Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

Juga dikenal sebagai: Permenlu 9/2015 · Permenlu No. 9 Tahun 2015 · Permenlu Nomor 9 Tahun 2015

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:24 Agustus 2015Tanggal Penetapan:14 Agustus 2015
Struktur Organisasi Pemerintah

Informasi

TipePeraturan Menteri Luar Negeri
TemaPerubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
LokasiKementerian Luar Negeri
Tanggal Berlaku24 Agustus 2015
Tanggal Penetapan14 Agustus 2015
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 995).

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada Lampiran 1A yang mengatur mengenai wilayah rangkapan dan/atau organisasi internasional untuk perwakilan diplomatik Republik Indonesia di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan negara sahabat dan organisasi internasional, serta untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi kerja pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memperhatikan persetujuan dari Pemerintah negara penerima.

(-)

(-)