Kepmen PU 8676/KPTS/Mn/2026 Atur Pembentukan Indonesia Monitoring Committee on Architectural Services
Pendahuluan
Pada 4 November 2026, Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8676/KPTS/Mn/2026 tentang Pembentukan Indonesia Monitoring Committee on Architectural Services dalam Rangka Pelaksanaan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services (CPC-8671) (“Kepmen PU 8676/2026”). Kepmen PU 8676/2026 membentuk Indonesia Monitoring Committee on Architectural Services (“IMC on Architectural Services”) sebagai komite nasional yang bertugas melaksanakan dan mengawasi penerapan kesepakatan saling pengakuan jasa profesi arsitek di kawasan ASEAN. Keputusan ini juga mengatur struktur organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan, masa kerja, dan sumber pembiayaan komite. Meskipun mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Kepmen PU 8676/2026 berlaku surut sejak 1 Januari 2026.
Pembentukan IMC on Architectural Services merupakan tindak lanjut atas komitmen Indonesia dalam perdagangan jasa di kawasan ASEAN melalui ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), khususnya dalam pelaksanaan MRA on Architectural Services (CPC-8671). Indonesia telah menyatakan keikutsertaannya dalam kesepakatan tersebut melalui Notification Letter tertanggal 9 Februari 2009. Dalam kerangka MRA, setiap negara peserta perlu membentuk Monitoring Committee yang bertugas menilai, memberikan rekomendasi, mencatat, dan mengawasi arsitek yang mengajukan pengakuan sebagai ASEAN Architect. Pengakuan tersebut memungkinkan arsitek Indonesia yang terdaftar sebagai ASEAN Architect untuk menawarkan jasa profesionalnya di negara ASEAN lainnya dengan tetap tunduk pada ketentuan negara tujuan. Pembentukan komite ini juga mengacu pada Pasal 681 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, yang menugaskan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan IMC on Engineering and Architectural Services. Selain itu, penyusunan keanggotaan komite memperhatikan usulan Dewan Arsitek Indonesia (DAI), Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dengan demikian, pembentukan IMC on Architectural Services dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan mekanisme pengakuan arsitek Indonesia di tingkat ASEAN berjalan secara terkoordinasi, tertib, dan sesuai dengan komitmen regional Indonesia, sekaligus mendukung kepentingan arsitek profesional Indonesia dalam kerja sama dan perdagangan jasa antarnegara ASEAN.
Ketentuan Penting
Pembentukan dan Struktur IMC on Architectural Services
Diktum KESATU menetapkan pembentukan IMC on Architectural Services dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on Architectural Services (CPC-8671). Susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Diktum KEDUA mengatur bahwa IMC on Architectural Services terdiri atas tiga unsur:
Pengarah;
Tim Pelaksana, yang terdiri atas Ketua dan Anggota; dan
Tim Sekretariat, yang terdiri atas Ketua dan Anggota.
Pembagian ini menggambarkan alur kerja yang berjenjang. Pengarah memberi arah kebijakan. Tim Pelaksana menjalankan fungsi inti, yaitu menilai permohonan dan mengawasi arsitek. Tim Sekretariat menangani administrasi, data, dan sistem informasi.
Tugas dan Kewenangan Pengarah
Diktum KETIGA angka 1 menetapkan dua tugas Pengarah:
Memberikan arahan strategis, kebijakan, dan rekomendasi kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan ASEAN MRA on Architectural Services.
Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada Menteri secara berkala.
Dari sisi kewenangan, Diktum KEEMPAT angka 1 memberi Pengarah wewenang untuk mengarahkan Ketua Tim Pelaksana terkait kebijakan umum, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan IMC on Architectural Services. Pengarah juga mengesahkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran yang disusun Tim Pelaksana, sebagaimana tersirat dari Diktum KEEMPAT angka 2 huruf d.
Penilaian dan Rekomendasi Permohonan ASEAN Architect
Fungsi terpenting Tim Pelaksana adalah menilai arsitek profesional Indonesia yang mengajukan permohonan sebagai ASEAN Architect. Diktum KETIGA angka 2 huruf a sampai huruf c menugaskan Tim Pelaksana untuk:
memeriksa bukti kelengkapan serta keabsahan data dan dokumen permohonan yang diajukan arsitek profesional melalui sistem aplikasi daring;
menilai kesesuaian permohonan yang sudah lengkap dan absah dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan ASEAN Architect Council (AAC) berdasarkan Assessment Statements, serta memastikan pemohon memenuhi seluruh kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD) dari asosiasi profesi dengan predikat memuaskan; dan
merekomendasikan permohonan yang telah memenuhi kriteria dan prosedur kepada AAC untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
Perlu dicatat bahwa IMC on Architectural Services hanya menilai dan merekomendasikan. Persetujuan dan pengesahan akhir status ASEAN Architect tetap berada pada AAC. Sejalan dengan itu, Diktum KEEMPAT angka 2 huruf b dan huruf c memberi Tim Pelaksana wewenang menyiapkan dan menyampaikan konsep kriteria dan prosedur penilaian dalam Assessment Statement kepada AAC, serta menyampaikan permohonan yang telah dinilai memenuhi syarat kepada AAC melalui sistem aplikasi daring.
Alur Permohonan ASEAN Architect
Jika ketentuan tugas dan kewenangan dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dirangkai, alur permohonan ASEAN Architect di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
Arsitek profesional mengajukan permohonan melalui sistem aplikasi daring (Diktum KETIGA angka 2 huruf a).
Tim Sekretariat menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan administratif serta kelengkapan data dan dokumen. Tim Sekretariat juga berwenang meminta kelengkapan atau klarifikasi data dan dokumen pendukung (Diktum KETIGA angka 3 huruf e serta Diktum KEEMPAT angka 3 huruf c dan huruf e).
Permohonan yang lengkap diteruskan kepada Anggota IMC on Architectural Services (Tim Pelaksana) untuk diperiksa keabsahannya dan dinilai kesesuaiannya dengan kriteria AAC dan pemenuhan CPD (Diktum KETIGA angka 2 huruf a dan huruf b).
Permohonan yang memenuhi syarat direkomendasikan dan disampaikan kepada AAC melalui sistem daring (Diktum KETIGA angka 2 huruf c dan Diktum KEEMPAT angka 2 huruf c).
AAC memberikan persetujuan dan pengesahan. Selanjutnya, data arsitek dicatat dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN Architect (Diktum KETIGA angka 2 huruf c dan huruf g).
Pengawasan, Pengaduan, dan Usulan Pencabutan Registrasi
IMC on Architectural Services tidak hanya mengurus proses pendaftaran, tetapi juga mengawasi arsitek yang sudah terdaftar. Diktum KETIGA angka 2 huruf e menugaskan Tim Pelaksana untuk memantau dan mengevaluasi kinerja arsitek profesional yang tercantum dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN Architect, serta menerima dan meneliti setiap pengaduan atas kinerja mereka.
Ketentuan yang paling berdampak terdapat dalam Diktum KETIGA angka 2 huruf f. Tim Pelaksana berwenang mengusulkan pencabutan status registrasi arsitek profesional dari Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN Architect. Usulan ini diajukan apabila lembaga regulator keprofesian menyatakan arsitek tersebut terbukti:
melanggar ASEAN MRA on Architectural Services; atau
tidak mampu lagi memberikan layanan jasa arsitek secara profesional dan independen.
Usulan pencabutan disampaikan kepada AAC melalui pernyataan tertulis. Dengan demikian, status ASEAN Architect bukanlah status permanen. Arsitek harus menjaga profesionalisme, independensi, dan kepatuhannya terhadap MRA agar status tersebut tetap dipertahankan.
Pengelolaan Data dan Kewajiban Pembaruan Registrasi
Diktum KETIGA angka 2 huruf g menugaskan Tim Pelaksana mengembangkan informasi, basis data, dan tata kelola seluruh hal yang berkaitan dengan ASEAN Architect, termasuk:
mengelola data dan/atau informasi dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN Architect di Indonesia yang terintegrasi dengan sistem aplikasi daring;
menyediakan dan mempertukarkan data dan/atau informasi arsitek profesional yang terdaftar dengan Monitoring Committee negara anggota ASEAN lainnya; dan
menyampaikan notifikasi kepada arsitek profesional yang terdaftar untuk memperbarui registrasi sesuai masa berlakunya secara periodik.
Ketentuan ini mengandung dua hal yang perlu diperhatikan arsitek. Pertama, registrasi ASEAN Architect memiliki masa berlaku dan harus diperbarui secara berkala. Kedua, data arsitek yang terdaftar dapat dipertukarkan dengan Monitoring Committee negara ASEAN lain.
Fungsi Strategis, Perundingan, dan Pendidikan
Selain fungsi administratif dan pengawasan, Tim Pelaksana juga memiliki peran strategis di tingkat nasional maupun regional. Berdasarkan Diktum KETIGA angka 2, Tim Pelaksana bertugas untuk:
menyusun concept note berisi identifikasi isu strategis sebagai bahan posisi runding nasional yang sejalan dengan kepentingan arsitek profesional Indonesia (huruf d);
menyebarluaskan kriteria dan prosedur penilaian permohonan ASEAN Architect yang telah disahkan AAC (huruf h);
memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kurikulum dan capaian pembelajaran program studi arsitektur di Indonesia, melalui koordinasi dengan kementerian dan asosiasi yang berwenang di bidang pendidikan tinggi arsitektur (huruf i);
mewakili pemerintah sebagai Delegasi Republik Indonesia pada AAC untuk melegitimasi posisi nasional dalam perundingan sektor jasa profesi arsitek (huruf j);
berkoordinasi dengan Monitoring Committee negara anggota ASEAN lainnya untuk mengembangkan strategi yang memfasilitasi pendayagunaan dan mobilitas arsitek profesional (huruf k); dan
menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala (huruf l).
Sejalan dengan itu, Diktum KEEMPAT angka 2 huruf d sampai huruf g memberi Tim Pelaksana wewenang menyusun dan menetapkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran untuk disahkan Pengarah, melapor secara periodik kepada Pengarah, mengendalikan pelaksanaan tugas IMC, serta ikut serta dalam perundingan di forum AAC dengan menyampaikan posisi runding yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
Tugas dan Kewenangan Tim Sekretariat
Tim Sekretariat menjadi "pintu depan" administrasi IMC on Architectural Services. Diktum KETIGA angka 3 menetapkan tugas Tim Sekretariat sebagai berikut:
memberikan dukungan kesekretariatan dan memfasilitasi rapat atau pertemuan IMC, termasuk materi, data, dan informasinya (huruf a dan huruf b);
mengelola dan memutakhirkan data registrasi ASEAN Architect Indonesia (huruf c);
mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi dan/atau platform digital, termasuk publikasi, keamanan server, dan pengelolaan infrastruktur (huruf d);
melakukan pemeriksaan administratif atas permohonan registrasi ASEAN Architect sebelum diteruskan kepada IMC (huruf e);
menyediakan layanan informasi serta menangani pertanyaan, masukan, dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan MRA (huruf f);
berkoordinasi dengan lembaga regulator keprofesian, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan untuk menjaga validitas dan kemutakhiran data arsitek serta menyebarluaskan informasi MRA (huruf g);
membantu menyusun bahan laporan berkala (huruf h); dan
melaksanakan tugas lain dari Ketua Tim Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan (huruf i).
Untuk menjalankan tugas tersebut, Diktum KEEMPAT angka 3 memberi Tim Sekretariat kewenangan yang cukup luas. Kewenangan itu meliputi mengakses, memeriksa, memvalidasi, mengelola, dan memutakhirkan data registrasi, serta meminta kelengkapan atau klarifikasi data dan dokumen pendukung (huruf c). Tim Sekretariat juga berwenang mengoperasikan, memelihara, dan menjamin keamanan sistem informasi beserta server dan infrastrukturnya (huruf d), menerima permohonan ASEAN Architect untuk diteruskan setelah diperiksa kelengkapannya (huruf e), dan menjalankan fungsi pelayanan informasi publik (huruf f). Selain itu, Tim Sekretariat berwenang bekerja sama dengan sekretariat lembaga regulator keprofesian untuk memastikan validitas status arsitek, termasuk melalui media sosial asosiasi profesi (huruf g). Tim Sekretariat juga dapat menghadiri atau menyelenggarakan pertemuan forum AAC untuk menyampaikan posisi nasional dan pembaruan data registrasi (huruf h), membantu menyusun konsep laporan bagi Ketua Tim Pelaksana (huruf i), serta menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan MRA (huruf j).
Kedudukan Sekretariat dan Dukungan Tenaga Ahli
Diktum KELIMA menegaskan bahwa Tim Sekretariat berkedudukan pada Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum. Unit inilah yang menjadi tujuan surat-menyurat, permohonan, dan pengaduan terkait ASEAN Architect. Selanjutnya, Diktum KEENAM membuka ruang bagi Menteri, melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, untuk menggunakan tenaga ahli, penyedia jasa, atau mitra lainnya guna mendukung keberlanjutan penyelenggaraan IMC on Architectural Services sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memungkinkan, misalnya, pengembangan sistem aplikasi daring atau dukungan teknis lain dilakukan oleh pihak ketiga.
Masa Kerja dan Pembiayaan
Diktum KETUJUH menetapkan masa kerja IMC on Architectural Services selama 3 (tiga) tahun sejak keputusan ini ditetapkan, yaitu sejak 4 November 2026. Adapun Diktum KESEMBILAN mengatur bahwa seluruh biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Penutup
Dengan dibentuknya IMC on Architectural Services melalui Kepmen PU 8676/2026, Indonesia memiliki mekanisme kelembagaan untuk melaksanakan komitmen MRA on Architectural Services (CPC-8671), mulai dari pemeriksaan dan penilaian permohonan, pemberian rekomendasi kepada AAC, hingga pengawasan terhadap arsitek yang telah terdaftar sebagai ASEAN Architect. Keputusan ini juga menempatkan IMC tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai representasi kepentingan nasional dalam perundingan jasa profesi arsitek di tingkat ASEAN, termasuk melalui penyusunan posisi runding, koordinasi antarnegara, dan penyelarasan pendidikan arsitektur.
Bagi arsitek profesional Indonesia, keberadaan IMC on Architectural Services membuka mekanisme yang lebih terstruktur untuk memperoleh pengakuan sebagai ASEAN Architect dan memperluas kesempatan memberikan layanan jasa arsitektur di negara anggota ASEAN lainnya. Namun, pengakuan tersebut disertai kewajiban untuk memenuhi kriteria dan prosedur AAC, menjaga pemenuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (CPD), memperbarui registrasi secara berkala, serta mempertahankan profesionalisme dan independensi dalam menjalankan praktik. Dengan demikian, pelaksanaan Kepmen PU 8676/2026 perlu diperhatikan oleh arsitek profesional, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan pendidikan arsitektur, khususnya terkait kesiapan dokumen permohonan, pemenuhan persyaratan registrasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan MRA agar peluang mobilitas jasa arsitek Indonesia di kawasan ASEAN dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan
Learning
Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.
Templates
Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.
Webinar Recording
Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.
Online Class
Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.
Compliance
Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.
Masuk untuk berkomentar
MasukApa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
