[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1fdb0ad-9831-4a09-b623-1fe3738454d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_114":115,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019","number","18","year","2019","published_date","2019-12-02","effective_date","2019-12-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 18, BN.2019/No.1536, peraturan.go.id : 57 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan KPU ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi Surat Keterangan dan Nomor Induk Kependudukan, penegasan hak dan kesempatan setara bagi partai politik dalam mengajukan bakal calon, serta penekanan pada seleksi bakal calon yang bukan mantan terpidana korupsi. Persyaratan calon juga mengalami perubahan, khususnya terkait mantan terpidana. Selain itu, terdapat perubahan pada persyaratan pencalonan bagi partai politik atau gabungan partai politik, dukungan bagi calon perseorangan, serta proses verifikasi dan perbaikan syarat dukungan. Peraturan ini juga mengatur mengenai penggantian bakal calon perseorangan, pendaftaran bakal pasangan calon, penelitian dokumen persyaratan calon, serta pengumuman daftar bakal pasangan calon kepada masyarakat. Sistem Informasi Pencalonan wajib digunakan dalam proses pencalonan. Terakhir, terdapat ketentuan mengenai kepala desa dan perangkat desa yang mencalonkan diri, serta perpanjangan pendaftaran jika hanya terdapat satu pasangan calon.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/295819/peraturan-kpu-no-8-tahun-2024","43dc80bd-06d3-4820-a5ae-25b3947ccb4c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106,110],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173281/peraturan-kpu-no-3-tahun-2017","b9dd309a-5009-4b6e-b7c9-cfcf799f7659",{"_95":111,"_97":112,"_36":113},"Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173296/peraturan-kpu-no-15-tahun-2017","09c598b0-16f3-4c44-86c6-307e0f92dbac","amended_by",[116,120],{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173396/peraturan-kpu-no-9-tahun-2020","e7294b9f-2c14-436c-a2cb-f593eff0c832",{"_95":121,"_97":122,"_36":123},"Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173382/peraturan-kpu-no-1-tahun-2020","7fb61ad6-e611-4e3b-885c-d43be3deb779","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1536, 2019

KPU. Candidacy. Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent, and/or Mayor and Vice Mayor. Amendment.

REGULATION OF THE INDONESIAN GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 18 OF 2019
ON
SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 3 OF 2017 CONCERNING THE CANDIDACY FOR THE ELECTION OF GOVERNOR
AND VICE GOVERNOR, REGENT AND VICE REGENT, AND/OR
MAYOR AND VICE MAYOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the results of the implementation of the candidacy for the Election of Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent, and/or Mayor and Vice Mayor in 2018, it is necessary to improve several provisions in the General Election Commission Regulation Number 3 of 2017 concerning the Candidacy for the Election of Governor and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1fdb0ad-9831-4a09-b623-1fe3738454d5","actionData","errors"]