[{"_1":2,"_165":-5,"_166":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef4848f3-4f88-4f7f-b2b5-1645725a21f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_161":162,"_163":164},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_108":109,"_110":111,"_114":115,"_116":117,"_126":127,"_128":129,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_159":160},"title","Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah","short_title","Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004","number","32","year","2004","published_date","2004-10-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemerintahan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMERINTAHAN DAERAH - OTONOMI
2004
Undang-undang (UU) NO. 32, LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437, LL SETNEG : 115 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan\r\nmemperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. \n Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembagian urusan pemerintahan dilaksanakan dengan cara pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah pusat. Pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain: pembentukan daerah dan kawasan khusus; penyelenggaraan pemerintahan; kepegawaian daerah; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; perencanaan pembangunan daerah; dan keuangan daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. \n Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. \n Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX/2011. \n Penjelasan : 62 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang ini dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Ketentuan Substansial

Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembentukan daerah baru dan kawasan khusus. Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk memungut pajak dan retribusi daerah, serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, dan ibukota provinsi, daerah khusus, daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 2. Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 3. Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 atau paling banyak Rp1.000.000,00. 2. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan atau paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 atau paling banyak Rp10.000.000,00.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999","4f59b1c1-5305-4dd7-a218-99ab204760fd","revoked_by",[100,104],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014","c61fed3b-4507-4ee2-9287-f6065133b69e",{"_93":105,"_95":106,"_36":107},"Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014","b6d4d271-a082-49b1-9f71-3544ccd8580f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[112],{"_93":113,"_95":106,"_36":107},"UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaPasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","amends",[],"amended_by",[118,122],{"_93":119,"_95":120,"_36":121},"UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39043/uu-no-12-tahun-2008","2045664d-7a8d-4829-a6e4-bed862181aa7",{"_93":123,"_95":124,"_36":125},"UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40250/uu-no-8-tahun-2005","c3350a3c-5bef-4b92-b589-a89a7c0ac5f3","partially_amends",[],"partially_amended_by",[130],{"_93":113,"_95":106,"_36":107},"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[137,143,147,151,155],{"_138":139,"_95":140,"_141":142},"nomor_putusan","147/PUU-VII/2009","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/116/putusan_sidang_Putusan%20Perkara%20No.%20147-PUU-VII2009.pdf","teks","Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut:\r\na. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;\r\nb. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;",{"_138":144,"_95":145,"_141":146},"22/PUU-VII/2009","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/115/putusan_22-puu-vii-2009_(pemda).pdf","Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan",{"_138":148,"_95":149,"_141":150},"5/PUU-V/2007","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/120/putusan_sidang_Putusan5PUUV2007ttgPilkadaIndependenTgl23072007.pdf","Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu: \r\na. Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, ”Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; \r\nb. Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. \r\nc. Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa ”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. \r\nd. Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa “Partai politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa ”yang seluas-luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”.",{"_138":152,"_95":153,"_141":154},"005 /PUU-III/2005","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/129/Putusan005PUUIII2005tgl220305.pdf","Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_138":156,"_95":157,"_141":158},"072- 073 /PUU-II/2004","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/134/Putusan072073PUUII2004tgl220305Pemda.pdf","Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; \r\na. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; b. Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat “… kepada DPRD”; c. Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “… oleh DPRD” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2004
ON
REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement regional government in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, regional government, which regulates and manages its own governmental affairs according to the principle of autonomy and assistance task, is directed to accelerate the realization of public welfare through improvement, service, empowerment, and community participation, as well as increasing regional competitiveness by paying attention to the principles of democracy, equality, justice, privilege and specificity of a region in the unitary system of the Republic of Indonesia;
that the efficiency and effectiveness of regional government implementation needs to be improved by paying

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef4848f3-4f88-4f7f-b2b5-1645725a21f5","actionData","errors"]