Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 Tahun 2008

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.

Peraturan Bank Indonesia ini dibuat dengan latar belakang kondisi perekonomian global yang mempengaruhi pasar keuangan domestik. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan ketentuan tentang pinjaman luar negeri dengan perkembangan perbankan dan pasar keuangan domestik, sambil tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Perubahan ini mencakup penghapusan beberapa pasal dalam peraturan sebelumnya, yaitu Pasal 4 dan Pasal 5, serta perubahan pada Pasal 14 yang mengatur sanksi bagi bank yang melanggar ketentuan tertentu. Peraturan ini juga memberikan kelonggaran bagi perbankan dalam menerima Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek untuk kepentingan likuiditas.

(-)

1. Bank yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar 1% per tahun dari jumlah kekurangan per hari. 2. Bank yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar 2‰ dari jumlah pinjaman yang diterima. 3. Bank yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar 2‰ dari kelebihan jumlah yang disetujui. 4. Bank yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar Rp100.000,00 per hari kerja, maksimal Rp5.000.000,00. 5. Jika terdapat perubahan mendasar dan bank tidak memberikan penjelasan memadai, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa surat teguran dan/atau larangan melakukan PLN untuk jangka waktu tertentu.