Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Juga dikenal sebagai: UU 8/2005 · UU No. 8 Tahun 2005 · UU Nomor 8 Tahun 2005

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:19 Oktober 2005Tanggal Penetapan:19 Oktober 2005
Hukum Tata NegaraHukum Pemerintahan DaerahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku19 Oktober 2005
Tanggal Penetapan19 Oktober 2005
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Dicabut Sebagian Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Latar belakang penetapan undang-undang ini adalah karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum mengatur mengenai penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan dana, perlengkapan, dan personil, dengan memperhatikan kondisi wilayah pemilihan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang, maka diberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 1 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(-)

(-)