[{"_1":2,"_144":-5,"_145":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9939c91-d8bf-4dda-ba3d-62467c005ad7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_140":141,"_142":143},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan intensifikasi objek pajak daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua pengaturan mengenai pajak daerah perlu disesuaikan dan disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang jenia pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, pemungutan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa, pembukuan dan pemeriksaan, pemeriksaan, pengawasan, insentif pemungutan, perizinan, ketentuan khusus, ketentuan pidana, penyidikan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2012. \n Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2004 dicabut. \n 90 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 17 Seri B);\n2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 25 Seri B);\n3. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 26 Seri B);\n4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 27 Seri B);\n5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 36 Seri B);\n6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 39 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kota Banjar. Latar belakangnya adalah bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah, dan perlu dilakukan intensifikasi objek pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

\n\n

Peraturan ini mengatur 9 jenis pajak daerah, yaitu:

\n\n

Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet

\n\n

Setiap jenis pajak diatur mengenai nama pajak, objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan cara perhitungan pajak. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan pajak, masa pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, pengawasan, insentif pemungutan, perizinan, ketentuan khusus, ketentuan pidana, dan penyidikan.

\n\n

Beberapa poin penting termasuk:

\n\n

Pajak Restoran: Restoran dengan nilai penjualan di bawah Rp.3.000.000,- per bulan tidak termasuk objek pajak.
Pajak Reklame: NSR dihitung berdasarkan Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP) + Nilai Strategis (NS).
Pajak Penerangan Jalan: Hasil penerimaan dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
Perizinan: Setiap penyelenggara Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pemakaian Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib memperoleh izin tertulis.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92,98,102,106,110,113],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Banjar No. 39 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233762/perda-kota-banjar-no-39-tahun-2004","72c9a3c7-40da-4dfa-9f10-6f00778d4d96",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kota Banjar No. 36 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233784/perda-kota-banjar-no-36-tahun-2004","70d337f9-5f37-42e5-8454-c0702446036e",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERDA Kota Banjar No. 25 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233767/perda-kota-banjar-no-25-tahun-2004","035ac7cc-153a-48c5-b55c-c2984c207e7e",{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"PERDA Kota Banjar No. 17 Tahun 2004 tentang Pajak Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dan Sejenisnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234033/perda-kota-banjar-no-17-tahun-2004","d7cdb684-becb-4bcc-859a-7d6a3055035c",{"_93":111,"_95":112},"Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2004","",{"_93":114,"_95":112},"Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2004","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[125],{"_93":126,"_95":127,"_36":128},"PERDA Kota Banjar No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147427/perda-kota-banjar-no-2-tahun-2018","9f37fee5-e62d-43d3-b872-34012103d9a2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY
NUMBER 2
YEAR 2012
SERIES B

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

Considering:

that regional taxes are an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government;
that in order to improve services to the community and regional independence, it is necessary to intensify regional tax objects;
that in order to implement the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, all regulations regarding regional taxes need to be adjusted and improved;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Taxes;

In View of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9939c91-d8bf-4dda-ba3d-62467c005ad7","actionData","errors"]