Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 Ekspansi Masa Berlaku Kode Billing & Penyesuaian Setoran Pajak

Pendahuluan

Pada 28 Juli 2026, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan ("PER-8/PJ/2026"). PER-8/PJ/2026 mengubah ketentuan pembayaran, penyetoran, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, termasuk pemberian relaksasi masa berlaku kode billing serta penambahan dan penyesuaian daftar kode jenis setoran. Melalui perubahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan fleksibilitas pelaksanaan administrasi perpajakan dalam mendukung implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).

Perbandingan

 

Ketentuan Penting

• Perpanjangan dan Fleksibilitas Kode Billing 

Sebagaimana diatur dalam perubahan Pasal 5 ayat (6) dan penyisipan ayat (7a), jangka waktu masa berlaku Kode Billing kini diperpanjang menjadi 336 (tiga ratus tiga puluh enam) jam atau setara dengan 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerbitan. 

Selain itu, Wajib Pajak kini dapatmembatalkan Kode Billing yang telah dibuat secara mandiri, sepanjang kode tersebut belum dipergunakan untuk pembayaran pajak atau belum berstatus kedaluwarsa. Apabila Kode Billing telah kedaluwarsa atau dibatalkan, Wajib Pajak tetap berhak dan dapat membuat Kode Billing yang baru. 

• Perluasan Objek Pemindahbukuan (Pbk) 

Merujuk pada perubahan Pasal 7 ayat (2) huruf d, Direktorat Jenderal Pajak memperluas cakupan pembayaran pajak yang dapat diajukan permohonan pemindahbukuan. Cakupan ini kini memasukkan pembayaran PPh atas penghasilan yang bersumber tidak hanya dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tetapi juga dari perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, yang diperuntukkan bagi penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh. Ketentuan ini juga mencakup mekanisme pemindahbukuan untuk penyetoran di muka Bea Meterai. 

• Pembaruan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) 

Dalam lampirannya, pemerintah melakukan penambahan dan penyesuaian rincian daftar Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk memfasilitasi administrasi transaksi perpajakan yang lebih rinci dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Penyesuaian ini mencakup berbagai format Surat Setoran Pajak (SSP) dan pengkodean setoran  termasuk untuk:

• • PPh Minyak Bumi;

  • PPh Final;

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbagai sektor; 

  • Bea Meterai; 

  • Pajak Eksternalitas Karbon;

  • hingga Pajak Minimum Global (meliputi Pajak Tambahan Income Inclusion Rules/IIR, Undertaxed Payment Rules/UTPR, dan Domestic Minimum Top-Up Tax/DMTT). 

Penutup

Penerbitan PER-8/PJ/2026 menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk menyempurnakan ketentuan pelaksanaan administrasi perpajakan seiring dengan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Perubahan yang diatur, antara lain berupa perpanjangan masa berlaku Kode Billing, pemberian fleksibilitas bagi Wajib Pajak untuk membatalkan Kode Billing yang belum digunakan, perluasan ruang lingkup pemindahbukuan, serta pembaruan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan.