Menilik Aspek Hukum Rencana Pembayaran Gaji ASN Lewat Kopdes
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa usulan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 14 Oktober 2026. Namun, sebagaimana diberitakan ANTARA, mekanisme dan jadwal pelaksanaannya belum dijelaskan secara terperinci.
Sehari kemudian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa rencana tersebut masih sebatas opsi, bukan kebijakan yang wajib diterapkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN). Artinya, rencana ini masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai dasar hukum dan mekanisme pembayarannya.
Lantas, apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan jika Kopdes dilibatkan dalam penyaluran gaji ASN?
Dasar Hukum Penyaluran Gaji ASN
PMK Nomor 11/PMK.05/2016 mengatur penyaluran gaji PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri melalui rekening pada bank umum secara terpusat. Pasal 2 peraturan tersebut menempatkan bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai penyalur gaji.
Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Kopdes dalam skema yang direncanakan. Jika koperasi hanya menjadi tempat layanan transaksi melalui kerja sama dengan bank atau PT Pos Indonesia, perannya berbeda dari koperasi yang menerima dan menyalurkan dana gaji secara langsung.
Apabila Kopdes akan mengambil alih fungsi penyaluran gaji yang saat ini diatur melalui bank umum, pemerintah perlu mengkaji kesesuaian skema tersebut dengan peraturan yang berlaku dan menentukan apakah diperlukan perubahan regulasi.
Apakah Penyaluran Gaji Termasuk dalam Usaha Kopdes?
Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengatur ruang lingkup kegiatan usaha Kopdes. Pasal 42 ayat (1) huruf f mencakup penyaluran program Pemerintah, sedangkan ayat (2) merinci kegiatan operasional Kopdes, seperti pengadaan sembako, simpan pinjam, layanan kesehatan, pergudangan, dan logistik desa/kelurahan.
Ketentuan mengenai penyaluran program Pemerintah dapat menjadi dasar untuk mengkaji kemungkinan Kopdes dilibatkan dalam penyaluran gaji ASN. Namun, Pasal 42 tidak secara tegas menyebut pembayaran gaji sebagai salah satu kegiatan operasional Kopdes. Karena itu, perlu dipastikan apakah penyaluran gaji dapat dikategorikan sebagai penyaluran program Pemerintah berdasarkan ayat (1) atau memerlukan pengaturan lebih lanjut.
Dengan demikian, keberadaan ketentuan tersebut belum otomatis berarti Kopdes dapat bertindak sebagai penyalur gaji ASN. Pemerintah tetap perlu memperjelas bentuk keterlibatan Kopdes dan memastikan mekanismenya sesuai dengan ketentuan penyaluran gaji serta peraturan terkait lainnya.
Perizinan Sistem Pembayaran
Koperasi bukan bank. Jika Kopdes menerima dan meneruskan dana gaji secara langsung, perlu dikaji apakah kegiatan tersebut termasuk penyelenggaraan transfer dana berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
Pasal 69 UU tersebut mewajibkan badan usaha bukan bank yang menyelenggarakan transfer dana memiliki izin dari Bank Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu memastikan apakah model operasional Kopdes yang direncanakan memerlukan izin tersebut atau dapat dijalankan melalui kerja sama dengan penyedia layanan yang telah memenuhi ketentuan.
Perlindungan Hak ASN
Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menjamin hak ASN atas penghasilan, sedangkan Pasal 50 mengatur bahwa penghasilan tersebut diberikan secara adil dan layak. Karena itu, perubahan saluran pembayaran tidak boleh mengurangi jumlah gaji yang menjadi hak ASN atau membuatnya terlambat diterima. Kementerian PAN-RB juga menegaskan bahwa mekanisme pembayaran harus aman, tepat waktu, dan mudah diakses di mana pun ASN bertugas, sebagaimana diberitakan Metro TV pada 15 Oktober 2026.
Persoalan lain muncul jika gaji yang seharusnya diterima ASN justru mengendap di koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa simpanan masyarakat di koperasi saat ini belum memperoleh perlindungan yang setara dengan simpanan di perbankan. Sebagaimana diberitakan ANTARA pada 6 Oktober 2026, pemerintah berencana membentuk otoritas pengawas koperasi dan menyiapkan perlindungan simpanan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam RUU Perkoperasian.
Pernyataan tersebut penting dibedakan dari skema pembayaran gaji yang masih direncanakan. Jika Kopdes hanya menjadi mitra layanan dan gaji tetap masuk ke rekening bank milik ASN, risiko simpanan di koperasi tidak serta-merta timbul. Namun, jika gaji ditampung atau mengendap di koperasi, perlu ada kejelasan mengenai pengawasan dana dan perlindungan bagi ASN apabila koperasi gagal mengembalikannya. Sebelum mekanisme dan perlindungannya jelas, pemerintah perlu memastikan bahwa pelibatan Kopdes tidak membuat ASN menanggung risiko atas gaji yang menjadi haknya.
Akuntabilitas Keuangan Negara
Penyaluran gaji menggunakan anggaran negara harus memiliki mekanisme pencatatan, verifikasi penerima, dan pertanggungjawaban yang jelas. Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur penyelesaian kerugian negara atau daerah akibat tindakan melanggar hukum maupun kelalaian.
Jika Kopdes dilibatkan, pemerintah perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi salah transfer, pembayaran kepada pihak yang tidak berhak, atau kehilangan dana. Pembagian tanggung jawab antara instansi pemerintah, koperasi, dan mitra penyalur harus ditetapkan sejak awal.
Kredit ASN dan Data Pribadi
Perubahan saluran gaji juga dapat memengaruhi pembayaran cicilan ASN yang menggunakan pemotongan otomatis atau autodebet. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, sebagaimana diberitakan ANTARA, mengingatkan potensi dampaknya terhadap bank pembangunan daerah yang selama ini menjadi mitra pembayaran gaji dan kredit.
Meski demikian, perubahan saluran gaji tidak menghapus kewajiban kredit. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak. Karena itu, mekanisme baru perlu memastikan cicilan tetap dapat dibayar sesuai perjanjian.
Selain itu, data pegawai seperti identitas dan nomor rekening harus dilindungi sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Jika data diakses oleh Kopdes atau mitranya, batas akses, keamanan sistem, dan tanggung jawab pengelolaannya harus ditetapkan dengan jelas.
Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan
Learning
Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.
Templates
Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.
Webinar Recording
Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.
Online Class
Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.
Compliance
Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.
Masuk untuk berkomentar
MasukApa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
