Legal Updates

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 Atur Pembaruan Ketentuan Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

31 Juli 2026

Nadia Nurul Ramadhanty

Legal Updates

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 Atur Pembaruan Ketentuan Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Pendahuluan

Pada 23 Juli 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (“Permen Imipas 11/2026”) yang mulai berlaku pada 28 Juli 2026. Permen Imipas 11/2026 mengatur ketentuan mengenai klasifikasi dan masa berlaku paspor biasa, persyaratan permohonan, serta tata cara penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi Warga Negara Indonesia maupun pihak asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permen Imipas 11/2026 dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023. Mengingat perkembangan kebutuhan penyelenggaraan layanan keimigrasian, dinamika pengaturan di bidang keimigrasian, serta perubahan nomenklatur kementerian yang membidangi urusan keimigrasian, Permen Imipas 11/2026 perlu mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024. Melalui pengaturan ini, pemerintah memperbarui ketentuan mengenai penerbitan dokumen perjalanan untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas pelayanan keimigrasian, serta efektivitas penyelenggaraan administrasi paspor dan surat perjalanan laksana paspor.

Perbandingan

Aspek	Permen Imipas 11/2026	Permenkumham 8/2014 (beserta perubahannya)
Otoritas Pembentuk Kebijakan	Ditetapkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.	Ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Jenis Paspor	Menambahkan klasifikasi paspor elektronik berbahan laminasi dan polikarbonat.	Membedakan paspor elektronik dan non-elektronik.
Kanal Permohonan di Luar Negeri	Menambahkan KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) sebagai kanal permohonan sejajar Perwakilan RI	Hanya melalui Perwakilan RI (Kedubes/Konsulat Jenderal/Konsulat) atau Pejabat Dinas Luar Negeri
Permohonan di Luar Kantor Layanan	Memperluas cakupan pihak yang dapat mengajukan permohonan di luar Kantor Layanan menjadi perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi, serta memperluas lokasi penyelenggaraan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, termasuk di luar Kantor Imigrasi, Perwakilan RI, atau KDEI.	Terbatas hanya untuk instansi atau kelompok masyarakat, dan hanya di dalam negeri/Perwakilan RI
Perubahan Data Identitas	Mengintegrasikan perubahan data paspor ke dalam mekanisme penggantian paspor dengan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Perwakilan RI serta persetujuan Direktur Jenderal.	Mengatur perubahan data paspor sebagai mekanisme tersendiri melalui layanan Perubahan Data Paspor Biasa (Pasal 24). Ketentuan tersebut dihapus melalui Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 tanpa pengaturan pengganti secara eksplisit.
SPLP untuk WNI	Membagi Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) menjadi dua jenis: 1. Bentuk lembaran (90 hari, sekali jalan, 4 situasi spesifik, wajib masuk daftar subjek perhatian); dan 2. Bentuk buku (2 tahun, sekali jalan, hanya untuk kasus non-hukum, diberikan maksimal 1 kali seumur hidup)	Mengatur Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai satu jenis dokumen yang berlaku selama 2 tahun, hanya untuk satu kali perjalanan, dan diberikan dalam dua keadaan tertentu, yaitu pemulangan setelah pencabutan paspor atau bagi warga negara Indonesia yang berada secara ilegal di luar negeri.
Pengadaan Blangko Paspor	Diatur rinci dalam bab tersendiri dengan proses: 1. Tahapan perencanaan (analisis kebutuhan 18 bulan); 2. Persiapan; 3. Pemilihan penyedia (penunjukan langsung sebagai default, opsi tender jika gagal); 4. Pelaksanaan kontrak; 5. Serah terima	Hanya menyebut pengadaan blangko paspor menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Imigrasi dan rujukan umum ke ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah

Ketentuan Penting

Jenis Paspor Biasa dan Masa Berlaku

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur:

Aspek	Keterangan
Jenis Paspor Biasa	Paspor biasa elektronik (e-paspor) yang menggunakan media lembar laminasi atau polikarbonat Paspor biasa nonelektronik
Masa Berlaku Maksimal 10 Tahun	Diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat: Berusia paling rendah 17 tahun atau sudah menikah; dan Berdomisili di Indonesia
Masa Berlaku Maksimal 5 Tahun	Diberikan kepada: Anak WNI yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah WNI yang berdomisili di luar negeri WNI dalam kondisi tertentu, yaitu Calon Pekerja Migran (CPMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Penerima beasiswa di luar negeri

Permohonan Paspor Biasa

Ketentuan Bab II Bagian Kedua mengenai Permohonan Paspor Biasa, permohonan paspor biasa dapat diajukan secara manual maupun elektronik. Permohonan di dalam negeri diajukan kepada Kantor Imigrasi, sedangkan permohonan di luar negeri diajukan melalui Perwakilan Republik Indonesia, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), atau Pejabat Dinas Luar Negeri. Persyaratan permohonan dibedakan berdasarkan kategori pemohon, yaitu WNI dewasa, anak WNI, dan anak berkewarganegaraan ganda. Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan mekanisme penggunaan surat pernyataan sebagai pengganti dokumen tertentu dalam kondisi keluarga khusus, seperti orang tua bercerai, meninggal dunia, anak yatim piatu, maupun anak angkat. Dalam keadaan mendesak atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu, pelayanan permohonan paspor juga dapat dilaksanakan di luar kantor imigrasi.

Tahapan Penerbitan dan Jangka Waktu Wajib

Diktum pada Pasal 16 mengatur bahwa penerbitan paspor harus melewati prosedur ketat yang meliputi pemeriksaan keabsahan persyaratan, pembayaran biaya, pengambilan foto dan sidik jari, wawancara, verifikasi, hingga adjudikasi. Selanjutnya, Pasal 23 memberikan kewajiban bagi Pejabat Imigrasi untuk menerbitkan paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja setelah seluruh tahapan persyaratan terpenuhi. Pengecualian waktu penyelesaian ini hanya berlaku untuk layanan percepatan di hari yang sama, atau untuk penggantian paspor yang rusak/hilang.

Butuh analisis lebih dalam?Coba Veritask AI Legal Assistant

Penarikan, Pembatalan, dan Pencabutan Paspor

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan penarikan paspor terhadap pemegang yang berstatus tersangka tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun, tercantum dalam red notice, atau masuk dalam daftar pencegahan. Di samping itu, Pasal 31 mengatur bahwa pembatalan paspor dapat dilakukan apabila:

Paspor diperoleh secara tidak sah
Pemohon memberikan keterangan palsu atau tidak benar
Pemegang paspor meninggal dunia pada saat proses penerbitan
Paspor tidak diambil dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
Paspor mengalami kerusakan dalam proses penerbitan.

Pencabutan Paspor dilakukan apabila:

Pemegang dijatuhi pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun.
Pemegang kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Anak berkewarganegaraan ganda memilih kewarganegaraan asing.
Masa berlaku paspor telah berakhir.
Pemegang paspor meninggal dunia.
Paspor mengalami kerusakan berat atau hilang.
Pemegang tidak menyerahkan paspor yang telah ditarik.

Jenis Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)

Ketentuan dalam Bab III mengatur bahwa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) terdiri atas SPLP WNI, SPLP Orang Asing, dan surat atau pas lintas batas.

Aspek	Keterangan
SPLP WNI Berbentuk Lembaran	Diberikan kepada WNI yang: Menghadapi permasalahan hukum Berada secara ilegal di luar negeri Mengalami keadaan kahar Masa berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan
SPLP WNI Berbentuk Buku	Diberikan kepada WNI yang kehilangan atau mengalami kerusakan paspor tanpa menghadapi permasalahan hukum. Masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan. Hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.
SPLP Orang Asing	Diberikan kepada WNI yang: Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Tidak memiliki perwakilan negaranya di Indonesia Digunakan untuk kepentingan: Keberangkatan atas kehendak sendiri. Deportasi. Repatriasi. Masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan.
Pas Lintas Batas	Diberikan kepada WNI yang berdomisili di wilayah perbatasan sesuai perjanjian lintas batas antarnegara. Masa berlaku 3 (tiga) tahun. Tidak dapat diperpanjang.

Pengadaan Blangko Paspor

Ketentuan Bab IV mengatur bahwa pengadaan blangko paspor dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Ketersediaan blangko wajib direncanakan untuk memenuhi kebutuhan distribusi selama paling sedikit 18 (delapan belas) bulan. Spesifikasi teknis pengamanan blangko mengacu pada standar International Civil Aviation Organization (ICAO) dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Mengingat pengadaan blangko paspor merupakan bagian dari rahasia negara, proses pengadaannya dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Apabila mekanisme tersebut tidak dapat dilaksanakan, pengadaan dilanjutkan melalui tender atau lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Peralihan

Pasal 79 menegaskan bahwa Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap dinyatakan sah dan berlaku sampai berakhirnya masa berlaku dokumen tersebut. Selain itu, proses penerbitan Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang masih berlangsung pada saat Permen Imipas 11/2026 mulai berlaku diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini. Blangko Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang diproduksi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 juga tetap dapat digunakan sampai dengan persediaannya habis.

Penutup

Berlakunya Peraturan ini merupakan pembaruan pengaturan mengenai Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan keimigrasian, dinamika regulasi, serta perubahan kelembagaan di bidang keimigrasian. Berbagai penyempurnaan diatur dalam Peraturan ini, antara lain pengaturan yang lebih komprehensif mengenai jenis dan masa berlaku paspor, mekanisme permohonan dan penerbitan, klasifikasi SPLP, serta tata kelola pengadaan blangko paspor.

Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan administrasi keimigrasian, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap menjamin kepastian hukum melalui ketentuan peralihan yang mengakomodasi keberlakuan dokumen perjalanan yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya.