (2) yaitu offset kini tidak hanya dapat diselenggarakan oleh Pelaku Usaha, tetapi juga oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota di lokasi yang mereka kelola. Pemerintah menjalankannya melalui pelaksana yang ditunjuk, seperti BLU/BLUD atau lembaga pengelola dana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22–23. Dengan demikian, Pelaku Usaha akan bersaing sekaligus bermitra dengan pemerintah. Jika lokasi milik pemerintah sudah memiliki perizinan berusaha, perdagangan baru dapat dilakukan setelah ada kesepakatan dengan Pelaku Usaha.

Lokasi Karbon Biru Dibatasi dan Lokasi Baru Wajib Diuji Kelayakan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4, kegiatan karbon biru hanya boleh dilakukan di ruang laut di perairan pesisir dan/atau Area Penggunaan Lain (APL). Lokasinya ditetapkan pemerintah berdasarkan lima kriteria, termasuk legalitas tanah dan dukungan sosial-ekonomi. Pelaku Usaha yang ingin mengusulkan lokasi lain wajib menyerahkan Dokumen Studi Kelayakan kepada Menteri (Pasal 5 ayat (1)–(2)). Dokumen ini memuat status pengusul, koordinat, studi kelayakan sosial-ekonomi, komitmen Pemerintah Daerah, dan rencana pembagian manfaat yang dihitung dari pendapatan bersih setelah belanja modal dan biaya operasional. Penilaiannya berlangsung paling lama 14 Hari, dan keputusannya keluar dalam 5 Hari berikutnya. Surat persetujuan berlaku 12 bulan dan otomatis gugur jika dalam jangka waktu itu pengusul belum mengajukan persyaratan dasar perizinan (Pasal 5 ayat (8)–(10)).

Izin Berisiko Tinggi, PNBP, dan Proporsi Manfaat Terbesar untuk Masyarakat

Pasal 12 mewajibkan setiap Pelaku Usaha penyelenggara offset memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Sebelumnya, Pelaku Usaha cukup membuat pernyataan tertulis. Lampiran I dan II menetapkan dua KBLI khusus, yaitu 03213 untuk budi daya tumbuhan air laut (ekosistem lamun) dan 03233 untuk budi daya tumbuhan air payau (ekosistem mangrove). Keduanya berisiko tinggi untuk semua skala usaha, sehingga wajib memiliki NIB dan Izin dari Menteri melalui OSS. Izin terbit paling lama 14 Hari setelah dokumen lengkap. Persyaratannya meliputi persetujuan lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL), rencana lokasi, metodologi, kelayakan usaha, dan rencana volume produksi unit karbon. Setelah izin terbit, Lampiran II angka 5 membebankan tiga kewajiban:

  1. melaporkan pelaksanaan aksi mitigasi;

  2. membayar PNBP atas hasil transaksi perdagangan unit karbon; dan

  3. membagi manfaat dengan proporsi paling besar untuk masyarakat, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Penyaringan Ketat melalui Penelaahan DRAM/DPP

Pelaku Usaha wajib terlebih dahulu mendaftarkan akun dan menyampaikan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (“DRAM”) untuk skema domestik atau Dokumen Persetujuan Proyek (“DPP”) untuk skema internasional melalui Sistem Registri Unit Karbon (“SRUK”). Dokumen tersebut wajib dilengkapi dengan informasi dan data teknis yang relevan, termasuk baseline emisi, dokumen penguasaan lahan, serta perjanjian pembagian manfaat (Pasal 13). Selanjutnya, Direktur Jenderal melakukan penelaahan terhadap DRAM atau DPP berdasarkan tujuh aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Permen KP 17/2026.

Dalam proses penelaahan tersebut, terdapat empat persyaratan utama yang perlu menjadi perhatian Pelaku Usaha karena berpotensi menjadi faktor penghambat dalam memperoleh persetujuan:

Aspek Penelaahan

Persyaratan dan Ketentuan

Rekam Jejak Pelaku Usaha

Pelaku Usaha wajib memiliki pengalaman dalam pelaksanaan proyek karbon biru dengan peringkat minimal “baik” dari lembaga pemeringkat, atau memperoleh rekomendasi dari Pelaku Usaha yang memiliki peringkat “baik”. Persyaratan ini dikecualikan bagi pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah.

Lokasi di Kawasan Konservasi

Kegiatan offset pada Kawasan Konservasi hanya dapat dilaksanakan di luar zona inti. Dengan demikian, lokasi proyek yang berada di zona inti tidak memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan offset.

Perlindungan Sosial dan Lingkungan

Pelaku Usaha wajib melampirkan laporan penilaian dampak, laporan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (“Padiatapa”), serta rencana penanganan dampak sebagai bagian dari dokumen persyaratan.

Tidak Terdapat Tumpang Tindih Proyek

Lokasi, periode, dan aksi mitigasi yang diajukan tidak boleh tumpang tindih dengan proyek lain yang telah tercatat. Verifikasi dilakukan melalui pencocokan koordinat lokasi proyek dalam SRUK.

Pelaku Usaha diberikan waktu 17 Hari untuk memperbaiki dokumen yang dikembalikan. Apabila perbaikan tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut, pencatatan DRAM atau DPP tidak akan dilakukan (Pasal 14 ayat (14)–(15)).

Di sisi lain, terdapat ketidakjelasan mengenai jangka waktu penelaahan dalam Pasal 14 ayat (1), yang tercetak tidak lengkap dalam naskah resmi (“f puluh) Hari”). Meskipun Pasal 25 dan Pasal 34 mencantumkan jangka waktu 20 Hari dalam ketentuan serupa, angka tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada KKP.

Dua Jalur Penerbitan Unit Karbon dan Masa Berlaku 6 Bulan

Pasal 10 Permen KP 17/2026 mengatur dua jalur penerbitan unit karbon sebagai berikut:

Jenis Unit Karbon

Penerbit

Persyaratan

SPE GRK

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melalui SRUK

Rekomendasi Menteri KP

Non-SPE GRK

Lembaga standar karbon internasional

Persetujuan Menteri KP

Setelah aksi mitigasi divalidasi dan diverifikasi, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan rekomendasi atau persetujuan kepada Menteri KP. Permohonan tersebut ditelaah oleh Direktur Jenderal dalam waktu 14 Hari, termasuk dengan mempertimbangkan riwayat kepatuhan perizinan Pelaku Usaha (Pasal 17 ayat (1)–(2)).

Hal yang perlu diperhatikan: Rekomendasi atau persetujuan yang diterbitkan hanya berlaku selama 6 bulan (Pasal 18 ayat (5)). Dengan demikian, Pelaku Usaha perlu segera menindaklanjuti penerbitan unit karbon sebelum masa berlaku tersebut berakhir.

Pencatatan 2 Hari dan Otorisasi Perdagangan Luar Negeri

Ketentuan yang paling berdampak bagi transaksi ada pada Pasal 11 ayat (5)–(6). Setiap transaksi wajib dicatat di SRUK paling lama 2 Hari sejak transaksi dilakukan. Transaksi yang terlambat dicatat tidak diakui dalam pemenuhan target NDC. Untuk penjualan ke luar negeri, Pasal 11 ayat (3) membedakan transaksi yang memerlukan Otorisasi dan Corresponding Adjustment (untuk NDC negara lain atau kewajiban internasional) dan transaksi yang tidak memerlukannya (pasar sukarela). Untuk kategori pertama, Pelaku Usaha mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri KP dengan melampirkan dokumen kerja sama (Pasal 19). Menteri menilai volume yang akan dijual berdasarkan peta jalan perdagangan karbon dan target NDC. Hasilnya dapat berupa diterima seluruhnya, diterima sebagian, atau ditolak, dan disampaikan dalam 5 Hari (Pasal 20). Artinya, tidak ada jaminan bahwa seluruh volume yang diajukan akan diizinkan untuk diekspor.

Standar Baru Lembaga Validasi dan Verifikasi

Pasal 43 ayat (1) menetapkan kriteria yang sebelumnya tidak diatur. Lembaga validasi dan verifikasi wajib berbadan hukum, memiliki validator dan verifikator yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan, menyediakan tenaga kerja Indonesia berkualifikasi internasional, dan terakreditasi KAN dan/atau lembaga akreditasi internasional. Validator dan verifikator diutamakan berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 43 ayat (2)). Pelaku Usaha perlu memastikan bahwa lembaga yang mereka gunakan memenuhi kriteria ini, karena hasil validasi dan verifikasi menjadi syarat penerbitan Unit Karbon.

Pembayaran Berbasis Kinerja Diperluas dengan Sepuluh Syarat

Pembayaran Berbasis Kinerja kini tidak lagi terbatas pada mangrove dan lamun di kawasan konservasi, tetapi mencakup seluruh capaian aksi mitigasi sektor kelautan dan perikanan yang terverifikasi (Pasal 46 ayat (1)). Penyelenggaranya adalah Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota. Capaian yang dibayar dapat berasal dari Pelaku Usaha maupun Masyarakat (Pasal 46 ayat (2)–(3)). Pasal 46 ayat (5) menetapkan sepuluh syarat, antara lain additionality, permanensi, terukur dan dapat diverifikasi, bebas kebocoran emisi, dan larangan menggunakan lokasi serta periode yang sama dengan program offset. Pembayaran baru dapat berjalan setelah ada komitmen bilateral atau multilateral (Pasal 48 ayat (1)). Verifikasinya dilakukan oleh lembaga independen yang disepakati Menteri dan pemberi dana (Pasal 48 ayat (6)), dan seluruh prosesnya wajib dicatat di SRUK (Pasal 49). Gubernur dan bupati/wali kota memerlukan persetujuan Menteri untuk melaksanakan perjanjian maupun menerima pembayaran (Pasal 50 ayat (4) dan Pasal 51 ayat (4)). Pelaku Usaha dan Masyarakat menerima bagiannya melalui mekanisme pembagian manfaat (Pasal 51 ayat (5)).

Prinsip Perlindungan Sosial dan Lingkungan Menjadi Kewajiban

Pasal 59 mewajibkan setiap penyelenggara NEK menerapkan prinsip perlindungan sosial dan lingkungan. Perlindungan sosial meliputi Padiatapa, keterbukaan informasi, partisipasi bermakna, rencana pembagian manfaat, kesetaraan gender, perlindungan hak atas tanah dan praktik adat, serta hak ketenagakerjaan (Pasal 60 ayat (2)). Perlindungan lingkungan meliputi strategi pengurangan risiko balik dan kebocoran emisi, permanensi, keanekaragaman hayati, serta pengendalian polusi dan limbah (Pasal 61 ayat (2)). Penyelenggara wajib menilai pemenuhan prinsip tersebut menggunakan format Lampiran III dan melaporkan capaiannya kepada Direktur Jenderal setahun sekali (Pasal 62–63). Lampiran III memuat empat format: penilaian risiko sosial, penilaian risiko lingkungan (masing-masing dengan skor kemungkinan dan besaran dampak 1–5), laporan Padiatapa, dan rencana penanganan dampak. Dokumentasi Padiatapa wajib diserahkan kepada masyarakat paling lambat 1 bulan setelah kegiatan.

Penutup

Permen KP 17/2026 membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola Nilai Ekonomi Karbon sektor kelautan dan perikanan, baik dari sisi cakupan kegiatan, persyaratan perizinan, mekanisme penerbitan unit karbon, maupun perlindungan sosial dan lingkungan. Perluasan peran pemerintah dalam perdagangan karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja juga membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat.

Pelaku Usaha perlu memastikan kesesuaian lokasi dan perizinan, kelengkapan dokumen DRAM/DPP, pemenuhan standar validasi dan verifikasi, serta kepatuhan terhadap kewajiban pencatatan transaksi melalui SRUK. Perhatian khusus juga perlu diberikan pada tenggat waktu pengajuan dan penerbitan unit karbon, termasuk masa berlaku rekomendasi atau persetujuan yang hanya 6 bulan. Pelaku Usaha juga perlu memperhitungkan kewajiban pembagian manfaat serta perlindungan masyarakat dan lingkungan sebagai bagian integral dari pelaksanaan proyek, bukan sekadar persyaratan administratif.

Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan VeritaskLearning

Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.

Templates

Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Webinar Recording

Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.

Online Class

Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.

Compliance

Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.

Jelajahi Veritask Learning
Bagikan:

Masuk untuk berkomentar

Masuk

Apa ituVeritask

Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis

Langganan Gratis

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.

Free Trial 7 Hari

Akses penuh semua fitur premium selama 7 hari.
Riset dan analisis hukum lebih cepat dengan AI.
Tanpa komitmen, langsung mulai hari ini.