Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 Menata Ulang Tarif PNBP: Tarif Pendirian PT Bermodal Besar Naik hingga 354% dan Pelepasan Status WNI Melonjak 400%

Pendahuluan

Pada 2 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum (“PP 30/2026”) yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. PP 30/2026 menata kembali jenis, klasifikasi, dan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. PP 30/2026 mencakup penerimaan negara yang berasal dari berbagai layanan, antara lain pelayanan administrasi hukum, pelayanan kekayaan intelektual, pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, serta pelayanan di bidang peraturan perundang-undangan. 

Dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("PP 45/2024"), PP 30/2026 mengubah nomenklatur dan yurisdiksi instansi dan ruang lingkup layanan PNBP. Sejalan dengan perubahan tersebut, PP 45/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Perbandingan

Berikut tabel perbandingan poin kunci PP 30/2026 dan PP 45/2024: 

Ketentuan Penting 

Pemisahan dan Penegasan Lingkup Layanan  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), PP 30/2026 membatasi jenis layanan yang dikenai PNBP pada layanan yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum. Cakupan layanan tersebut meliputi pelayanan administrasi hukum, termasuk pendaftaran perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan, pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, pelayanan kekayaan intelektual, serta pelayanan di bidang peraturan perundang-undangan.

Insentif Tarif Bebas Biaya (Rp0) untuk Kepentingan Publik 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), PP 30/2026 menetapkan tarif PNBP sebesar nol rupiah terhadap jenis layanan tertentu. Fasilitas ini diberikan antara lain untuk pelayanan administrasi hukum yang dilakukan dalam rangka kepentingan pemerintah, termasuk untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, atau kepentingan kemanusiaan, serta pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Tarif nol rupiah juga diberlakukan terhadap pencatatan paten yang dialihkan melalui hibah atau wakaf untuk kepentingan sosial, serta perubahan data pencatatan hak cipta apabila kesalahan administrasi tidak berasal dari pemohon.

Diskon Biaya Kekayaan Intelektual bagi UMKM dan Sektor Pendidikan  

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6), PP Nomor 30 Tahun 2026 memberikan fasilitas keringanan tarif PNBP sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan dan pengembangan inovasi. Usaha Mikro, Usaha Kecil, lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dikenai tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif normal atas biaya tahunan paten dan paten sederhana mulai tahun keenam. Selain itu, kelompok tersebut juga memperoleh tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pemeriksaan substantif apabila mengajukan kembali permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana yang sebelumnya telah ditarik kembali.

Penetapan Tarif oleh Pihak Ketiga (Eksternal) 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4), PP 30/2026 mengatur mekanisme penetapan tarif untuk layanan yang memiliki dimensi peradilan maupun internasional. Tarif jasa kurator yang diselenggarakan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan tarif pendaftaran merek internasional melalui protokol madrid mengikuti besaran biaya yang ditetapkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

Ketentuan Peralihan

Berdasarkan Pasal 8, pada saat PP 30/2026 mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksana yang diterbitkan berdasarkan PP 45/2024 tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP 30/2026. Selanjutnya, Pasal 9 menegaskan bahwa pengenaan tarif PNBP di bidang pelayanan jasa hukum dan kekayaan intelektual yang sebelumnya berpedoman pada PP 45/2024 dicabut dan disesuaikan dengan PP 30/2026. Meskipun demikian, tarif PNBP sebagaimana tercantum dalam lampiran PP 30/2026 tidak berlaku serta-merta pada tanggal pengundangan, melainkan mulai diberlakukan setelah berakhirnya masa tenggang (grace period) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 2 Juli 2026, yaitu efektif pada 1 Agustus 2026.

Penutup

Berlakunya PP 30/2026 mempertegas ruang lingkup layanan yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum, serta memperbarui besaran tarif atas sejumlah layanan administrasi hukum, antara lain pendirian perseroan, pendaftaran dan perpanjangan merek, serta layanan kewarganegaraan, termasuk kenaikan tarif pewarganegaraan (naturalisasi) dan pelepasan status WNI. Di sisi lain, pemerintah mempertahankan tarif nol rupiah untuk beberapa kegiatan dan keringanan tarif bagi UMKM, lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan publik dan pengembangan inovasi.PP 30/2026 ini perlu dicermati oleh pelaku usaha, notaris, konsultan hukum, pemegang hak kekayaan intelektual, maupun masyarakat yang memanfaatkan layanan Kementerian Hukum karena tarif baru akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026.