[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7d7efff-baf0-4d45-984e-57bef8245d90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus","short_title","Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2009","number","39","year","2009","published_date","2009-10-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kawasan Ekonomi Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan-ekonomi-khusus
2009
Undang-undang (UU) NO. 39, LN.2009/ No. 147 , TLN NO. 5066 , LL SETNEG : 21 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Kawasan Ekonomi Khusus
ABSTRAK:	\n \n bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;\r\nbahwa untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang.\r\n \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. FUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA\r\n3. PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS\r\n4. KELEMBAGAAN\r\n5. LALU LINTAS BARANG, KARANTINA, DAN DEVISA\r\n6. FASILITAS DAN KEMUDAHAN\r\n7. KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. \n Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mencabut:\r\n\r\n Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan;\r\n Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775).\r\n \n Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n \n 35 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, dengan beralihnya status atau berakhirnya jangka waktu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi KEK.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini mengatur tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Latar belakang pembentukan KEK adalah untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah strategis dan menjaga keseimbangan kemajuan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Fungsi, Bentuk, dan Kriteria KEK:** KEK berfungsi menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing internasional. KEK terdiri atas zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lain. Lokasi KEK harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, didukung pemerintah daerah, dekat jalur perdagangan internasional atau wilayah potensi sumber daya unggulan, dan memiliki batas yang jelas.\n2. **Pembentukan KEK:** Pembentukan KEK diusulkan oleh Badan Usaha, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah provinsi kepada Dewan Nasional. Dewan Nasional melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah dapat menetapkan wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan dalam hal tertentu.\n3. **Kelembagaan KEK:** Dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Kawasan untuk menyelenggarakan pengembangan KEK. Dewan Nasional bertugas menyusun Rencana Induk Nasional KEK, menetapkan kebijakan umum, dan menyelesaikan permasalahan strategis. Dewan Kawasan bertugas melaksanakan kebijakan umum, membentuk Administrator KEK, dan mengawasi pelaksanaan tugas Administrator KEK.\n4. **Fasilitas dan Kemudahan:** KEK diberikan fasilitas perpajakan (PPh, Pajak Bumi dan Bangunan), kepabeanan (penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN/PPnBM, tidak dipungut PPh impor), insentif pajak daerah dan retribusi daerah, kemudahan pertanahan, perizinan, keimigrasian, dan investasi. Di bidang ketenagakerjaan, diberikan kemudahan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) untuk jabatan direksi atau komisaris.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91,97],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39971/uu-no-44-tahun-2007","8862feb2-a116-4eeb-801a-ee62619716df",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45242/uu-no-36-tahun-2000","6777d318-1c09-4b76-b626-cb79b9458e79","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111,115,119],{"_92":112,"_94":113,"_36":114},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_92":116,"_94":117,"_36":118},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_92":120,"_94":121,"_36":122},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 OF 2009
CONCERNING
SPECIAL ECONOMIC ZONE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia must be realized through the implementation of national economic development based on economic democracy;
that in order to accelerate economic development in certain regions that are strategic for national economic development and to maintain a balance in the progress of a region within the national economic unity, it is necessary to develop Special Economic Zones;
that based on the provisions of Article 31 paragraph (3) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, the provisions regarding Special Economic Zones are regulated by Law;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7d7efff-baf0-4d45-984e-57bef8245d90","actionData","errors"]