MSCI Hapus 8 Saham Indonesia dari Indeks, BRPT dan BRMS Keluar dari Global Standard
Pada 11 November 2026, Morgan Stanley Capital International (MSCI), penyedia indeks acuan pasar saham global, mengumumkan hasil evaluasi indeks (index review) periode November 2026 melalui situs resminya dalam publikasi MSCI November 2026 Index Review. Pengumuman tersebut mencakup perubahan konstituen pada sejumlah indeks saham global, termasuk indeks saham Indonesia. Dalam evaluasi tersebut, MSCI mengeluarkan delapan saham Indonesia dari konstituen indeks Global Standard dan Global Small Cap. Dua saham yang mengalami perubahan pada kategori Global Standard adalah PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).
Berdasarkan dokumen MSCI Global Standard Indexes – November 2026 yang dipublikasikan pada tanggal yang sama, BRPT dan BRMS dikeluarkan dari kategori Global Standard. Namun, BRMS tidak sepenuhnya dikeluarkan dari indeks MSCI karena saham tersebut dipindahkan ke kategori Global Small Cap. Perubahan tersebut juga tercantum dalam dokumen MSCI Global Small Cap Indexes – November 2026, yang mencatat penambahan BRMS serta penghapusan tujuh saham Indonesia lainnya dari kategori tersebut.
Dalam dokumen MSCI Global Small Cap Indexes, MSCI mencatat penambahan BRMS sebagai konstituen baru. Pada saat yang sama, terdapat tujuh saham Indonesia yang dikeluarkan dari kategori tersebut, yaitu:
PT Avia Avian Tbk (AVIA);
PT Ciputra Development Tbk (CTRA);
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL);
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK);
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR);
PT Rukun Raharja Tbk (RAJA); dan
PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI);
Evaluasi MSCI terhadap Pasar Modal Indonesia
Perubahan tersebut berlangsung di tengah evaluasi MSCI terhadap aksesibilitas dan transparansi pasar saham Indonesia. Sebelumnya, pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan pembukaan konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Dalam pengumuman berjudul MSCI Launches a Consultation on a Proposal to Reclassify Indonesia from Emerging Market to Standalone Market Status, MSCI menyampaikan bahwa pelaku pasar telah mengemukakan kekhawatiran mengenai kelayakan investasi di pasar saham Indonesia. Dua persoalan yang disoroti adalah kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham (opacity in shareholding structures) dan dugaan praktik perdagangan saham yang terkoordinasi (suspected coordinated trading behavior).
MSCI juga menyoroti sejumlah reformasi yang telah diumumkan otoritas Indonesia, termasuk peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih terperinci, pelaporan High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15%.
Meski demikian, MSCI menyatakan bahwa investor institusional masih membutuhkan bukti penerapan reformasi yang konsisten dan dampak yang berkelanjutan terhadap pasar. Selama proses konsultasi berlangsung, MSCI mempertahankan pembatasan yang sebelumnya telah diberlakukan terhadap sejumlah perubahan komposisi indeks saham Indonesia.
Penegakan Hukum OJK terhadap Pelanggaran Pasar Modal
Perhatian MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham dan praktik perdagangan juga memiliki konteks dalam penegakan hukum pasar modal di Indonesia. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada 16 Oktober 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pengenaan sanksi administratif dengan total denda utama sebesar Rp2,1 triliun terhadap sejumlah pihak terkait perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), serta penawaran umum perdana saham (initial public offering atau IPO) PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).
Berdasarkan siaran pers OJK Nomor SP 193/OJK/DKPU/X/2026, denda tersebut terdiri atas Rp1,5 triliun dalam kasus manipulasi perdagangan saham DSSA, Rp500 miliar terkait pengaburan informasi pemesan saham BREN, dan Rp100 miliar terkait pengaburan informasi pemesan saham CUAN. Dalam pemeriksaan tersebut, OJK menemukan bahwa manipulasi perdagangan DSSA dilakukan secara terencana dan terstruktur. Sementara itu, dalam IPO BREN dan CUAN, OJK menemukan pengaburan identitas pihak-pihak yang memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar sehingga kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Penindakan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 107. Ketentuan tersebut masing-masing mengatur larangan tindakan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, transaksi yang bertujuan menciptakan harga efek yang tidak wajar, serta tindakan menghilangkan atau menyamarkan informasi untuk menyesatkan pihak berwenang.
Meski memiliki irisan persoalan mengenai transparansi dan integritas pasar, proses penindakan OJK tersebut tidak dapat dianggap sebagai akibat dari pengumuman MSCI. Dalam keterangannya pada 10 November 2026, OJK menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap kasus DSSA, BREN, dan CUAN telah berlangsung jauh sebelum pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026. Dengan demikian, kedua perkembangan tersebut merupakan proses yang berbeda, meskipun sama-sama berkaitan dengan upaya memperkuat integritas pasar modal Indonesia.
Penutup
Konsultasi MSCI mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2027. MSCI menargetkan pengumuman keputusan akhir paling lambat pada akhir Juni 2027. Selama periode tersebut, MSCI akan mempertimbangkan masukan dari pelaku pasar sebelum menentukan status klasifikasi Indonesia.
Keputusan tersebut akan menentukan apakah Indonesia tetap berada dalam kategori Emerging Market atau beralih menjadi Standalone Market. Sementara itu, perubahan komposisi indeks dalam November 2026 Index Review akan mulai berlaku pada 30 November 2026.
Sumber:
MSCI, MSCI Equity Indexes November 2026 Index Review, 11 November 2026.
MSCI, Consultation on Indonesia's Market Reclassification, 15 Oktober 2026.
OJK, Siaran Pers SP 193/OJK/DKPU/X/2026, 16 Oktober 2026.
OJK, Siaran Pers SP 197/OJK/DKPU/X/2026, 21 Oktober 2026.
OJK, Siaran Pers mengenai reformasi pasar modal dan penguatan kepercayaan investor global, November 2026.
Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan
Learning
Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.
Templates
Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.
Webinar Recording
Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.
Online Class
Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.
Compliance
Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.
Masuk untuk berkomentar
MasukApa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
