Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2026 Cegah Kelangkaan Minyak Goreng melalui Penegasan Kewajiban Produsen dan Ancaman Sanksi Penutupan Gudang

Pendahuluan

Pada 29 Juni 2026, Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (“Permendag 20/2026”) yang  mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2026. Permendag 20/2026 memperkuat tata kelola distribusi minyak goreng sawit kemasan dengan menegaskan tanggung jawab produsen dalam menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan di pasar dalam negeri.

Penerbitan Permendag 20/2026 merupakan respons pemerintah untuk memperkuat pengendalian distribusi minyak goreng serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan yang dapat mempengaruhi ketersediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Permendag 20/2026 mempertegas kewajiban pelaku usaha di sektor manufaktur sekaligus memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui pengaturan sanksi administratif yang berdampak terhadap kegiatan operasional, guna mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri.  

Perbandingan

Permendag 20/2026 menyisipkan pasal baru dan mengubah ketentuan sanksi yang sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (“Permendag 43/2025”). Berikut disajikan tabel perbandingannya:  

 Ketentuan Penting 

Kewajiban Pasokan Rumah Tangga  

Berdasarkan Pasal 4A, pemerintah mewajibkan produsen untuk menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng sawit kemasan bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga di pasar dalam negeri. Kewajiban tersebut berlaku terhadap seluruh jenis minyak goreng sawit kemasan yang diproduksi, termasuk Minyakita, produk premium, maupun merek lainnya. Namun demikian, peraturan ini belum memberikan parameter mengenai ruang lingkup maupun standar pemenuhan kewajiban tersebut. Secara khusus, belum jelas tindakan apa yang dianggap memadai untuk memenuhi kewajiban "menjamin ketersediaan pasokan", misalnya apakah kewajiban tersebut telah terpenuhi apabila produsen mengalokasikan produksi untuk kebutuhan dalam negeri atau membatasi ekspor, ataukah produsen juga dituntut untuk mengambil langkah-langkah lain guna memastikan kecukupan pasokan di pasar domestik. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai batas tanggung jawab produsen maupun tolok ukur kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.  

Ancaman Sanksi Bertahap Saat Kelangkaan Barang 

Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kelangkaan barang di pasar, Diktum Angka 2 menyisipkan Pasal 30A yang mengatur mekanisme penjatuhan sanksi administratif secara bertahap. Dalam hal terjadi kelangkaan barang, produsen yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan pasokan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Teguran tertulis tersebut diberikan secara bertahap paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk setiap tahapan.

Eksekusi Paksaan Pemerintah Berupa Penutupan 

Berdasarkan Pasal 30A ayat (3) sampai dengan ayat (5), apabila produsen tetap tidak memenuhi kewajiban pemenuhan pasokan setelah berakhirnya seluruh tahapan teguran tertulis, pemerintah dapat menjatuhkan tindakan paksaan pemerintah berupa penutupan gudang dan penutupan sementara. Tindakan tersebut berlaku hingga produsen melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otoritas Penegak Hukum Administratif 

Perubahan redaksional pada Pasal 37 mempertegas bahwa kewenangan penjatuhan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga penutupan gudang, dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan konsumen dan tertib niaga pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Penutup

Permendag 20/2026 memperkuat tata kelola distribusi minyak goreng sawit kemasan dengan menegaskan kewajiban produsen untuk menjamin ketersediaan pasokan bagi kebutuhan konsumsi rumah tangga di dalam negeri. Untuk menegakkan ketentuan ini,  Permendag 20/2026 mengatur pengenaan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga tindakan paksaan pemerintah berupa penutupan gudang dan penutupan sementara apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaku usaha perlu memperhatikan perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, serta sistem distribusi agar pasokan di pasar domestik tetap terjaga dan terhindar dari pengenaan sanksi administratif yang dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan operasional usaha.