[{"_1":2,"_147":-5,"_148":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","9fb1feba-2488-4611-81a9-f0cf49cc7bcc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_143":144,"_145":146},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":69,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":84,"_90":91,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":139,"_140":-5,"_141":142},"title","Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003","number","19","year","2003","published_date","2003-06-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PERSERO\r\n3. PERUM\r\n4. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,\r\nDAN PEMBUBARAN BUMN\r\n5. KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM\r\n6. SATUAN PENGAWASAN INTERN,\r\nKOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN\r\n7. RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI\r\n8. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n9. KETENTUAN PERALIHAN\r\n10. KETENTUAN PENUTUP","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan-usaha-milik-negara
2003
Undang-undang (UU) NO. 19, LN.2003/NO.70, TLN NO.4297, LL SETNEG : 31HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;\r\nbahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;\r\nbahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;\r\nbahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;\r\nbahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;\r\n Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;\r\n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);\r\n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PERSERO\r\n3. PERUM\r\n4. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,\r\nDAN PEMBUBARAN BUMN\r\n5. KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM\r\n6. SATUAN PENGAWASAN INTERN,\r\nKOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN\r\n7. RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI\r\n8. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n9. KETENTUAN PERALIHAN\r\n10. KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. \n Mencabut\r\n\r\nBerlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka:\r\n\r\n Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);\r\n Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);\r\n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);\r\n\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nKeanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.\r\nPerubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n \n 54 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989); 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904). Peraturan ini mengubah: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);","scope_and_parties","(-","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengatur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Terdapat perubahan dalam struktur pengawasan dan pengelolaan BUMN, di mana Menteri selaku wakil pemerintah memegang saham negara dan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham. BUMN dikelompokkan menjadi dua, yaitu Persero dan Perum. Persero berorientasi pada keuntungan dan dapat memiliki saham yang diperdagangkan, sedangkan Perum ditujukan untuk pelayanan umum. Kegiatan BUMN juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai kewajiban penyusunan rencana jangka panjang dan laporan tahunan yang harus dikemukakan kepada RUPS. Selain itu, proses restrukturisasi dan privatisasi juga diatur, untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas kepemilikan masyarakat.","transitional_provisions","1. Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan) harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero. 2. Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.","sanctions","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49109/uu-no-9-tahun-1969","b91aafb6-793d-4720-a764-360effe9e41f",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"UU No. 12 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah \"Indonesische Comptabilteitswet\" (Staatsblad 1925 No. 448) dan \"Indonesische Bedrijvenwet\" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51074/uu-no-12-tahun-1955","551e19dc-8bda-4e31-a93a-ded6927be8c4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112,116,120,124,128],{"_93":113,"_95":114,"_36":115},"UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/330668/uu-no-16-tahun-2025","fc50cbd3-2b3f-45dc-9bbb-b582b5a6f44d",{"_93":117,"_95":118,"_36":119},"UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025","b56db2a6-d8a2-4cb3-b1e5-2f4ef886fd84",{"_93":121,"_95":122,"_36":123},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_93":125,"_95":126,"_36":127},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_93":129,"_95":130,"_36":131},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

\n a. that State-Owned Enterprises are one of the economic actors in the national economy based on economic democracy;
\n b. that State-Owned Enterprises play an important role in the administration of the national economy in order to achieve community welfare;
\n c. that the performance of State-Owned Enterprises in the national economy to achieve community welfare has not been optimal;
\n d. that to optimize the role of State-Owned Enterprises, their management and supervision must be carried out professionally;
\n e. that the legislation governing State-Owned Enterprises is no longer in line with the rapid developments in the economy and business world, both nationally and internationally;
\n f. that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, d, and e, it is necessary to establish a Law on State-Owned Enterprises;\n

Recalling:

\n 1. Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 23 paragraph (4), and Article 33 of the 1945 Constitution;
\n 2. Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia No. IV/MPR/1999 on the Outline of State Policy for 1999 - 2004;
\n 3. Law No. 1 of 1995 on Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia 1995 No. 13, Supplement No. 3587);
\n 4. Law No. 17 of 2003 on State Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia 2003 No. 47, Supplement No. 4286);\n

\n\n

DECIDES:

THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 2003
ON
STATE-OWNED ENTERPRISES

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

	\n CHAPTER I GENERAL PROVISIONS \n Article 1 \n In this Law, the following terms are defined as follows:\n \n State-Owned Enterprise, hereinafter referred to as SOE, is a business entity whose whole or most of its capital is owned by the state through direct investment from separated state wealth. \n Limited Liability Company, hereinafter referred to as Persero, is an SOE in the form of a limited liability company whose capital is divided into shares, of which at least 51% (fifty-one percent) is owned by the Republic of Indonesia, with the main objective of pursuing profit. \n Publicly Listed Company, hereinafter referred to as Public Persero, is a Persero whose capital and number of shareholders meet certain criteria or a Persero that conducts a public offering in accordance with capital market regulations. \n Public Company, hereinafter referred to as Perum, is an SOE whose entire capital is owned by the state and is not divided into shares, aimed at public benefits in the form of providing high-quality goods and/or services while also pursuing profit based on corporate management principles. \n Minister is the minister appointed and/or authorized to represent the government as the state shareholder in the Persero and the capital owner in the Perum, taking into account the provisions of the legislation. \n Technical Minister is the minister who has the authority to regulate the policy in the sector where the SOE operates. \n Commissioner is an organ of the Persero that is responsible for supervising and advising the Board of Directors in managing the Persero. \n Supervisory Board is the organ of the Perum that supervises and advises the Board of Directors in managing the Perum. \n Board of Directors is the organ of the SOE responsible for managing the SOE for the interests and objectives of the SOE and representing the SOE both in and out of court. \n Separated State Wealth is the state wealth derived from the State Budget (APBN) to be used as state capital investment in Persero and/or Perum as well as other limited liability companies. \n Restructuring is the efforts made to rehabilitate the SOE as one of the strategic steps to improve the internal condition of the company in order to improve performance and enhance corporate value. \n Privatization is the sale of Persero shares, either partially or completely, to others in order to improve the performance and value of the company, increase benefits for the state and society, and expand share ownership by the public. \n General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is the organ of the Persero that holds the highest authority in the Persero and holds all powers not delegated to the Board of Directors or Commissioners. \n \n \n
	\n Article 2 \n (1) The purpose and objectives of establishing SOEs are: \n \n to contribute to the development of the national economy in general and to state revenue in particular; \n to seek profit; \n to provide public welfare by supplying high-quality and adequate goods and/or services to meet the basic needs of society; \n to pioneer business activities that have not been able to be implemented by the private sector and cooperatives; \n to actively provide guidance and assistance to entrepreneurs from the weak economic sector, cooperatives, and the community. \n \n \n (2) The activities of SOEs must align with their purposes and objectives and must not conflict with legislation, public order, and/or decency. \n
	\n Article 3 \n This Law, the Articles of Association, and other statutory regulations shall apply to SOEs. \n
	\n Article 4 \n (1) The capital of SOEs is part of and comes from separated state wealth. (2) The state capital investment in the establishment or participation in SOEs is sourced from: \n a. State Budget; \n b. capitalization reserves; \n c. other sources. (3) Each state capital investment in establishing SOEs or limited companies whose funds come from the State Budget is determined by Government Regulations. (4) Any changes in state capital investments as referred to in paragraph (2), whether in the form of additions or reductions, including changes in the state ownership structure over the shares of Persero or limited liability companies, shall be determined by Government Regulations. (5) The provisions as referred to in paragraph (4) shall not apply to the addition of state capital investment derived from capitalization reserves and other sources. (6) Further provisions regarding the procedures for participation and custody of state capital in the establishment or participation in SOEs and/or limited companies in which some of the shares are owned by the state, are regulated by Government Regulations. \n
	\n Article 5 \n (1) The management of SOEs is carried out by the Board of Directors. (2) The Board of Directors is fully responsible for the management of SOEs for the interests and objectives of SOEs and represents SOEs both in and out of court. (3) In carrying out its duties, members of the Board of Directors must comply with the Articles of Association of SOEs and statutory regulations and are obliged to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. \n
	\n Article 6 \n (1) The supervision of SOEs is carried out by the Commissioners and the Supervisory Board. (2) The Commissioners and the Supervisory Board are fully responsible for supervising SOEs for the interests and objectives of SOEs. (3) In carrying out their duties, the Commissioners and the Supervisory Board must comply with the Articles of Association of SOEs and statutory regulations and are obliged to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. \n
	\n Article 7 \n The members of the Board of Directors, Commissioners, and the Supervisory Board are prohibited from taking personal benefits directly or indirectly from the activities of SOEs other than legitimate income. \n
	\n Article 8 \n (1) Members of the Board of Directors, Commissioners, and Supervisory Board are not authorized to represent SOEs if: \n a. there is a case before the court between SOEs and the respective member of the Board of Directors or Commissioners or Supervisory Board; or \n b. the respective member of the Board of Directors or Commissioners or Supervisory Board has interests that conflict with the interests of SOEs. (2) The Articles of Association shall stipulate who is authorized to represent SOEs in the event of such situations as mentioned in paragraph (1). (3) If the Articles of Association do not stipulate the provisions as referred to in paragraph (2), the GMS shall appoint one (1) or more shareholders to represent the Persero, and the Minister shall appoint one (1) or more individuals to represent Perum. \n
	\n Article 9 \n SOEs consist of Persero and Perum. \n

\n\n

CHAPTER II
PERSERO

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

	\n Part One Establishment \n Article 10 \n (1) The establishment of Persero is proposed by the Minister to the President accompanied by supporting considerations after being jointly reviewed with the Technical Minister and the Minister of Finance. (2) The establishment of Persero shall be carried out by the Minister with due regard to the provisions of statutory regulations. \n
	\n Article 11 \n To Persero apply all provisions and principles applicable to limited liability companies as regulated in Law No. 1 of 1995 on Limited Liability Companies. \n
	\n Part Two Objectives and Aims \n Article 12 \n The purpose and objectives of establishing Persero are: \n \n to provide high-quality and competitive goods and/or services; \n to seek profit to increase the value of the company. \n \n \n
	\n Part Three Organ \n Article 13 \n The organs of Persero are GMS, the Board of Directors, and the Commissioners. \n
	\n Part Four Authority of GMS \n

\n\n

Article 14

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=9fb1feba-2488-4611-81a9-f0cf49cc7bcc","actionData","errors"]