[{"_1":2,"_205":-5,"_206":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8704047-8a4a-402a-9090-c2c2d7ba9701","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_201":202,"_203":204},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_172":173,"_178":179,"_180":181,"_182":183,"_184":185,"_190":191,"_192":193,"_194":195,"_196":197,"_198":-5,"_199":200},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 17 Tahun 2011","number","17","year","2011","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2011/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan ketentuan Pasal 110 danPasal 156 Undang –\r\nUndangNomor 28 Tahun 2008 TentangPajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Jasa Umum, retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas merupakan salah satu\r\nsumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan\r\npemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada\r\nmasyaraka,. \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II\r\ndiSulawesi , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi\r\nKependudukan , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan\r\nJalan , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi\r\nKependudukan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintah Daerah Kabupaten/ Kota , . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara\r\nPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan\r\nPembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 Penyidik\r\nPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros , Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 Tentang\r\nPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 Tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah\r\nKabupaten Maros. \n RETRIBUSI JASA UMUM \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 33 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah TK. II Maros Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;\n2. Peraturan Daerah TK. II Maros Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;\n3. Peraturan Daerah TK. II Maros Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar;\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Maros;\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan;\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Pelataran;\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pangkalan Tera atas Alat-alat Timbang dan Perlengkapan Lainnya;\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Bibit Ikan;\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan;\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar;\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan;\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan ke Dua Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Penumpang Khusus Bus Lambat Dalam Kabupaten Maros;\n20. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf H Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerahdan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menetapkan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Retribusi ini mencakup berbagai jenis layanan, termasuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD (kecuali pendaftaran), pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan penyediaan lokasi pembuangan sampah, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar tradisional, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, tera/tera ulang alat ukur, dan pengendalian menara telekomunikasi. Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis layanan, frekuensi penggunaan, volume, dan jenis fasilitas yang digunakan. Tujuan dari retribusi ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[91,97,101,105,109,113,117,121,125,129,133,137,141,145,149,153,157,161,165,169],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Maros No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/28605/perda-kab-maros-no-3-tahun-2009","deb7b9a8-174c-4d93-a73c-fcc93c9632a5",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"PERDA Kab. Maros No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal Penumpang Khusus Bus Lambat dalam Kabupaten Maros","https://peraturan.bpk.go.id/Details/30469/perda-kab-maros-no-5-tahun-2008","f0dec66c-c9bf-407b-8462-b27a1332bc93",{"_92":102,"_94":103,"_36":104},"PERDA Kab. Maros No. 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kabupaten Maros","https://peraturan.bpk.go.id/Details/28748/perda-kab-maros-no-4-tahun-2008","055c3e0a-4bf4-46fb-98b0-1513ebc930f7",{"_92":106,"_94":107,"_36":108},"PERDA Kab. Maros No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/32026/perda-kab-maros-no-11-tahun-2006","052443ec-07b1-4060-9669-290e3ce7e36f",{"_92":110,"_94":111,"_36":112},"PERDA Kab. Maros No. 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 34 Retribusi Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Maros","https://peraturan.bpk.go.id/Details/30494/perda-kab-maros-no-6-tahun-2005","25dc8645-9963-4288-bba3-73522497f0d9",{"_92":114,"_94":115,"_36":116},"PERDA Kab. Maros No. 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45956/perda-kab-maros-no-21-tahun-2005","9511be0e-ddcb-443e-a7c4-9f53779edc0d",{"_92":118,"_94":119,"_36":120},"Perda Kab. Maros No. 14 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340653/perda-kab-maros-no-14-tahun-2003","47f6eb19-af8e-49b7-a643-7345a7e31b04",{"_92":122,"_94":123,"_36":124},"Perda Kab. Maros No. 7 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN BIBIT IKAN","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340551/perda-kab-maros-no-7-tahun-2002","ae395974-f8ec-441f-913c-db3e075e5599",{"_92":126,"_94":127,"_36":128},"Perda Kab. Maros No. 35 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340617/perda-kab-maros-no-35-tahun-2002","f576f580-9ee1-4fa2-b52d-54a3ac9d8d4b",{"_92":130,"_94":131,"_36":132},"Perda Kab. Maros No. 26 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340600/perda-kab-maros-no-26-tahun-2002","58a9f919-0db6-480d-b894-c90fbde64ef3",{"_92":134,"_94":135,"_36":136},"Perda Kab. Maros No. 24 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340598/perda-kab-maros-no-24-tahun-2002","ac7df5fb-834f-4389-b37f-0356ac08cac6",{"_92":138,"_94":139,"_36":140},"Perda Kab. Maros No. 21 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340602/perda-kab-maros-no-21-tahun-2002","76e291d7-395b-4a46-bcdd-7c576e3879dc",{"_92":142,"_94":143,"_36":144},"Perda Kab. Maros No. 5 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340380/perda-kab-maros-no-5-tahun-2001","224254c2-1345-4b0f-8d53-4b414d04118c",{"_92":146,"_94":147,"_36":148},"Perda Kab. Maros No. 34 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM KABUPATEN MAROS","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340508/perda-kab-maros-no-34-tahun-2001","6612568b-53d5-4945-9980-ef6c08b0a261",{"_92":150,"_94":151,"_36":152},"Perda Kab. Maros No. 28 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PANGKALAN TERA ATAS ALAT-ALAT UKUR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340486/perda-kab-maros-no-28-tahun-2001","c5742444-4cad-492a-984f-662d064190b1",{"_92":154,"_94":155,"_36":156},"Perda Kab. Maros No. 23 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PENGGUNAAN PELATARAN","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340418/perda-kab-maros-no-23-tahun-2001","09deacdf-f896-4989-993c-b1650753adec",{"_92":158,"_94":159,"_36":160},"Perda Kab. Maros No. 20 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340407/perda-kab-maros-no-20-tahun-2001","0b95cbbb-cd7e-4981-823d-a431713c6e84",{"_92":162,"_94":163,"_36":164},"Perda Kab. Maros No. 5 Tahun 1999 tentang RETRIBUSI PASAR","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340278/perda-kab-maros-no-5-tahun-1999","585aae68-aa21-465a-b0f0-afbd885b2c16",{"_92":166,"_94":167,"_36":168},"Perda Kab. Maros No. 3 Tahun 1999 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340262/perda-kab-maros-no-3-tahun-1999","78a2ebf5-3f87-4c3b-985b-d4bf9005b88b",{"_92":170,"_94":171},"Peraturan Daerah TK. II Maros Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","","revoked_by",[174],{"_92":175,"_94":176,"_36":177},"Perda Kab. Maros No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307602/perda-kab-maros-no-1-tahun-2024","76f15ab0-c569-4420-96a0-26d9f531a8e0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[186],{"_92":187,"_94":188,"_36":189},"PERDA Kab. Maros No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/48262/perda-kab-maros-no-12-tahun-2014","d217f759-c227-430c-97f1-cf600c64d09c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 17 YEAR 2011
ON
GENERAL SERVICE CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the provisions of Article 110 and Article 156 of Law Number 28 Year 2008 on Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate General Service Charges;
that the retribution as intended in letter a above is one of the sources of regional income to finance the implementation of regional government in order to improve services to the community
that based on the considerations as intended in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation of Maros Regency Concerning General Service Charges;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of the Second Level Region in Sulawesi (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8704047-8a4a-402a-9090-c2c2d7ba9701","actionData","errors"]