Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

(-)

1. Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban pasokan minyak goreng kemasan saat terjadi kelangkaan barang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 2. Apabila kewajiban tetap tidak dilaksanakan, produsen dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah berupa penutupan gudang dan penutupan sementara sampai kewajiban dilaksanakan. 3. Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga, atau dinas terkait, termasuk mekanisme rekomendasi pembekuan akun pada sistem SIMIRAH.