Pemerintah Atur Skema Ekspor Komoditas Strategis melalui Danantara: Apa yang Berubah?
Pada 10 November 2026, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan rencana pemerintah untuk mengubah mekanisme ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 Januari 2027, fungsi DSI sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy (paduan besi) akan dijalankan secara penuh melalui portal NADI. Meski demikian, eksportir tetap dapat melakukan negosiasi, menyepakati kontrak jual beli, dan mengirimkan barang secara langsung kepada pembeli (buyer).
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa perubahan tersebut tidak akan mengubah aktivitas komersial yang selama ini dijalankan eksportir. Namun, setelah memperoleh perizinan ekspor dari Kemendag, eksportir perlu melalui tahapan clearance yang dikelola DSI. Untuk mengakomodasi mekanisme tersebut, pemerintah tengah menyiapkan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis (PP 24/2026).
Pembentukan DSI sebagai BUMN Ekspor
Kebijakan ini berawal dari PP 24/2026, yang ditetapkan dan diundangkan pada 20 Mei 2026 serta berlaku sejak 1 Juni 2026. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan khusus sebagai BUMN Ekspor.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PP 24/2026, terdapat tiga komoditas yang menjadi tahap awal penerapan kebijakan, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Penetapan komoditas strategis lainnya dapat dilakukan secara bertahap melalui rapat koordinasi pemerintah.
Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa komoditas SDA strategis hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor, baik sebagai pemilik barang maupun sebagai perantara tunggal. Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa harga jual komoditas dalam pelaksanaan ekspor ditentukan oleh BUMN Ekspor. Adapun Pasal 3 ayat (4) mengatur bahwa BUMN Ekspor dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi BUMN Ekspor untuk menjalankan fungsi perdagangan secara langsung sebagai pemilik barang maupun sebagai perantara.
PP 24/2026 tidak menyebut nama BUMN Ekspor secara langsung. Pasal 3 ayat (3) hanya mengatur bahwa BUMN Ekspor ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Pemerintah kemudian menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN yang menjalankan fungsi tersebut.
Sejak PP 24/2026 berlaku, DSI menjalankan peran sebagai perantara tunggal dalam masa transisi hingga 31 Desember 2026. Masa transisi ini mencakup kewajiban penyampaian laporan dan dokumen ekspor, termasuk kontrak penjualan, kepada BUMN Ekspor melalui sistem yang terintegrasi. (Sekretariat Negara dan Kementerian Perdagangan).
Pemerintah Perjelas Peran DSI sebagai Perantara Tunggal
Dalam perkembangannya, pemerintah mengevaluasi mekanisme ekspor yang diatur dalam PP 24/2026. Dalam keterangan pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat (6/11/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa DSI berperan sebagai perantara tunggal, bukan eksportir tunggal. Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan rencana penyempurnaan regulasi untuk memperjelas fungsi tersebut.
Menurut Kemenko Perekonomian, melalui skema yang disiapkan, DSI tidak mengambil alih kepemilikan barang maupun hubungan komersial antara eksportir dan pembeli. Eksportir tetap melakukan negosiasi harga, menandatangani kontrak, serta mengatur pengiriman barang kepada pembeli di luar negeri.
Dengan demikian, PP 24/2026 membedakan fungsi BUMN Ekspor sebagai pemilik barang dan sebagai perantara tunggal. Dalam fungsi pertama, DSI melakukan kegiatan ekspor atas barang yang dimilikinya. Sementara itu, dalam fungsi kedua, DSI menjalankan peran perantara dalam proses ekspor tanpa mengambil alih kepemilikan barang dari eksportir.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa perubahan PP 24/2026 akan diikuti penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 yang masing-masing mengatur ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy.
Mekanisme Ekspor melalui Portal NADI
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, DSI menyiapkan portal National Advance Data Intelligence (NADI) sebagai sistem integrasi dan verifikasi dokumen ekspor. Portal ini akan menghubungkan data transaksi ekspor dengan sistem kepabeanan, termasuk CEISA milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dalam mekanisme yang diperkenalkan pemerintah, eksportir terlebih dahulu mendaftarkan perusahaan dan mengunggah dokumen komersial, seperti kontrak jual beli atau purchase order (PO). Selanjutnya, eksportir menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkap untuk diperiksa DSI.
Pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, pre-clearance, yaitu pencocokan data PEB dengan dokumen komersial sebelum diteruskan ke sistem kepabeanan. Kedua, post-clearance, yaitu pemeriksaan setelah proses kepabeanan untuk memastikan kesesuaian data transaksi, termasuk harga, kuantitas, kualitas, dan kode Harmonized System (HS).
Apabila ditemukan perbedaan data, DSI dapat meminta klarifikasi kepada eksportir. Pemeriksaan tersebut juga menggunakan referensi harga pasar dan data pemerintah untuk menganalisis kewajaran transaksi.
Pemerintah menargetkan portal NADI beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. Sebelumnya, uji coba sistem telah dilakukan bersama sekitar 100 eksportir yang mewakili 50% nilai ekspor ketiga komoditas tersebut. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 6 November 2026).
Implikasi bagi Kegiatan Ekspor
Perubahan mekanisme ini menempatkan DSI sebagai bagian dari tahapan administrasi dan verifikasi ekspor komoditas strategis. Meskipun pemerintah menyatakan hubungan komersial eksportir dengan pembeli tidak berubah, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan oleh DSI dan pelaku usaha.
Pertama, kewajiban penyampaian dokumen komersial kepada DSI membuat perusahaan perlu memastikan kesesuaian informasi dalam kontrak, PEB, dan dokumen pendukung lainnya. Perbedaan harga, volume, maupun spesifikasi barang dapat menjadi objek klarifikasi dalam proses verifikasi.
Kedua, perusahaan perlu memperhatikan pelindungan informasi komersial. Kontrak jual beli, harga transaksi, identitas pembeli, dan volume pengiriman merupakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Karena itu, pengelolaan akses, penyimpanan, dan pertukaran data melalui NADI perlu diakomodir dalam perjanjian, terutama mengenai ketentuan kerahasiaan.
Ketiga, mekanisme pemeriksaan perlu memiliki standar layanan dan batas waktu yang jelas. Hal ini berkaitan dengan kepastian proses ekspor, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen atau kendala dalam sistem yang berpotensi memengaruhi jadwal pengiriman barang.
Penutup
Pemerintah masih menyiapkan penyempurnaan PP 24/2026 beserta penyesuaian aturan teknis terkait. Selain ketiga Permendag tersebut, pemerintah juga merencanakan penyesuaian Permendag Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2022 untuk mendukung integrasi mekanisme baru.
Dengan target implementasi penuh pada 1 Januari 2027, perubahan regulasi tersebut akan menentukan bagaimana fungsi perantara tunggal DSI dilaksanakan, termasuk prosedur verifikasi, kewajiban eksportir, dan koordinasi dengan instansi kepabeanan.
Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan
Learning
Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.
Templates
Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.
Webinar Recording
Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.
Online Class
Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.
Compliance
Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.
Masuk untuk berkomentar
MasukApa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
