Indonesia dan Uni Eropa Segera Tandatangani IEU-CEPA, Apa Isinya?
Pada 18 November 2026, Dewan Uni Eropa (Council of the European Union) memberikan otorisasi penandatanganan sekaligus penerapan sementara (provisional application) IEU-CEPA beserta Investment Protection Agreement (IPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Sementara itu, berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.02.04/419/SET.M.EKON.3/11/2026, penandatanganan dijadwalkan pada 21 November 2026 di Brussels, Belgia.
Perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) dimulai pada 18 Juli 2016. Setelah melalui sejumlah putaran perundingan, kedua pihak mencapai kesepakatan politik pada 13 Juli 2025 dan mengumumkan penyelesaian substansial perundingan pada 23 September 2025.
IEU-CEPA: What’s Inside?
Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) yang bertujuan memperluas akses pasar, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan investasi antara kedua pihak. Perjanjian ini mencakup pengaturan perdagangan barang dan jasa, investasi, kepabeanan, perdagangan digital, persaingan usaha, serta perlindungan lingkungan dan hak pekerja.
IEU-CEPA juga disertai perjanjian terpisah, yaitu Investment Protection Agreement (IPA). Ketentuan perlindungan investasi awalnya termasuk dalam mandat perundingan IEU-CEPA, tetapi kemudian dipisahkan ke dalam perjanjian tersendiri. IPA mengatur perlindungan bagi investor kedua pihak, antara lain perlindungan terhadap pengambilalihan (ekspropriasi) yang melanggar hukum, perlakuan yang adil dan setara, nondiskriminasi, serta kebebasan transfer pembayaran terkait investasi.
Apa Saja yang Diatur dalam IEU-CEPA?
IEU-CEPA mencakup sejumlah aspek perdagangan dan kerja sama ekonomi, tidak terbatas pada pengurangan tarif bea masuk. Berdasarkan dokumen resmi Komisi Eropa mengenai unsur-unsur utama perjanjian, terdapat beberapa cakupan pengaturan sebagai berikut.
1. Penghapusan Tarif Perdagangan Barang
Salah satu substansi utama IEU-CEPA adalah pengurangan dan penghapusan tarif bea masuk untuk sebagian besar produk yang diperdagangkan kedua pihak.
Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 18 November 2026, sebanyak 90,4% pos tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan langsung memperoleh tarif bea masuk 0% setelah perjanjian berlaku penuh. Sebanyak 8,37% pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam jangka waktu 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota). Sementara itu, 1,2% pos tarif tetap mengikuti tarif umum atau most-favoured-nation (MFN) karena termasuk kategori sensitif.
Bagi Indonesia, pengurangan tarif tersebut mencakup produk seperti minyak kelapa sawit, tekstil, alas kaki, dan produk olahan. Sebaliknya, Indonesia juga akan mengurangi tarif impor sejumlah produk Uni Eropa, termasuk kendaraan bermotor, mesin, peralatan listrik, produk farmasi, dan bahan kimia. Bea masuk Indonesia atas produk otomotif Uni Eropa, yang saat ini mencapai 50%, akan dihapus dalam waktu lima tahun.
2. Ketentuan Asal Barang dan Prosedur Kepabeanan
IEU-CEPA mengatur rules of origin atau ketentuan asal barang untuk menentukan produk yang berhak memperoleh fasilitas tarif preferensial.
Produk harus memenuhi persyaratan pengolahan atau produksi yang ditentukan dalam perjanjian agar dapat memperoleh pengurangan tarif. Selain itu, perjanjian memperkenalkan mekanisme pernyataan asal barang (statement on origin) melalui skema sertifikasi mandiri oleh pelaku usaha.
Dalam aspek kepabeanan, kedua pihak juga menyepakati peningkatan transparansi prosedur, pertukaran informasi, serta kerja sama administrasi kepabeanan untuk mempermudah proses ekspor dan impor sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penipuan, penyelundupan, dan pemalsuan dokumen perdagangan.
3. Perdagangan Jasa, Investasi, dan Perdagangan Digital
Perjanjian ini turut mencakup perdagangan jasa dan investasi, pergerakan modal, serta perdagangan digital.
Dalam perdagangan digital, IEU-CEPA mengatur perlindungan data pribadi dan privasi, arus data lintas negara, pengakuan terhadap kontrak elektronik, serta perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Perjanjian juga melarang para pihak mewajibkan pengalihan atau akses terhadap kode sumber (source code) perangkat lunak milik pelaku usaha pihak lain sebagai syarat impor, ekspor, distribusi, penjualan, atau penggunaan perangkat lunak tersebut. Larangan ini dikecualikan antara lain untuk kebutuhan investigasi dan penegakan hukum oleh regulator, aparat penegak hukum, atau lembaga peradilan (dengan pengaman terhadap pengungkapan tanpa izin), pemulihan pelanggaran hukum persaingan usaha, perlindungan kekayaan intelektual, serta pengadaan pemerintah.
Selain itu, terdapat ketentuan yang mendorong transparansi dan perlakuan non-diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, perlindungan kekayaan intelektual, serta penguatan persaingan usaha, termasuk ketentuan mengenai merger dan badan usaha milik negara.
4. Perlindungan Lingkungan dan Hak Pekerja
IEU-CEPA juga memuat bab mengenai perdagangan dan pembangunan berkelanjutan (Trade and Sustainable Growth and Development).
Ketentuan tersebut mencakup perlindungan lingkungan, penanganan perubahan iklim, hak-hak pekerja, pemberdayaan perempuan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dalam aspek ketenagakerjaan, kedua pihak berkomitmen menghormati prinsip-prinsip dasar Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization atau ILO), termasuk kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, nondiskriminasi, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Perjanjian juga memuat protokol khusus mengenai minyak kelapa sawit (palm oil), yang menyediakan kerangka dialog dan kerja sama untuk mendukung perdagangan produk sawit berkelanjutan.
What’s Next for IEU-CEPA?
Setelah otorisasi Dewan Uni Eropa, IEU-CEPA dan IPA akan ditandatangani oleh Indonesia dan Uni Eropa. Namun, penandatanganan belum berarti seluruh ketentuan langsung berlaku. Setelah ditandatangani, kedua perjanjian masih harus memperoleh persetujuan (consent) Parlemen Eropa sebelum Dewan Uni Eropa memutuskan pengesahan (conclusion) dan pemberlakuan penuhnya. Di sisi Indonesia, perjanjian juga harus melalui proses ratifikasi sesuai prosedur hukum domestik.
Meski demikian, kedua perjanjian mengatur penerapan sementara (provisional application) sebelum berlaku penuh. Penerapan sementara baru dimulai setelah Indonesia dan Uni Eropa saling memberitahukan bahwa prosedur internal yang diperlukan telah diselesaikan. Kedua pihak berkomitmen mempercepat proses ini karena mulai 1 Januari 2027, Indonesia tidak lagi menikmati tarif preferensial dalam skema Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan IEU-CEPA dapat berlaku penuh pada kuartal I 2027.
Penutup
IEU-CEPA merupakan kerangka kerja sama ekonomi yang mencakup lebih dari sekadar pengurangan tarif bea masuk. Perjanjian ini juga mengatur ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, perdagangan jasa dan digital, investasi, persaingan usaha, hingga perlindungan lingkungan dan hak pekerja. Dengan cakupan tersebut, implementasinya berpotensi memengaruhi kegiatan ekspor-impor serta kepatuhan pelaku usaha Indonesia yang menjalankan perdagangan dengan Uni Eropa.
Meski demikian, otorisasi penandatanganan pada 18 November 2026 belum berarti seluruh ketentuan IEU-CEPA langsung berlaku. Karena itu, manfaat seperti fasilitas tarif preferensial dan akses pasar yang lebih luas baru dapat dimanfaatkan sesuai jadwal pemberlakuan serta persyaratan dalam perjanjian.
Sumber
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Siaran Pers Nomor HM.02.04/419/SET.M.EKON.3/11/2026, 18 November 2026.
Council of the European Union, Press Release 945/26, 18 November 2026, EU-Indonesia: Council greenlights signature of landmark trade and investment agreements.
European Commission, Key Elements of the EU-Indonesia Trade Agreement and Investment Protection Agreement.
European Commission, Text of the Agreements.
Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan
Learning
Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.
Templates
Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.
Webinar Recording
Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.
Online Class
Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.
Compliance
Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.
Masuk untuk berkomentar
MasukApa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
