[{"_1":2,"_147":-5,"_148":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","56d4f36e-2322-4803-8ccb-37371aaf2136","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_143":144,"_145":146},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":23,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_113":114,"_123":-5,"_124":-5,"_125":-5,"_126":127,"_136":-5,"_137":-5,"_138":-5,"_139":-5,"_140":-5,"_141":142},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-12-13","effective_date","2018-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6c17c709-3ded-4503-86c1-a3bf7f552a4e","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian","short_name","Permenko Perekonomian","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) NO. 11, BN.2017/NO.1794, peraturan.go.id : 35 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Peraturan ini mengatur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang meliputi kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penyalur KUR terdiri dari lembaga keuangan atau koperasi yang memenuhi persyaratan tertentu. Penjamin KUR adalah perusahaan penjaminan yang bekerja sama dengan penyalur KUR. Pemerintah memberikan subsidi bunga/marjin untuk penyaluran KUR. Peraturan ini juga mengatur jenis penyaluran KUR, termasuk KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, dan KUR khusus.","transitional_provisions","1. Segala perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku serta mengikat para pihak sampai perjanjian kerja sama berakhir. 2. Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan sebelum berlakunya peraturan ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016.","sanctions","1. Penyalur KUR yang tidak mencapai target plafon penyaluran KUR di Sektor Produksi akan diberikan pembinaan/sanksi sesuai yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.","revokes",[99,105,109],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2016tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/151836/permenko-perekonomian-no-9-tahun-2016","90cc9a7a-04b1-43c9-a661-4f0e1cc13ff1",{"_100":106,"_102":107,"_36":108},"Permenko Perekonomian No. 8 Tahun 2015tentangPedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/152062/permenko-perekonomian-no-8-tahun-2015","8012e4b9-c164-4b10-b635-4d29f60396c7",{"_100":110,"_102":111,"_36":112},"Permenko Perekonomian No. 13 Tahun 2015tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/151838/permenko-perekonomian-no-13-tahun-2015","a7b3fa51-7ec6-4cae-9d6c-14ffba064a75","revoked_by",[115,119],{"_100":116,"_102":117,"_36":118},"Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2022tentangPedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/198380/permenko-perekonomian-no-1-tahun-2022","72bfeca7-6ef2-4f85-a644-75fca46323cd",{"_100":120,"_102":121,"_36":122},"Permenko Perekonomian No. 8 Tahun 2019tentangPedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139319/permenko-perekonomian-no-8-tahun-2019","a2ee2248-879a-4e2d-b40e-71c7761490d0","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by",[128,132],{"_100":129,"_102":130,"_36":131},"Permenko Perekonomian No. 6 Tahun 2019tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136096/permenko-perekonomian-no-6-tahun-2019","111c6d25-bcaf-4495-8cba-6d5c0b9a145e",{"_100":133,"_102":134,"_36":135},"Permenko Perekonomian No. 8 Tahun 2018tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136097/permenko-perekonomian-no-8-tahun-2018","3f1388d5-ac43-47f6-a131-204cb1b9a154","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1794, 2017

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS AS CHAIRMAN OF THE COMMITTEE
FINANCING POLICY FOR MICRO, SMALL,
AND MEDIUM ENTERPRISES. KUR. Guidelines.

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AS CHAIRMAN OF THE FINANCING POLICY COMMITTEE FOR BUSINESS
MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

NUMBER 11 OF 2017

ABOUT

GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=56d4f36e-2322-4803-8ccb-37371aaf2136","actionData","errors"]