Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi

Juga dikenal sebagai: Permenhub 45/2015 · Permenhub No. 45 Tahun 2015 · Permenhub Nomor 45 Tahun 2015

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:24 Februari 2015Tanggal Penetapan:18 Februari 2015
Badan Usaha & PerdaganganTransportasi Darat, Laut & Udara

Informasi

TipePeraturan Menteri Perhubungan
TemaPersyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi
LokasiKementerian Perhubungan
Tanggal Berlaku24 Februari 2015
Tanggal Penetapan18 Februari 2015
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur persyaratan kepemilikan modal bagi badan usaha di bidang transportasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi. Persyaratan ini berlaku untuk perizinan di bidang pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian.

Ketentuan Substansial:

Pelayaran:

  • Izin angkutan laut (SIUPAL): Modal dasar minimal Rp50.000.000.000,00 dan modal disetor minimal Rp12.500.000.000,00.
  • Izin kepelabuhanan:
    • Terminal khusus: Modal disetor minimal Rp25.000.000.000,00.
    • Badan Usaha Pelabuhan: Modal disetor bervariasi (Rp25.000.000.000,00 - Rp1.000.000.000.000,00) tergantung jenis pelabuhan.
  • Izin salvage: Modal dasar minimal Rp3.000.000.000,00 dan modal disetor minimal Rp750.000.000,00 (usaha patungan: modal dasar Rp6.000.000.000,00 dan modal disetor Rp1.500.000.000,00).
  • Izin penempatan awak kapal: Modal dasar minimal Rp3.000.000.000,00 dan modal disetor minimal Rp750.000.000,00.
  • Izin pengerukan dan reklamasi: Modal disetor minimal Rp25.000.000.000,00.

Penerbangan:

  • Izin Badan Usaha Angkutan Udara: Modal disetor bervariasi (Rp75.000.000.000,00 - Rp500.000.000.000,00) tergantung jenis dan kapasitas angkutan udara.
  • Izin Badan Usaha Bandar Udara: Modal disetor bervariasi (Rp500.000.000.000,00 - Rp1.000.000.000.000,00) tergantung jenis bandar udara.
  • Izin Regulated Agent/Known Shipper: Modal disetor minimal Rp25.000.000.000,00.

Perkeretaapian:

  • Izin penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum: Modal disetor bervariasi (Rp250.000.000.000,00 - Rp1.000.000.000.000,00) tergantung jenis prasarana.
  • Izin penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum: Modal disetor bervariasi (Rp150.000.000.000,00 - Rp250.000.000.000,00) tergantung jenis sarana.

Badan Usaha wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit setiap tahunnya.

1. Badan Usaha yang sedang dalam proses mengajukan permohonan izin sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. 2. Badan Usaha yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Badan Usaha yang melanggar ketentuan persyaratan kepemilikan modal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.