Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.
Legal Updates

BEI Ubah Metodologi HSC, 383 Saham Dikecualikan dari IHSG

17 November 2026
Nadia Nurul Ramadhanty, S.H.
Legal Updates
BEI Ubah Metodologi HSC, 383 Saham Dikecualikan dari IHSG

Pada 11 November 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengumumkan 383 perusahaan tercatat yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi menyempurnakan metodologi penilaian HSC dengan menghapus batas minimum kapitalisasi pasar Rp5 triliun dan parameter Price Impact Ratio (PIR). Berdasarkan Pengumuman BEI Nomor Peng-HSC-00088/BEI.WAS/11-2026 dan KSEI Nomor Peng-00032/PWS/KSEI/1126, saham-saham tersebut mulai dikecualikan dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 13 November 2026.

Pengumuman tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap struktur kepemilikan saham seluruh perusahaan tercatat per 30 Oktober 2026. Melalui metodologi terbaru, suatu saham dikategorikan sebagai HSC apabila kepemilikan kumulatif oleh 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) terbesar, ditambah kepemilikan saham dengan warkat (scrip), mencapai paling sedikit 92,5% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh. Dengan kriteria tersebut, terdapat tambahan 300 saham dalam daftar HSC dari sebelumnya 83 saham, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 383 saham.

Perubahan Metodologi dan Komposisi Komite HSC

Penyempurnaan metodologi diumumkan oleh Komite HSC pada 10 November 2026 dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta. Sebelumnya, penyaringan saham HSC menggunakan batas minimum kapitalisasi pasar Rp5 triliun dan parameter PIR. Melalui metodologi baru, penilaian dilakukan terhadap seluruh saham perusahaan tercatat tanpa batasan kapitalisasi pasar dan hanya menggunakan tingkat konsentrasi kepemilikan sebagai kriteria penetapan.

Dalam siaran pers Nomor 110/BEI.SPR/11-2026 tanggal 13 November 2026, BEI menjelaskan bahwa penyempurnaan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat kredibilitas, transparansi, tata kelola, dan pelindungan investor di pasar modal Indonesia. BEI juga menyampaikan bahwa penyaringan yang lebih luas diharapkan dapat mendorong distribusi kepemilikan saham publik yang lebih luas sehingga pembentukan harga saham (price discovery) berlangsung secara wajar, efisien, dan berintegritas.

Selain metodologi, perubahan juga dilakukan terhadap susunan Komite HSC. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa jumlah anggota komite dikurangi dari sembilan menjadi tujuh orang. Komposisi terbaru terdiri atas empat anggota independen, yaitu Prof. Dr. Mardiasmo, Prof. Dr. Eduardus Tandelilin, Alex Widi Kristiono, dan F. Chapman Taylor, serta tiga Direktur Utama SRO, yaitu Jeffrey Hendrik dari BEI, Antonius Herman Azwar dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Samsul Hidayat dari KSEI.

Sebagaimana diberitakan ANTARA pada 10 November 2026, Jeffrey menjelaskan bahwa perubahan komposisi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan tata kelola proses pengambilan keputusan maupun hasil kerja Komite HSC. Sebelumnya, komite terdiri atas empat perwakilan SRO dan lima anggota independen eksternal. Dengan susunan baru, jumlah perwakilan SRO dikurangi menjadi tiga, sedangkan jumlah anggota independen menjadi empat orang.

Sebelas Saham BUMN Masuk Daftar HSC

Penetapan daftar HSC juga mencakup saham-saham perusahaan milik negara. Sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia pada 12 November 2026, terdapat 11 saham BUMN yang masuk dalam daftar tersebut:

Butuh analisis lebih dalam?Coba Veritask AI Legal Assistant

No.

Nama Emiten

Kode Saham

Tingkat Konsentrasi

1

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

SMCB

99,291%

2

PT Indofarma Tbk

INAF

97,072%

3

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

GIAA

96,049%

4

PT Kimia Farma (Persero) Tbk

KAEF

95,687%

5

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

MTEL

95,602%

6

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

GMFI

95,394%

7

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

PGEO

95,225%

8

PT Jasa Armada Indonesia Tbk

IPCM

95,208%

9

PT Adhi Commuter Properti Tbk

ADCP

93,797%

10

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

WIKA

93,416%

11

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

BRIS

93,024%

Sumber: Katadata Databoks, 12 November 2026. Persentase menunjukkan tingkat konsentrasi kepemilikan saham berdasarkan metodologi HSC, bukan persentase kepemilikan pemerintah atau BUMN.

Menanggapi hal ini, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan BEI dan tidak meminta perlakuan khusus bagi emiten BUMN yang masuk kategori HSC. Dony juga menyampaikan bahwa Danantara akan memeriksa emiten-emiten BUMN yang termasuk dalam daftar tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah acara peluncuran Danareksa Investment Management pada 12 November 2026. Dengan demikian, perusahaan tercatat milik negara tetap termasuk dalam cakupan evaluasi HSC yang diterapkan terhadap seluruh perusahaan tercatat.

Implikasi HSC bagi Emiten dan Investor

BEI menegaskan bahwa masuknya suatu saham ke dalam kategori HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Penetapan tersebut merupakan hasil penyaringan berdasarkan struktur kepemilikan saham, bukan penilaian terhadap fundamental maupun kepatuhan hukum perusahaan tercatat.

Pengecualian dari perhitungan IHSG juga tidak berarti saham tersebut dihapus dari pencatatan BEI atau tidak dapat diperdagangkan lagi. Kebijakan ini berkaitan dengan komposisi saham yang diperhitungkan dalam indeks, bukan penghentian perdagangan atau penghapusan status perusahaan sebagai perusahaan tercatat.

Dalam FAQ resmi mengenai HSC, BEI menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi atas ketersediaan saham yang dapat diperdagangkan (tradable shares), menjaga integritas pembentukan harga saham, serta memastikan bahwa saham yang dikategorikan sebagai free float benar-benar tersedia dan efektif untuk diperdagangkan.

Bagi perusahaan tercatat, perubahan metodologi ini menjadi perhatian dalam pengelolaan struktur kepemilikan dan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi di pasar modal. Sementara itu, bagi investor, pengecualian saham dari perhitungan IHSG perlu dipahami sebagai perubahan komposisi indeks, bukan sebagai kesimpulan bahwa emiten terkait melakukan pelanggaran atau memiliki kinerja fundamental yang buruk.

Penutup

Dengan penerapan metodologi baru tersebut, BEI dan KSEI memperluas cakupan evaluasi konsentrasi kepemilikan saham sekaligus memperkuat transparansi informasi pasar. Perkembangan selanjutnya, termasuk tindak lanjut emiten terhadap struktur kepemilikannya, menjadi hal yang perlu dicermati oleh perusahaan tercatat maupun investor.

Pelajari Lebih dari Sekadar Artikel dengan VeritaskLearning

Dapatkan materi yang lebih praktis melalui template siap pakai, webinar recording, compliance checklist, dan online class dari Veritask Learning.

Templates

Koleksi dokumen legal standar siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Webinar Recording

Akses rekaman diskusi mendalam bersama para praktisi hukum berpengalaman.

Online Class

Kelas terstruktur untuk menguasai aspek hukum tertentu secara komprehensif.

Compliance

Checklist praktis untuk memastikan kepatuhan regulasi bisnis Anda.

Jelajahi Veritask Learning
Bagikan:

Masuk untuk berkomentar

Masuk

Apa ituVeritask

Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Langganan Gratis

Langganan Gratis

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.

Free Trial 7 Hari

Akses penuh semua fitur premium selama 7 hari.
Riset dan analisis hukum lebih cepat dengan AI.
Tanpa komitmen, langsung mulai hari ini.