OJK Ambil Alih Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis per 1 Januari 2027
Pada 11 November 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menyiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan untuk penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Sebagaimana diberitakan ANTARA dalam artikel OJK Sebut Aturan BMKS Siap, Operasional Tunggu Penyelenggara pada 11 November 2026, Friderica menyampaikan bahwa OJK telah menyiapkan peraturan OJK (POJK) sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan BMKS. Sementara itu, kesiapan operasional bursa masih bergantung pada Danantara Indonesia sebagai calon penyelenggara.
BMKS merupakan infrastruktur pasar yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan mineral dan komoditas strategis, termasuk produk derivatifnya, melalui sistem perdagangan yang terorganisasi dan terintegrasi. Pembentukannya bertujuan antara lain menciptakan Harga Acuan Indonesia, memperkuat hilirisasi dan industrialisasi, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.
Dalam siaran pers resmi OJK Nomor SP 220/DKPU/OJK/XI/2026 yang diterbitkan pada 11 November 2026, OJK juga menjelaskan pentingnya peran BMKS dalam perekonomian nasional. Melalui kegiatan OJK Mengajar di Palembang pada 10 November 2026, Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, menyampaikan bahwa BMKS direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2027.
Peralihan Pengawasan dari Bappebti ke OJK
Persiapan penyelenggaraan BMKS merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Perubahan tersebut memberikan landasan bagi OJK untuk mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan transaksi pada BMKS, sekaligus menetapkan bahwa BMKS dibentuk dan beroperasi terhitung sejak 1 Januari 2027.
Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan dua regulasi pada 17 September 2026, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Melalui POJK Nomor 15 Tahun 2026, kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK mulai 1 Januari 2027. Peralihan tersebut juga mencakup penyelesaian proses perizinan, persetujuan, dan pendaftaran yang masih berjalan di Bappebti, yang akan dilanjutkan oleh OJK ketika kewenangan beralih. Selain itu, perizinan terkait BMKS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan di sektor perdagangan berjangka komoditi sampai dengan 31 Desember 2026 dinyatakan tetap berlaku. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi penyelenggara bursa, lembaga yang menyelenggarakan fungsi kliring dan penjaminan, lembaga kustodian elektronik, dan lembaga penilai kesesuaian.
Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur kerangka penyelenggaraan BMKS secara lebih menyeluruh. Ketentuan tersebut mencakup kelembagaan, perizinan, permodalan, tata kelola, pelaku perdagangan, mekanisme transaksi, manajemen risiko, pelindungan pengguna jasa, hingga penegakan kepatuhan.
Bagaimana Mekanisme Perdagangan dalam BMKS?
Dalam POJK Nomor 16 Tahun 2026, penyelenggara BMKS terdiri atas Bursa, Lembaga Kliring (LK), Lembaga Kustodian Elektronik (LKE), Anggota Bursa, Pengelola Gudang, Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), dan profesi penunjang. Di antaranya, Bursa, LK, dan LKE menjadi infrastruktur inti yang memiliki fungsi berbeda untuk memastikan proses perdagangan dan penyelesaian transaksi berjalan secara terintegrasi.
Bursa bertugas menyelenggarakan perdagangan, mengoperasikan sistem perdagangan, serta melakukan pengawasan terhadap pihak yang melakukan perdagangan. LK menjalankan fungsi kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi. Sementara itu, LKE bertugas mencatat, menyimpan, mengamankan, dan mengadministrasikan transaksi, serta menerbitkan dan mengelola Bukti Kepemilikan Elektronik.
Adapun transaksi dalam BMKS dilaksanakan melalui tiga tahapan:
Pertama, tahap pra-perdagangan, yaitu ketika mineral dan komoditas memperoleh status layak diperdagangkan (tradable) dari LPK berdasarkan pemeriksaan mutu, verifikasi kuantitas, penyimpanan di Gudang yang disetujui Bursa, dan pemenuhan persyaratan administratif, untuk kemudian diterbitkan Bukti Kepemilikan Elektronik oleh LKE.
Kedua, tahap perdagangan yang mencakup pemasukan order ke dalam sistem perdagangan Bursa dan pembentukan harga.
Ketiga, tahap pasca-perdagangan yang mencakup penyelesaian transaksi melalui LK, termasuk penanganan kegagalan penyelesaian transaksi.
POJK tersebut juga mengatur bahwa setiap transaksi BMKS wajib memenuhi prinsip keteraturan, kewajaran, transparansi, efisiensi, kepastian penyelesaian transaksi, integritas pasar, dan manajemen risiko.
Siapa yang Terdampak?
Penyelenggaraan BMKS melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Bursa, LK, LKE, anggota bursa (yang terdiri atas pengguna jasa, perantara perdagangan, dan pihak lain), pengelola gudang, LPK, hingga profesi penunjang.
Dalam pembagian kewenangan pengawasan, OJK mengawasi Bursa, LK, LKE, dan perantara perdagangan. Sementara itu, pengguna jasa, pihak lain yang menjadi anggota bursa, pengelola gudang, dan LPK berada di bawah pengawasan Bursa. Adapun profesi penunjang, seperti akuntan publik, notaris, dan konsultan hukum, wajib terdaftar di OJK untuk dapat menyediakan jasa di sektor BMKS.
Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perdagangan mineral, dan komoditas strategis berpotensi terdampak melalui mekanisme perdagangan, persyaratan verifikasi komoditas, serta ketentuan transaksi yang berlaku apabila berpartisipasi dalam BMKS.
Di sisi lain, Bursa, LK, dan LKE perlu memenuhi persyaratan perizinan dari OJK, permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 16 Tahun 2026, dengan modal disetor paling sedikit Rp1 triliun untuk Bursa serta masing-masing Rp500 miliar untuk LK dan LKE. Perantara perdagangan juga wajib memperoleh izin usaha dari OJK, sedangkan pengelola gudang dan LPK wajib memperoleh persetujuan Bursa.
Apa yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya?
Selain menyiapkan kerangka regulasi, OJK juga sedang menyusun empat Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) sebagai aturan teknis pelaksanaan BMKS. Informasi tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2026 pada 5 November 2026, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Keempat rancangan aturan tersebut mencakup penyelenggaraan bursa, lembaga kliring dan lembaga kustodian elektronik; perantara perdagangan; penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama penyelenggara bursa; serta perdagangan produk mineral dan komoditas strategis.
Penyelenggaraan BMKS masih memerlukan kesiapan pihak penyelenggara dan penyelesaian ketentuan teknis. POJK Nomor 16 Tahun 2026 sendiri menegaskan bahwa penyelenggaraan BMKS dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan kelembagaan, infrastruktur, dan pelaku pasar, serta perdagangan dan penahapannya ditetapkan dengan keputusan OJK.
Sumber:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Siaran Pers OJK, 18 September 2026, “OJK Terbitkan Dua POJK Mengenai Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.”
ANTARA, 11 November 2026, “OJK Sebut Aturan BMKS Siap, Operasional Tunggu Penyelenggara.”
ANTARA, November 2026, “OJK Siapkan Empat Aturan Teknis Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.”
Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan
Learning
Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.
Templates
Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.
Webinar Recording
Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.
Online Class
Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.
Compliance
Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.
Masuk untuk berkomentar
MasukApa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
