[{"_1":2,"_176":-5,"_177":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff4d02f4-31bd-4bca-bd5e-a1c894368bc3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_172":173,"_174":175},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":-5,"_95":96,"_97":98,"_99":98,"_100":101,"_147":148,"_153":154,"_155":156,"_157":158,"_159":160,"_161":162,"_163":164,"_165":166,"_167":168,"_169":-5,"_170":171},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021","number","15","year","2021","published_date","2021-04-01","effective_date","2021-05-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69,72,75,78],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_55":79,"_56":80,"_58":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 15, BN.2021/No.296, peraturan.go.id: 7 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika\n2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung\n3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu\n4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei\n5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe\n6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Bitung\n7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api\n8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan\n9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Morotai\n10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang\n11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong\n12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan penundaan atas ketentuan pembatasan dan tata niaga impor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan KEK dan perdagangan. Peraturan ini mengatur bahwa ketentuan larangan impor di KEK harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pemasukan barang impor ke KEK belum dikenakan pembatasan dan tata niaga. Pengeluaran barang impor dari KEK ke tempat lain dalam daerah pabean harus mengikuti ketentuan pembatasan dan tata niaga yang berlaku. Barang impor yang membahayakan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dapat dikenai pembatasan jika bukan bahan baku usaha di KEK dan setelah persetujuan Dewan Nasional. Perizinan impor untuk barang yang dikenai pembatasan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan dilaporkan melalui sistem terintegrasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[102,108,112,116,120,124,128,132,136,139,141,143],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Permendag No. 97 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173128/permendag-no-97-tahun-2019","fe643617-c4c9-46af-9b36-3c70920a34e9",{"_103":109,"_105":110,"_36":111},"Permendag No. 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173166/permendag-no-58-tahun-2019","2130e0c1-c0dc-4fb3-993c-88d2e11e105c",{"_103":113,"_105":114,"_36":115},"Permendag No. 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizininan Di Bidang Perdangangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128569/permendag-no-10-tahun-2019","ecdcc8b5-f049-4b9e-aa82-e405d15cad9d",{"_103":117,"_105":118,"_36":119},"Permendag No. 09 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdangangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Morotai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128568/permendag-no-09-tahun-2019","3c770086-c4d0-486c-9985-377f9d814de3",{"_103":121,"_105":122,"_36":123},"Permendag No. 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173454/permendag-no-51-tahun-2018","61ed542c-2c06-48f9-9f87-aa02482d1358",{"_103":125,"_105":126,"_36":127},"Permendag No. 50 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173458/permendag-no-50-tahun-2018","4477fcbf-a2d9-40db-85c6-169c75450046",{"_103":129,"_105":130,"_36":131},"Permendag No. 49 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Bitung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173462/permendag-no-49-tahun-2018","a86ad624-158a-4674-b097-7957ba70b48e",{"_103":133,"_105":134,"_36":135},"Permendag No. 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Adminstrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173477/permendag-no-34-tahun-2018","ad56b5d6-6611-4454-95c3-c673afb1ce92",{"_103":137,"_105":138},"Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M- DAG/PER/8/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika","",{"_103":140,"_105":138},"Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/MDAG/PER/8/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung",{"_103":142,"_105":138},"Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/MDAG/PER/9/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu",{"_103":144,"_105":145,"_36":146},"Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173499/permendag-no-2-tahun-2018","6ba12479-91dc-4ed1-adcf-7a69f546a899","revoked_by",[149],{"_103":150,"_105":151,"_36":152},"Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296854/permendag-no-36-tahun-2023","87f18468-4e2a-446b-9912-ebb4b6da2b86","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 296, 2021

on
TREATMENT OF POSTPONEMENT OF IMPORT RESTRICTION AND TRADE REGULATIONS IN SPECIAL ECONOMIC ZONES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 101 paragraph (5) of Government Regulation Number 40 of 2021 on the Implementation of Special Economic Zones and Article 18 paragraph (1) of Government Regulation Number 29 of 2021 on the Implementation of Trade, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Trade on the Treatment of Postponement of Import Restriction and Trade Regulations in Special Economic Zones;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 39 of 2008 on the State Ministry

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff4d02f4-31bd-4bca-bd5e-a1c894368bc3","actionData","errors"]