Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.
Legal Updates

Pengaturan Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Ritel Modern Berdasarkan KMK 1197/2026

17 November 2026
Nadia Nurul Ramadhanty, S.H.
Legal Updates
Pengaturan Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Ritel Modern Berdasarkan KMK 1197/2026

Pendahuluan

Pada 16 Oktober 2026, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 tentang Pedoman Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket (“KMK 1197/2026”). Keputusan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dan pelaku usaha ritel modern yang telah memiliki izin dalam memperoleh, menyalurkan, dan menyerahkan obat bebas dan obat bebas terbatas kepada konsumen secara aman dan bermutu. KMK 1197/2026 sekaligus menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/972/2025 (“KMK 972/2025”).

Penerbitan KMK 1197/2026 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperluas akses masyarakat terhadap obat bebas dan obat bebas terbatas yang mudah diperoleh dan terjangkau, tanpa mengesampingkan aspek keamanan, khasiat, dan mutu obat. Selain itu, keputusan ini diterbitkan untuk menyesuaikan pengaturan sebelumnya dengan kebutuhan hukum serta melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan. Pedoman ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur bahwa penyerahan sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang memiliki izin, termasuk hypermarket, supermarket, dan minimarket sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 417 ayat (1). 

Perbandingan

KMK 1197/2026 mencabut dan menyatakan tidak berlaku KMK 972/2025 (Diktum KEDELAPAN), dengan perubahan utama sebagai berikut.

Aspek

KMK 1197/2026

KMK 972/2025

Sumber penyediaan bagi gerai tanpa pusat distribusi

Gerai dapat memperoleh obat melalui Apotek atau Toko Obat, yang bersumber dari industri farmasi, PBF, dan/atau PBF Cabang (Diktum KEEMPAT; Lampiran C.1.b angka 1).

Gerai hanya dapat memperoleh obat melalui Toko Obat (Lampiran C.1.b angka 1).

Sumber obat bagi pusat distribusi cabang

DC cabang dapat memperoleh obat dari industri farmasi, PBF, PBF Cabang, dan DC jejaring internalnya (Lampiran C.1.a angka 4 huruf c).

DC cabang hanya dapat memperoleh obat dari DC jejaring internalnya (Lampiran C.1.a angka 4 huruf c).

Alur pemesanan bagi gerai tanpa pusat distribusi

Ada dua alur. 

  1. Gerai mengirim surat permintaan yang ditandatangani Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan. Tenaga kefarmasian Apotek/Toko Obat kemudian membuat surat pesanan kepada industri farmasi, PBF, atau PBF Cabang.

  2. Untuk jumlah eceran, gerai membuat surat pesanan langsung kepada Apotek/Toko Obat (Lampiran C.1.b angka 2–5).

Toko Obat menerima permintaan obat dari gerai yang wajib ditandatangani Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagai penanggung jawab gerai. Alur pemesanan Toko Obat ke hulu tidak diatur (Lampiran C.1.b angka 4).

Isi minimum perjanjian kerja sama

Perjanjian memuat empat hal: 

  1. hak dan kewajiban.

  2. supervisi atas pengelolaan obat di gerai oleh tenaga kefarmasian. 

  3. pelaporan pengelolaan obat minimal 1 kali dalam 3 bulan.

  4. pembayaran untuk penyediaan obat dan jasa supervisi (Lampiran C.1.b angka 6).

Perjanjian memuat empat hal.

  1. hak dan kewajiban.

  2. mekanisme supervisi dan tanggung jawab tenaga kefarmasian Toko Obat atas penyerahan obat.

  3. pelaporan penyerahan obat tanpa frekuensi tertentu. 

  4. pembayaran atas permintaan obat (Lampiran C.1.b angka 2).

Obat dengan batas usia pembeli

Obat bebas terbatas yang mengandung prekursor farmasi dan/atau dekstrometorfan hanya untuk pembeli berusia minimal 18 tahun yang menunjukkan identitas (Lampiran C.2 huruf c).

Batas usia minimal 18 tahun dengan identitas hanya berlaku untuk obat bebas terbatas yang mengandung prekursor farmasi (Lampiran C.2 huruf c).

Larangan menjual obat keras, narkotika, dan psikotropika

Tidak lagi dicantumkan sebagai butir larangan. Ketentuan penyerahan hanya terdiri atas huruf a–g, tetapi ruang lingkup pedoman tetap terbatas pada obat bebas dan obat bebas terbatas.

Dicantumkan tegas sebagai larangan (Lampiran C.2 huruf h).

Petugas penyerah obat dan kualifikasinya

Penyerahan obat dilakukan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan (Diktum KEENAM). Petugas diutamakan berlatar belakang pendidikan farmasi. Pemilik gerai harus memfasilitasi pelatihan tentang pengelolaan obat oleh Kemenkes atau lembaga terakreditasi. Petugas wajib bersertifikat (Lampiran C.3; Diktum KETUJUH).

Tidak ada diktum khusus tentang petugas. Pemilik gerai memfasilitasi pelatihan, workshop, dan/atau bentuk lain tentang penyerahan obat. Tidak ada kewajiban sertifikat maupun preferensi pendidikan (Lampiran C.3).

Supervisi tenaga kefarmasian

Diatur dalam bagian tersendiri. Supervisi berlaku bagi gerai jalur DC maupun jalur Apotek/Toko Obat. Kegiatannya meliputi reviu setiap surat pesanan serta reviu pencatatan dan evaluasi minimal 1 kali dalam 3 bulan. Hasil supervisi wajib dicatat dan dilaporkan kepada Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, dan UPT BPOM (Lampiran C.4).

Tidak ada bagian tersendiri. Supervisi hanya disebut sebagai muatan perjanjian kerja sama dengan Toko Obat, tanpa rincian kegiatan, frekuensi, maupun kewajiban pelaporan.

Ketentuan Penting

Ruang Lingkup dan Istilah Kunci

Lampiran bagian B KMK 1197/2026 menetapkan 14 definisi yang menjadi dasar penerapan pedoman ini. Ruang lingkup pengaturan mencakup obat bebas dan obat bebas terbatas serta tiga jenis toko swalayan yang dibedakan berdasarkan luas lantai penjualannya sebagai berikut:

Jenis Toko Swalayan

Luas Lantai Penjualan

Hypermarket

Di atas 5.000 m²

Supermarket

Di atas 400 m² sampai dengan 5.000 m²

Minimarket

Sampai dengan 400 m²

Selain itu, beberapa istilah kunci yang perlu diperhatikan dalam penerapan KMK 1197/2026 meliputi:

Istilah

Definisi

Obat Bebas

Obat yang aman dan dapat diserahkan tanpa resep untuk mengatasi gejala penyakit ringan.

Obat Bebas Terbatas

Obat keras yang dapat digunakan untuk pengobatan sendiri dan diserahkan tanpa resep dalam jumlah terbatas, disertai peringatan penggunaan.

Pusat Distribusi (Distribution Center/“DC”)

Sarana pendukung toko swalayan untuk menyimpan dan mendistribusikan barang ke gerai dalam wilayahnya.

Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan

Setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan, tetapi bekerja untuk menunjang upaya kesehatan.

Sertifikat CDOB

Bukti bahwa pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat, termasuk melalui sistem elektronik, telah menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik.

Dua Jalur Penyediaan Obat

Sebagaimana diatur dalam Diktum KEEMPAT dan Lampiran C.1, gerai ritel hanya dapat memperoleh obat bebas dan obat bebas terbatas melalui dua jalur:

Butuh analisis lebih dalam?Coba Veritask AI Legal Assistant
  1. melalui pusat distribusi (DC) milik jaringan ritel sendiri, bagi gerai yang memiliki DC; atau

  2. melalui Apotek atau Toko Obat mitra, bagi gerai yang tidak memiliki DC.

Jalur Pusat Distribusi Wajib Berizin PBF dan Bersertifikat CDOB

Diktum KELIMA dan Lampiran C.1.a angka 2) mewajibkan setiap DC yang menyalurkan obat untuk memiliki dua izin. Pertama, perizinan berusaha PBF dengan memilih kategori kegiatan usaha pendukung pada sistem OSS. Kedua, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa Sertifikat CDOB. DC yang sudah berizin PBF dapat membentuk DC cabang dengan izin PBF Cabang (angka 3). Dalam menjalankan distribusi, Lampiran C.1.a angka 4) menetapkan ketentuan berikut:

  • distribusi wajib mengikuti standar kegiatan usaha PBF/PBF Cabang dan Cara Distribusi Obat yang Baik;

  • DC hanya boleh membeli obat dari industri farmasi, PBF, dan PBF Cabang. DC cabang juga boleh menerima obat dari DC dalam jejaring internalnya;

  • setiap pembelian obat oleh DC wajib berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani Apoteker penanggung jawab dengan mencantumkan nomor STR;

  • DC dan DC cabang hanya boleh menyalurkan obat kepada DC lain atau gerai dalam jejaring internalnya sendiri;

  • penyaluran antar-DC menggunakan surat pesanan yang ditandatangani Apoteker penanggung jawab. Penyaluran ke gerai menggunakan surat pesanan yang ditandatangani Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan di gerai; dan

  • DC cabang hanya boleh menyalurkan obat di provinsi sesuai izinnya. Penyaluran ke provinsi yang berbatasan langsung hanya boleh dilakukan dengan Surat Penugasan/Penunjukan dari DC pusat. Rencana tersebut juga wajib diberitahukan secara tertulis kepada Dinkes Provinsi tujuan, dengan tembusan kepada Dinkes Provinsi asal serta UPT BPOM di wilayah asal dan tujuan.

Selain itu, Lampiran C.1.a angka 5) mewajibkan DC dan DC cabang melaporkan daftar gerai jejaringnya setiap tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Laporan tersebut disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi, Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, dan UPT BPOM setempat.

Jalur Apotek atau Toko Obat Wajib Perjanjian Kerja Sama

Lampiran C.1.b KMK 1197/2026 mengatur bahwa gerai yang tidak memiliki Distribution Center (“DC”) wajib memperoleh obat melalui Apotek atau Toko Obat mitra, yang memperoleh pasokan dari industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi (“PBF”), dan/atau PBF Cabang. Pemesanan obat dapat dilakukan melalui dua mekanisme berikut:

Mekanisme

Alur Pemesanan

Surat permintaan

Gerai → Apotek/Toko Obat → Industri Farmasi/PBF/PBF Cabang

Jumlah eceran

Gerai → Apotek/Toko Obat

Perjanjian Kerja Sama dan Kewajiban Para Pihak

Setiap hubungan kerja sama antara gerai dan Apotek atau Toko Obat wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan berikut:

Aspek

Ketentuan

Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyediaan obat.

Supervisi

Supervisi pengelolaan obat di gerai oleh tenaga kefarmasian Apotek atau Toko Obat.

Pelaporan

Pelaporan pengelolaan obat oleh gerai kepada tenaga kefarmasian penanggung jawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pembayaran

Mekanisme pembayaran atas penyediaan obat dan jasa supervisi tenaga kefarmasian.

Selain kewajiban tersebut, KMK 1197/2026 menetapkan dua ketentuan tambahan bagi Apotek atau Toko Obat mitra:

  • Batas kerja sama: satu Apotek atau Toko Obat hanya dapat bekerja sama dengan paling banyak 5 (lima) gerai dalam kabupaten/kota yang sama.

  • Kewajiban pelaporan: Apotek atau Toko Obat wajib menyampaikan daftar gerai yang diampunya setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, dan UPT BPOM setempat.

Aturan Penyerahan Obat kepada Konsumen

Diktum KEENAM KMK 1197/2026 menetapkan bahwa penyerahan obat di gerai dilakukan oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Lampiran C.2 menetapkan sejumlah ketentuan dan larangan yang wajib dipatuhi oleh gerai sebagai berikut:

Aspek

Ketentuan

Satuan penyerahan

Obat hanya boleh diserahkan dalam satuan kemasan terkecil dengan informasi sesuai yang tercantum pada kemasan.

Jumlah penyerahan

Jumlah obat yang diserahkan paling banyak untuk kebutuhan 3 (tiga) hari.

Batas usia pembeli

Obat bebas terbatas yang mengandung prekursor farmasi dan/atau dekstrometorfan hanya boleh diserahkan kepada pembeli berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dengan menunjukkan identitas diri.

Peracikan dan pengemasan ulang

Gerai dilarang meracik atau mengemas ulang obat.

Penyaluran kepada sarana lain

Gerai dilarang mendistribusikan atau menyalurkan obat kepada sarana lain.

Informasi pada kemasan

Gerai dilarang melepas informasi obat yang terdapat pada kemasan terkecil.

Kondisi dan masa kedaluwarsa

Gerai dilarang menyerahkan obat yang rusak, tidak terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya, atau memiliki masa kedaluwarsa kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kualifikasi dan Sertifikasi Petugas Gerai

Lampiran C.3 menetapkan bahwa petugas pengelola obat di gerai diutamakan memiliki latar belakang pendidikan farmasi. Pemilik gerai wajib memfasilitasi petugas untuk mengikuti pelatihan, workshop, dan/atau bentuk lain tentang pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga pelatihan terakreditasi. Petugas wajib memiliki sertifikat atas pelatihan tersebut.

Supervisi oleh Tenaga Kefarmasian

Lampiran C.4 menempatkan pengelolaan obat di setiap gerai di bawah supervisi tenaga kefarmasian. Bagi gerai yang memiliki DC, supervisi dilakukan oleh tenaga kefarmasian DC atau DC cabang. Bagi gerai tanpa DC, supervisi dilakukan oleh tenaga kefarmasian Apotek atau Toko Obat mitra. Supervisi tersebut paling sedikit meliputi:

  1. reviu kewajaran atas setiap surat pesanan yang diajukan gerai;

  2. reviu pencatatan penerimaan dan pengeluaran obat di gerai, paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan

  3. evaluasi pengelolaan obat di gerai, paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Tenaga kefarmasian tersebut wajib mencatat seluruh supervisi yang dilakukan. Catatan itu dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, dan UPT BPOM setempat. Tenaga kefarmasian juga dapat mengikuti pelatihan sejenis yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan atau lembaga terakreditasi.

Ketentuan Peralihan

KMK 1197/2026 memberikan masa penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan, yaitu sampai dengan 16 Oktober 2027, untuk pemenuhan dua kewajiban utama:

Pertama, setiap jaringan ritel yang memiliki Distribution Center (“DC”) wajib melengkapi perizinan berusaha Pedagang Besar Farmasi (“PBF”) dan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (“CDOB”). 

Kedua, setiap petugas yang menyerahkan obat di gerai wajib mengikuti pelatihan, workshop, dan/atau bentuk pelatihan lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat.

Penutup

KMK 1197/2026 memperjelas tata kelola distribusi dan penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket, mulai dari mekanisme pengadaan, persyaratan perizinan DC, kerja sama dengan Apotek atau Toko Obat, hingga penyerahan obat kepada konsumen. Pengaturan ini memperluas akses masyarakat terhadap obat melalui ritel modern, sekaligus memperkuat pengawasan melalui keterlibatan tenaga kefarmasian dan kewajiban pelaporan secara berkala.

Bagi pelaku usaha ritel modern, penerapan KMK 1197/2026 memerlukan penyesuaian terhadap mekanisme pengadaan dan pengelolaan obat, pemenuhan perizinan DC, penyusunan perjanjian kerja sama dengan Apotek atau Toko Obat, serta pemenuhan persyaratan pelatihan bagi petugas gerai. Meskipun terdapat masa penyesuaian hingga 16 Oktober 2027 untuk pemenuhan perizinan PBF/CDOB dan sertifikasi petugas, kewajiban lainnya telah berlaku sejak 16 Oktober 2026. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu segera melakukan evaluasi dan penyesuaian operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap KMK 1197/2026 serta meminimalkan risiko ketidaksesuaian dalam kegiatan distribusi dan penyerahan obat.

Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan VeritaskLearning

Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.

Templates

Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Webinar Recording

Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.

Online Class

Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.

Compliance

Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.

Jelajahi Veritask Learning
Bagikan:

Masuk untuk berkomentar

Masuk

Apa ituVeritask

Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis

Langganan Gratis

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.

Free Trial 7 Hari

Akses penuh semua fitur premium selama 7 hari.
Riset dan analisis hukum lebih cepat dengan AI.
Tanpa komitmen, langsung mulai hari ini.