[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f48b1535-f96d-4cb1-98ca-f65667120601","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000","number","99","year","2000","published_date","2000-11-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 99, LN. 2000 No. 196, TLN No. 4017, LL SETNEG : 16 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2000. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3256)\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 1)\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438)\n4. Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja dan karir, dengan fokus pada prestasi kerja. Kenaikan pangkat PNS diatur sebagai penghargaan atas prestasi dan pengabdian, serta sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja. Peraturan ini menetapkan sistem, masa, jenis, dan syarat kenaikan pangkat, memastikan keseragaman norma, standar, dan prosedur di semua instansi. Kenaikan pangkat dapat berupa reguler, pilihan, anumerta, dan pengabdian, dengan ketentuan khusus untuk setiap jenis. Kenaikan pangkat reguler diberikan berdasarkan masa kerja dan penilaian prestasi, sedangkan kenaikan pangkat pilihan diberikan untuk prestasi luar biasa, penemuan baru, atau jabatan tertentu. Kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian diberikan dalam kondisi khusus seperti kematian dalam tugas atau pensiun.","transitional_provisions","1. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[92,98,102],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58145/pp-no-20-tahun-1991","1fcd4adc-d320-43e3-ac0a-254e9c2517fd",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PP No. 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64896/pp-no-1-tahun-1983","fb46742c-001c-451d-9fa0-8f03f285984e",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PP No. 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66526/pp-no-3-tahun-1980","c6cd156c-ca40-4b18-8419-f1cfcc7861c1","revoked_by",[108],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5831/pp-no-11-tahun-2017","17d823c9-62fa-4a28-9b09-616f26fb83fd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[120],{"_93":121,"_95":122,"_36":123},"PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52380/pp-no-12-tahun-2002","34b45358-d768-41a3-8dba-dee72ab2d241","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 99 YEAR 2000
CONCERNING
RANK ADVANCEMENT OF CIVIL SERVANTS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to improve the implementation of civil servant development based on a work performance system and a career system that emphasizes the work performance system, it is deemed necessary to re-regulate the provisions regarding appointment to the rank of Civil Servant in a Government Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution; \n Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Employment (State Gazette of 1974 Number 55, Supplement to the State Gazette Number 3041) as amended by Law Number 43 of 1999 (State Gazette of 1999 Number 169, Supplement to the State Gazette Number 3890); \n Law Number 22

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f48b1535-f96d-4cb1-98ca-f65667120601","actionData","errors"]