[{"_1":2,"_159":-5,"_160":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aea81790-a608-4359-8d43-b030d54b7234","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_155":156,"_157":158},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_134":135,"_136":137,"_138":139,"_140":141,"_142":143,"_144":145,"_146":147,"_148":149,"_150":151,"_152":-5,"_153":154},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kota Cimahi Tahun 2023 No. 303
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 46 ayat (8), Pasal 58 ayat (4), Pasal 63 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 94 UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 69 Tahun 2019; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; PP No 16 Tahun 2021; PP No 34 tahun 2021; PP No 4 Tahun 2023; PP No 35 Tahun 2023; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak, retribusi daerah, tata cara pemungutan pajak dan retribusi, insentif pemungutan, sanksi administratif, kemudahan perpajakan daerah, pemberian keirnganan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 dicabut. \n 352 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 175).\n2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 259).\n3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 140) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 284).\n4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 141) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 211).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cimahi ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota, seperti PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Selain itu, diatur pula mengenai retribusi daerah yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan ini juga mengatur objek pajak dan retribusi, subjek pajak dan retribusi, dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan, wilayah pemungutan, serta tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Beberapa hak dan kewajiban subjek hukum yang diatur meliputi kewajiban pendaftaran, pembayaran pajak dan retribusi, serta pelaporan. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Wali Kota untuk menetapkan NJOP, persentase NJOP, nilai sewa reklame, nilai perolehan air tanah, serta mengatur tata cara pemungutan pajak dan retribusi.","transitional_provisions","1. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhinya masa perjanjian.\n3. Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari Pajak terutang.\n2. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari Retribusi terutang.\n","revokes",[92,98,102,106,110,114,118,122,126,130],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Perda Kota Cimahi No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/134957/perda-kota-cimahi-no-11-tahun-2019","99ca78ae-899c-4f55-aa90-d40244c89489",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"Perda Kota Cimahi No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140121/perda-kota-cimahi-no-3-tahun-2017","94e4b776-8a1a-443f-8382-00c5391b79f3",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"Perda Kota Cimahi No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140120/perda-kota-cimahi-no-2-tahun-2017","a165b287-2c6e-4510-87c0-914c1c8e13ad",{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"Perda Kota Cimahi No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140118/perda-kota-cimahi-no-1-tahun-2017","465e50ae-7664-4a0e-affb-8892f0380a24",{"_93":111,"_95":112,"_36":113},"Perda Kota Cimahi No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62575/perda-kota-cimahi-no-6-tahun-2014","b216890a-627d-45e4-996c-2fedcdea6da2",{"_93":115,"_95":116,"_36":117},"Perda Kota Cimahi No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62581/perda-kota-cimahi-no-5-tahun-2014","fe03f6d6-c6e3-46ba-b8ed-9be2d41fb872",{"_93":119,"_95":120,"_36":121},"PERDA Kota Cimahi No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203980/perda-kota-cimahi-no-4-tahun-2012","72c1a9e1-d9c0-4595-a98a-a60942066990",{"_93":123,"_95":124,"_36":125},"PERDA Kota Cimahi No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203975/perda-kota-cimahi-no-3-tahun-2012","3acd32f1-7bf0-46e3-849a-26d72aeaaa93",{"_93":127,"_95":128,"_36":129},"Perda Kota Cimahi No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203973/perda-kota-cimahi-no-2-tahun-2012","3d0d978f-d9d3-49d8-8007-8188ed54a36b",{"_93":131,"_95":132,"_36":133},"PERDA Kota Cimahi No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203917/perda-kota-cimahi-no-9-tahun-2011","333ab7aa-30ca-4b03-b80a-e701ea70d181","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIMAHI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 8 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 6 paragraph (3), Article 41 paragraph (3), Article 46 paragraph (8), Article 58 paragraph (4), Article 63 paragraph (2), Article 69 paragraph (2), Article 83 paragraph (2), and Article 94 of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Taxes and Regional Retribution;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 9 of 2011 concerning the Establishment of Cimahi City (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aea81790-a608-4359-8d43-b030d54b7234","actionData","errors"]