[{"_1":2,"_205":-5,"_206":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a896e79f-b599-480f-9d07-3bd74ab60b3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_201":202,"_203":204},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_152":153,"_154":155,"_184":185,"_186":187,"_188":189,"_190":191,"_192":193,"_194":195,"_196":197,"_198":-5,"_199":200},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2024","number","16","year","2024","published_date","2024-07-08","effective_date","2024-07-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ASESOR SDM PERKERETAAPIAN – PERSYARATAN – KUALIFIKASI – SERTIFIKASI
2024
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 16, BN 2024 (410) : 11 hlm.; jdih.kemenhub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304C ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian. \n Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2009; Permenhub No. PM 65 Tahun 2014; Permenhub No. PM 17 Tahun 2022; Permenhub No. 36 Tahun 2022; Permenhub No. 56 Tahun 2023. \n Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, tugas asesor, standar kompetensi dan kualifikasi asesor, persyaratan dan prosedur sertifikasi asesor, buku sertifikat dan tanda pengenal asesor serta ketentuan peralihan bahwa asesor yang telah diangkat oleh Direktur Jenderal sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugasnya dan dapat mengajukan permohonan penerbitan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal setelah dilakukan verifikasi dan validasi dokumen oleh Direktur Jenderal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024. \n Peraturan ini mencabut beberapa ketentuan dalam beberapa Peraturan Menteri Perhubungan. \n Lampiran file: 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2023.\n2. Ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2023.\n3. Ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2023.\n4. Ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2023.\n5. Ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2023.\n6. Ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2023.\n7. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2018.\n8. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 12 ayat (5) sampai dengan ayat (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2018.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan persyaratan, kualifikasi, dan sertifikasi bagi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian. Asesor bertugas menilai kualifikasi dan kompetensi tenaga penguji, inspektur, auditor, dan tenaga lainnya dalam bidang perkeretaapian. Standar kompetensi meliputi pemahaman peraturan, pengetahuan perkeretaapian, dan kemampuan asesmen. Kualifikasi mencakup pengalaman kerja minimal lima tahun, sertifikat kecakapan, dan pendidikan formal minimal sarjana. Sertifikasi melibatkan uji kompetensi yang terdiri dari teori, praktek, wawancara, dan tes kesehatan. Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang.","transitional_provisions","1. Asesor yang telah diangkat sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya dan dapat mengajukan permohonan penerbitan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal setelah verifikasi dan validasi dokumen oleh Direktur Jenderal.\n2. Pengajuan permohonan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Pemegang Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Asesor yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan.\n2. Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal dapat dibekukan tanpa peringatan jika tidak memenuhi standar kesehatan atau terkena pengaruh zat terlarang.\n3. Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal dapat dicabut tanpa peringatan jika digunakan oleh orang lain, diperoleh dengan cara tidak sah, atau jika Asesor dijatuhi hukuman disiplin berat.","revokes",[94,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,148],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenhub No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283424/permenhub-no-23-tahun-2023","dc9a780a-c1ba-41c1-945b-334473d47799",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permenhub No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283423/permenhub-no-22-tahun-2023","5de41a0c-de36-496a-880e-066911cb8b95",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"Permenhub No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283422/permenhub-no-21-tahun-2023","f2986737-aa9f-4e2d-97aa-f14ef885daf0",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"Permenhub No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283419/permenhub-no-20-tahun-2023","6249fdd8-68fb-4ad3-97f5-5fe680a77848",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"Permenhub No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta ApiKetentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283414/permenhub-no-19-tahun-2023","86788e3d-6280-4595-b0af-227695b1066d",{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"Permenhub No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertiflkasi Kecakapan Awak Sarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 23, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283410/permenhub-no-18-tahun-2023","81872faa-5ed9-48fb-bfc3-40ccacf9a9e5",{"_95":121,"_97":122,"_36":123},"Permenhub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 12 ayat (5) sampai dengan ayat (7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102658/permenhub-no-87-tahun-2018","96fec418-dcbb-4fe4-ae1e-7cae4fdf45ab",{"_95":125,"_97":126,"_36":127},"Permenhub No. 86 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur Dan Auditor PerkeretaapianKetentuan Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3) sampai dengan ayat (5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102657/permenhub-no-86-tahun-2018","7b6b0a1e-5d64-4893-aa75-37b2438f2ca1",{"_95":129,"_97":130,"_36":131},"Permenhub No. 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102908/permenhub-no-9-tahun-2017","98a94634-d5f7-4328-b427-2005e419fcc1",{"_95":133,"_97":134,"_36":135},"Permenhub No. 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102906/permenhub-no-8-tahun-2017","b5ab4483-cbfc-4ab1-a58a-4abb4439b12a",{"_95":137,"_97":138,"_36":139},"Permenhub No. 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanaan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta ApiKetentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102903/permenhub-no-5-tahun-2017","e4b42bc7-611c-4359-a71a-70993fb2ed28",{"_95":141,"_97":142,"_36":143},"Permenhub No. 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102901/permenhub-no-4-tahun-2017","03a41c72-e5fe-4cff-b5e5-3d48d89d5ea2",{"_95":145,"_97":146,"_36":147},"Permenhub No. 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283426/permenhub-no-17-tahun-2017","1f45f9cd-58fc-4bc6-9247-4084e3de3485",{"_95":149,"_97":150,"_36":151},"Permenhub No. 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana PerkeretaapianKetentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102932/permenhub-no-16-tahun-2017","e8e78137-42e9-4100-b98c-185c3d31044f","revoked_by",[],"partially_revokes",[156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182],{"_95":157,"_97":114,"_36":115},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2023",{"_95":159,"_97":130,"_36":131},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2017",{"_95":161,"_97":122,"_36":123},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2018",{"_95":163,"_97":110,"_36":111},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2023",{"_95":165,"_97":146,"_36":147},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2017",{"_95":167,"_97":98,"_36":99},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2023",{"_95":169,"_97":126,"_36":127},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2018",{"_95":171,"_97":106,"_36":107},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2023",{"_95":173,"_97":118,"_36":119},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2023",{"_95":175,"_97":138,"_36":139},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2017",{"_95":177,"_97":102,"_36":103},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2023",{"_95":179,"_97":142,"_36":143},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2017",{"_95":181,"_97":150,"_36":151},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2017",{"_95":183,"_97":134,"_36":135},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2017","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 16 OF 2024
ON
REQUIREMENTS, QUALIFICATIONS, AND CERTIFICATION OF ASSESSORS
OF RAILWAY HUMAN RESOURCES

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a896e79f-b599-480f-9d07-3bd74ab60b3f","actionData","errors"]