[{"_1":2,"_142":-5,"_143":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e481a2da-7226-466d-b0fa-9bba0d485a98","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_138":139,"_140":141},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":-5,"_136":137},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014 Tahun 2014","number","16/7/PBI/2014","year","2014","published_date","2014-04-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Bank Indonesia NO. 16/7/PBI/2014, LN.2014/NO.68, PERATURAN.GO.ID: 4 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bank Indonesia:\n * Nomor 10/20/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);\n * Nomor 13/7/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5193);\n * Nomor 15/6/PBI/2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5442);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014 merupakan perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. Latar belakang perubahan ini adalah dinamika perekonomian global yang berdampak pada aliran modal asing dan nilai tukar Rupiah, serta kebutuhan untuk menjaga kestabilan moneter dan pasar keuangan domestik melalui pendalaman pasar.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini adalah perubahan terhadap Pasal 3B yang mengatur pengecualian kewajiban pembatasan posisi saldo harian Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Pendek. Pengecualian ini meliputi PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas atau penyaluran kredit ke sektor riil, dana usaha kantor cabang bank asing, giro milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, giro milik Bukan Penduduk untuk investasi, dana hasil divestasi, dana untuk pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI), kewajiban bank dari transaksi derivatif lindung nilai, giro milik Bukan Penduduk non pemegang saham pengendali untuk penyaluran kredit ke sektor riil dan proyek infrastruktur, serta giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan sektor riil dan proyek infrastruktur. PLN Jangka Pendek yang dikecualikan harus didukung bukti yang memadai dan ditatausahakan oleh Bank.","transitional_provisions","1. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 beserta semua peraturan pelaksanaannya, semua penyebutan Direktorat Luar Negeri harus dibaca sebagai Departemen Surveillance Sistem Keuangan, dan Direktorat Pengawasan Bank atau Kantor Bank Indonesia harus dibaca sebagai Otoritas Jasa Keuangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan BI No. 21/1/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Utang Luar Negeri Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135905/peraturan-bi-no-211pbi2019-tahun-2019","3f03b6e8-101a-4d19-9ce8-733b4b87512e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[109,113,117,121],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"Peraturan BI No. 15/6/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136589/peraturan-bi-no-156pbi2013-tahun-2013","e697c39a-0c12-472b-8b25-98cc3da47b4a",{"_98":114,"_100":115,"_36":116},"Peraturan BI No. 13/7/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136588/peraturan-bi-no-137pbi2011-tahun-2011","1725a8aa-9c71-48bb-a92e-23eabf5bf295",{"_98":118,"_100":119,"_36":120},"Peraturan BI No. 10/20/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136587/peraturan-bi-no-1020pbi2008-tahun-2008","0fa039e1-26f4-4ddb-a889-10c0fb3165f5",{"_98":122,"_100":123,"_36":124},"Peraturan BI No. 7/1/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136586/peraturan-bi-no-71pbi2005-tahun-2005","ed6efcf8-d911-4906-9f53-3b232f04560a","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

No. 68, 2014

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 16/7/PBI/2014
ON
FOURTH AMENDMENT TO BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 7/1/PBI/2005 CONCERNING BANK'S OFFSHORE LOAN

(Explanation in Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5523)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the dynamics of the global economy have an impact on foreign capital flows and the Rupiah exchange rate;
that the economy requires foreign capital flows, both short-term and long-term;
that in an effort to maintain monetary stability and domestic financial markets, market deepening efforts need to be carried out;
that the provisions regarding bank offshore loans need to be adjusted to developments in domestic financial markets by prioritizing the principle of prudence;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e481a2da-7226-466d-b0fa-9bba0d485a98","actionData","errors"]