RUU Kawasan Industri: Perizinan Satu Pintu, Apa Bedanya dengan OSS?

Pada 5 Oktober 2026, Komisi VII DPR RI mempertimbangkan usulan perizinan satu pintu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Usulan ini muncul setelah pengelola Kawasan Industri Mitra Karawang menyampaikan sejumlah kendala dalam pengelolaan kawasan, termasuk persoalan perizinan dan pertanahan.

Sebelumnya, pada Juli 2026, Komisi VII DPR juga menyoroti perizinan yang masih menjadi kendala investasi. Persoalan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan, pelaku usaha masih menghadapi hambatan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Perizinan satu pintu pun menjadi salah satu gagasan yang perlu diperhatikan. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar bisa memangkas birokrasi, atau justru menambah aturan baru?

Mengapa Perizinan Masih Menjadi Masalah?

Salah satu persoalan yang disoroti pengelola kawasan industri adalah proses administrasi yang melibatkan banyak instansi. Perusahaan tidak hanya harus memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha, tetapi juga menghadapi urusan tata ruang dan pertanahan yang dapat memengaruhi kegiatan industrinya.

Dalam kunjungan kerja ke Millennium Industrial Estate di Tangerang pada Juli 2026, Komisi VII DPR menyoroti bahwa perizinan umum melalui sistem Online Single Submission (OSS) telah berjalan baik, tetapi birokrasi pertanahan masih menjadi kendala bagi investor dan pengelola kawasan industri.

Contoh ini menunjukkan bahwa hambatan investasi tidak selalu berasal dari sistem pengajuan izin. Proses pertanahan dan kewenangan instansi terkait juga dapat memengaruhi kelancaran kegiatan usaha.

Hal serupa terlihat dalam persoalan yang disampaikan pengelola Kawasan Industri Mitra Karawang. Kendala terkait tata ruang dan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kawasan industri terkadang membutuhkan pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang, bukan hanya penyederhanaan perizinan usaha.

Karena itu, penting untuk membedakan persoalan perizinan usaha dengan persoalan pertanahan dan tata ruang. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara yang sama.

OSS Sudah Ada, Apa yang Perlu Diperbaiki?

Pemerintah sebenarnya telah memiliki OSS sebagai sistem terintegrasi untuk pengajuan perizinan berusaha. Sistem ini dijalankan dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur, antara lain, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.

Selain itu, penyelenggaraan kawasan industri juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta PP Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.

Dengan adanya aturan tersebut, RUU Kawasan Industri perlu menjelaskan apa yang belum dapat diselesaikan oleh sistem dan regulasi yang sudah berlaku. Jika perizinan satu pintu hanya berarti menyediakan satu tempat untuk mengajukan permohonan, kebijakan itu berisiko mengulang fungsi OSS.

Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif, pembagian kewenangan jelas, dan proses penyelesaian permohonan tidak berlarut-larut. RUU ini juga perlu memperjelas hubungan antara layanan perizinan kawasan industri, OSS, dan aturan sektoral lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih.

Perizinan Satu Pintu Harus Punya Ukuran yang Jelas

Perizinan satu pintu tidak harus berarti seluruh kewenangan dipusatkan pada satu lembaga. Instansi teknis tetap dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Namun, perlu ada mekanisme koordinasi yang jelas agar perusahaan tidak harus berulang kali mengurus dokumen atau mencari kepastian kepada berbagai instansi.

RUU Kawasan Industri dapat mengatur siapa yang bertanggung jawab mengoordinasikan proses, berapa lama setiap tahap harus diselesaikan, serta bagaimana pelaku usaha dapat menyampaikan pengaduan jika terjadi keterlambatan.

Kepastian waktu juga perlu disertai penjelasan mengenai penyebab keterlambatan dan pihak yang bertanggung jawab. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui status permohonannya dan langkah yang perlu dilakukan selanjutnya.

Meski demikian, penyederhanaan prosedur tidak boleh menghilangkan persyaratan penting, seperti kesesuaian tata ruang, perlindungan lingkungan, dan ketentuan keselamatan. Tujuannya bukan sekadar membuat izin lebih cepat terbit, melainkan memastikan prosesnya jelas, efisien, dan tetap sesuai aturan.

Jangan Berhenti pada Gagasan Satu Pintu

RUU Kawasan Industri dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki hambatan yang belum terselesaikan melalui sistem perizinan yang ada. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari terbentuknya layanan satu pintu.

Ukuran yang lebih penting adalah berkurangnya prosedur berulang, jelasnya pembagian tanggung jawab, adanya batas waktu pelayanan, serta tersedianya mekanisme penyelesaian jika proses terhambat.