[{"_1":2,"_145":-5,"_146":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9332bc6-dce9-414d-b90d-241b046f16a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_141":142,"_143":144},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_116":117,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":-5,"_139":140},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 101 Tahun 1999","number","101","year","1999","published_date","1999-08-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dewan Ketahanan Nasional - Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
1999
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 101, LL : 27 hlm.; jdih.setkab.go.id
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ABSTRAK:	\n \n Dengan berubahanya Dewan Pertahanan Keamanan Nasional menjadi Dewan Ketahanan Nasional, dipandang perlu untuk menyesuaikan nomenklatur, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional menjadi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. \n Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 UUD 1945; UU Nomor 20 Tahun 1982; dan Keppres Nomor 136 Tahun 1998. \n Keppres ini menetapkan Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Wantannas, adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1999. \n Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1991, dan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1991, dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 27 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1991.\n2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1991.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Keputusan ini dibuat untuk menyesuaikan peran Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dengan perkembangan kebijakan dan strategi nasional, serta mengubah nomenklatur, tugas, dan fungsi Dewan Pertahanan Keamanan menjadi Dewan Ketahanan Nasional. Selain itu, diperlukan penyesuaian nomenklatur, tugas, dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional menjadi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Ketentuan Substansial

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) bertugas membantu Presiden dalam pembinaan ketahanan nasional dan menetapkan kebijakan serta strategi nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional. Organisasi Wantannas terdiri dari Ketua Dewan, Sekretaris Dewan, dan anggota inti yang dapat ditambah sesuai kebutuhan. Setjen Wantannas terdiri dari beberapa deputi yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam mendukung pembinaan ketahanan nasional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94,100,104,108,112],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","KEPPRES No. 52 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/63781/keppres-no-52-tahun-1991","372abad9-5b6d-4821-b355-7aa60bd94d7b",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"KEPPRES No. 51 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 Tentang Dewan Pertahanan Kemanan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/63779/keppres-no-51-tahun-1991","e3e7d5b8-1ee7-4f79-bbbe-d6f3e6b6e236",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"KEPPRES No. 73 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/65465/keppres-no-73-tahun-1984","9ec1c476-d3d5-4e18-9e77-1b67de6063b4",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"KEPPRES No. 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/78537/keppres-no-31-tahun-1975","778a10e1-0d16-478d-a278-ba952d21be12",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"KEPPRES No. 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan - Keamanan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77887/keppres-no-51-tahun-1970","7a50bf26-3d1c-41b3-9937-0762fccd8fe2","revoked_by",[118],{"_95":119,"_97":120,"_36":121},"Perpres No. 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/310783/perpres-no-202-tahun-2024","121d8ae0-f5af-486f-af5e-968606e269b7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 101 YEAR 1999
on
NATIONAL SECURITY COUNCIL AND SECRETARIAT
GENERAL OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

Considering / Whereas the role of the National Defense Security Council needs to be adjusted to the objective development of the formulation of national policies and strategies in the context of developing national resilience;
Considering / Whereas it is deemed necessary to change the nomenclature, duties and functions of the National Defense Security Council into the National Security Council;
Considering / Whereas with the change of the National Defense Security Council to the National Security Council, it is deemed necessary to adjust the nomenclature, duties and functions of the Secretariat General of the National Defense Security Council to the Secretariat General of the National Security Council;
Considerin

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9332bc6-dce9-414d-b90d-241b046f16a1","actionData","errors"]