Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/6/PBI/2013 Tahun 2013

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/6/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Juga dikenal sebagai: Peraturan BI 15/6/PBI/2013 · Peraturan BI No. 15/6/PBI/2013

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:30 Agustus 2013Tanggal Penetapan:30 Agustus 2013
Utang, Piutang & Hibah NegaraPerbankan & Lembaga Keuangan

Informasi

TipePeraturan Bank Indonesia
TemaPerubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
LokasiBank Indonesia
Tanggal Berlaku30 Agustus 2013
Tanggal Penetapan30 Agustus 2013
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/7/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005

Latar Belakang dan Tujuan

Perubahan ini dilakukan untuk merespons dinamika perekonomian global yang mempengaruhi stabilitas moneter dan pasar keuangan domestik. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan ketentuan pinjaman luar negeri bank dengan perkembangan perbankan dan pasar keuangan domestik, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur kewajiban bank dalam membatasi posisi saldo harian Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Pendek, dengan pengecualian untuk PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bank dan penyaluran kredit ke sektor riil. Selain itu, dana usaha kantor cabang bank asing di Indonesia, serta giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional juga dikecualikan. PLN Jangka Pendek yang dikecualikan harus didukung dengan bukti yang memadai dan ditatausahakan oleh bank.

(-)

(-)