[{"_1":2,"_146":-5,"_147":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5d6be41-e6e8-4e1c-9746-39c37b3db284","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_142":143,"_144":145},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":-5,"_140":141},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017","number","20","year","2017","published_date","2017-03-08","effective_date","2017-03-10","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 20, BN.2017/No.394, jdih.dephub.go.id : 43 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 965); 2. Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 ini bertujuan untuk menata kembali sektor kepelabuhanan, khususnya terkait pengoperasian terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Kebijakan ini diambil untuk mendorong iklim investasi dan memberikan kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi pelaku usaha yang mengelola terminal tersebut. Terminal khusus dapat dibangun di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh pelabuhan terdekat. Terminal untuk kepentingan sendiri dapat dibangun di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk menunjang kegiatan usaha pokok. Pengelolaan terminal ini dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha. Kebijakan ini juga mengatur tentang penetapan lokasi, pembangunan, dan pengoperasian terminal, termasuk persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon izin.

","transitional_provisions","1. Terminal Khusus yang telah memperoleh izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku. 2. Terminal Khusus yang tidak melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dapat dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah izin diberikan, tidak dapat menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, atau melanggar kewajiban yang ditetapkan. 2. Izin pengoperasian Terminal Khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila Pengelola Terminal Khusus melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau memperoleh izin dengan cara tidak sah.","revokes",[99,105,109],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permenhub No. 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103255/permenhub-no-71-tahun-2016","93758c79-e3c5-4ec8-b911-b6d765ade760",{"_100":106,"_102":107,"_36":108},"Permenhub No. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103914/permenhub-no-73-tahun-2014","f192baf6-2f22-4f01-9e55-7cf1acb603e8",{"_100":110,"_102":111,"_36":112},"Permenhub No. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106458/permenhub-no-51-tahun-2011","9e9a3d47-56e2-45c2-9e23-22c989cf3349","revoked_by",[115],{"_100":116,"_102":117,"_36":118},"Permenhub No. 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284661/permenhub-no-52-tahun-2021","a5b93b6b-e35d-4286-b38f-a861f29d527b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[125],{"_100":126,"_102":127,"_36":128},"Permenhub No. 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103423/permenhub-no-45-tahun-2015","8bd48562-6482-41ed-8cb9-da5588bdeb1e","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 20 OF 2017
CONCERNING
SPECIAL TERMINALS AND
DEDICATED TERMINALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in promoting the investment climate and providing legal certainty and business certainty for business actors who manage special terminals and dedicated terminals, it is necessary to reorganize the port sector, especially the operation of special terminals and dedicated terminals;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Special Terminals and Dedicated Terminals;

In view of:

Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5d6be41-e6e8-4e1c-9746-39c37b3db284","actionData","errors"]