Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.
Legal Updates

Google, Meta, dan TikTok Soroti Revisi UU Hak Cipta

18 November 2026
Nadia Nurul Ramadhanty, S.H.
Legal Updates
Google, Meta, dan TikTok Soroti Revisi UU Hak Cipta

Pada 11 November 2026, Google, Meta, dan TikTok menyampaikan keberatan terhadap sejumlah ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana dilaporkan Reuters pada tanggal yang sama, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, ketiga perusahaan teknologi tersebut menyoroti rencana kewajiban kompensasi bagi platform digital yang menampilkan konten berita serta sejumlah ketentuan mengenai penggunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence atau AI).

Keberatan tersebut berkaitan dengan potensi dampak aturan baru terhadap distribusi informasi, pendapatan perusahaan media, dan tanggung jawab platform digital. Perdebatan ini muncul ketika DPR dan pemerintah tengah membahas perubahan kerangka hukum hak cipta untuk menyesuaikan perlindungan karya dengan perkembangan teknologi digital dan AI.

Bagaimana Perjalanan Revisi UU Hak Cipta?

Pembahasan revisi UU Hak Cipta telah bergulir sejak 2025, ketika Baleg DPR melakukan harmonisasi rancangan bersama pengusul dan sejumlah pemangku kepentingan. Pada 12 Maret 2026, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai usul inisiatif DPR. Dalam pemberitaan resminya, DPR menyebut revisi tersebut diarahkan untuk merespons perkembangan teknologi digital dan AI, sekaligus memperkuat perlindungan pencipta dan pemegang hak cipta.

Selanjutnya, pada 6 Oktober 2026, Baleg DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta setelah menerima Surat Presiden (Surpres) beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Kementerian Hukum ditunjuk sebagai kementerian yang memimpin pembahasan dari pihak pemerintah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pemanfaatan karya jurnalistik oleh platform digital. Sebelumnya, Dewan Pers telah mendorong agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan dan hak ekonomi yang lebih jelas dalam revisi UU Hak Cipta. Dalam forum dengar pendapat dan konferensi pers yang digelar pada pertengahan Juni 2026, lembaga tersebut menyoroti pemanfaatan konten jurnalistik oleh platform digital dan layanan AI tanpa mekanisme kompensasi yang dinilai memadai bagi perusahaan pers.

Pada 11 November 2026, pembahasan berlanjut melalui RDPU Baleg DPR dengan menghadirkan perwakilan Google, Meta, dan TikTok. Dalam forum tersebut, ketiganya menyampaikan keberatan terhadap sejumlah usulan pengaturan yang berpotensi memengaruhi kegiatan bisnis platform digital.

Mengapa Google, Meta, dan TikTok Menolak?

Butuh analisis lebih dalam?Coba Veritask AI Legal Assistant

Keberatan Google dan Meta terutama berkaitan dengan rencana kompensasi atas penayangan tautan berita. Dalam RDPU pada 11 November 2026, Agung Pamungkas selaku Manajer Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google Indonesia menyampaikan bahwa kewajiban membayar kompensasi hanya karena menampilkan tautan berita dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

Sementara itu, Berni Moestafa, Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia, menilai bahwa kewajiban tersebut berpotensi merugikan penerbit berita. Menurutnya, apabila platform diwajibkan membayar kompensasi untuk menampilkan tautan berita, penerbit justru berisiko kehilangan lalu lintas kunjungan (traffic) pembaca, termasuk peluang memperoleh pendapatan dari iklan dan langganan. Meta juga membedakan tindakan mengarahkan pengguna ke artikel melalui tautan dengan tindakan mereproduksi atau menerbitkan ulang artikel tersebut. Dengan demikian, menurut Meta, kedua aktivitas tersebut tidak seharusnya diperlakukan sama dalam menentukan kewajiban kompensasi.

Keberatan TikTok lebih banyak menyoroti pengaturan AI dan tanggung jawab platform. Noudhy Valdryno, Kepala Kebijakan Publik TikTok di Indonesia, meminta agar kewajiban pengungkapan penggunaan AI tidak diterapkan secara sama terhadap seluruh konten. Menurutnya, perlu ada pembedaan antara konten yang sepenuhnya dibuat oleh AI dan konten yang dibuat manusia dengan bantuan AI, misalnya untuk penyuntingan atau penyempurnaan materi.

TikTok juga meminta agar perlindungan safe harbour tetap dipertahankan. Dalam konteks platform digital, perlindungan ini berkaitan dengan pembatasan tanggung jawab penyedia platform atas konten yang diunggah pengguna, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. TikTok beralasan bahwa platform tidak selalu dapat memastikan siapa pemilik hak cipta suatu konten atau apakah pengguna telah memperoleh lisensi yang diperlukan. Apabila platform dibebani tanggung jawab untuk memastikan seluruh status tersebut, pelaksanaan kewajiban hukum berpotensi menjadi sulit.

In short..

Dalam RDPU tersebut, Google dan Meta menyampaikan keberatan terhadap rencana kompensasi atas penayangan tautan berita, sedangkan TikTok menyoroti kewajiban pengungkapan penggunaan AI dan perlindungan safe harbour bagi platform. Di sisi lain, Dewan Pers mendorong agar karya jurnalistik memperoleh hak ekonomi atas pemanfaatannya oleh platform digital dan layanan AI.

Hingga 18 November 2026, RUU Perubahan UU Hak Cipta masih dalam tahap pembahasan oleh Panja Baleg DPR bersama pemerintah, dengan target penyelesaian paling lambat Desember 2026. Dengan demikian, kewajiban kompensasi bagi platform digital maupun ketentuan khusus mengenai AI yang tercantum dalam draf belum berlaku sebagai kewajiban hukum.

Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan VeritaskLearning

Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.

Templates

Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Webinar Recording

Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.

Online Class

Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.

Compliance

Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.

Jelajahi Veritask Learning
Bagikan:

Masuk untuk berkomentar

Masuk

Apa ituVeritask

Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis

Langganan Gratis

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.

Free Trial 7 Hari

Akses penuh semua fitur premium selama 7 hari.
Riset dan analisis hukum lebih cepat dengan AI.
Tanpa komitmen, langsung mulai hari ini.