[{"_1":2,"_160":-5,"_161":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","deb7b9a8-174c-4d93-a73c-fcc93c9632a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_156":157,"_158":159},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_127":128,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":144,"_145":146,"_147":148,"_149":150,"_151":152,"_153":-5,"_154":155},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-08-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka optimalisasi pemakaian dan pemeliharaan barang\r\ndaerah,dimana beban operasional pemeliharaan semakin\r\nmeningkat,maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 perlu ditinjau\r\nuntuk penyesuaian beban dengan pendapatan asli daerah \n Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan DaerahDaerah\r\ntingkat II di sulawesi , Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan\r\nNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undangundang\r\nNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan\r\nPemerintahanDaerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan\r\nPemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan DaerahProvinsi dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten / Kota , Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989\r\ntentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah\r\nKabupatenMaros, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007\r\ntentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian\r\nUrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan\r\nKabupatenMaros \n RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2009. \n Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.\n2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999.\n3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi tempat Parkir dan Olah Raga.\n4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999.\n5. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999.\n6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan kakus.\n7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Pusat Pendaratan Ikan.\n8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Penginapan Wisma Bantimurung Jakarta.\n9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pasal 1 Nomor urut 3 point 3 tentang Pemakaian / Penggunaan Mobil Jenasah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Maros. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pemakaian dan pemeliharaan barang daerah seiring dengan meningkatnya beban operasional pemeliharaan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, termasuk:

Pemakaian tanah.
Pemakaian bangunan.
Pemakaian ruangan, kamar wisma.
Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
Pemakaian danau buatan/taman.
Pemakaian Pusat Pendaratan Ikan (PPI).
Pemakaian barang milik daerah lainnya.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian, dan ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[92,98,102,106,110,114,118,122,125],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Maros No. 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Penginapan Wisma Bantimurung Jakarta","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46293/perda-kab-maros-no-6-tahun-2006","e51fb3f9-b3ff-428b-a44d-6a4b4c044df8",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kab. Maros No. 22 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45958/perda-kab-maros-no-22-tahun-2005","041c54d1-4e26-43c8-a090-c351165164e1",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"Perda Kab. Maros No. 8 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI PENGGUNAAN PUSAT PENDAPATAN IKAN (PPI) KABUPATEN MAROS","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340552/perda-kab-maros-no-8-tahun-2002","0aaf953d-4a57-4118-9fa7-d7375698b8e3",{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"Perda Kab. Maros No. 13 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340398/perda-kab-maros-no-13-tahun-2001","17724355-fa35-448d-8c4a-5318da6371d1",{"_93":111,"_95":112,"_36":113},"Perda Kab. Maros No. 12 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340397/perda-kab-maros-no-12-tahun-2001","a39f98d1-56c8-49d1-9f8c-a8460c5c1cd1",{"_93":115,"_95":116,"_36":117},"Perda Kab. Maros No. 9 Tahun 1999 tentang RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340289/perda-kab-maros-no-9-tahun-1999","5cf5e7e5-2749-4135-a0b9-c51723cfcd10",{"_93":119,"_95":120,"_36":121},"Perda Kab. Maros No. 11 Tahun 1999 tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340295/perda-kab-maros-no-11-tahun-1999","1fb78d73-0cdb-4428-845d-ddd6de342068",{"_93":123,"_95":124},"Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","",{"_93":126,"_95":124},"Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pasal 1 Nomor urut 3 point 3 tentang Pemakaian/Penggunaan Mobil Jenasah","revoked_by",[129,133],{"_93":130,"_95":131,"_36":132},"PERDA Kab. Maros No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/48295/perda-kab-maros-no-1-tahun-2012","a32fe59b-9246-45ec-8a01-debe57d02148",{"_93":134,"_95":135,"_36":136},"PERDA Kab. Maros No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46377/perda-kab-maros-no-17-tahun-2011","a8704047-8a4a-402a-9090-c2c2d7ba9701","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 03 YEAR 2009
ABOUT
LOCAL RETRIBUTION FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to optimize the use and maintenance of regional assets, where the operational burden of maintenance is increasing, Regional Regulation Number 06 of 1999 needs to be reviewed to adjust the burden with the original local revenue;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Local Retribution for the Use of Regional Assets.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette Number 1822);
Law Number 28 of 1999 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=deb7b9a8-174c-4d93-a73c-fcc93c9632a5","actionData","errors"]