NIK Akan Jadi Identitas Tunggal, Siapa yang Menjaga Data Kita?

Pada Selasa, 8 September 2026, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

RUU yang diusulkan Komisi II DPR RI ini sebelumnya telah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Secara umum, revisi ini diarahkan untuk menyesuaikan administrasi kependudukan dengan perkembangan digital, sekaligus memperkuat keamanan dan perlindungan data penduduk.

Kenapa UU Adminduk Perlu Diubah?

Salah satu alasan utamanya adalah semakin besarnya penggunaan dan pertukaran data kependudukan.

Dalam rapat kerja Komisi II pada 20 April 2026, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyebut database kependudukan saat ini digunakan oleh lebih dari 7.550 lembaga, dengan akses sekitar 10 juta kali per hari. Semakin luas penggunaan data, semakin besar pula risiko kebocoran dan penyalahgunaan.

Kekhawatiran serupa terlihat dalam telesurvei Komisi II terhadap 740 responden. Sebanyak 89,3% responden mendukung penggunaan NIK sebagai identitas tunggal, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga mengkhawatirkan keamanan data pribadi.

Artinya, ketika NIK akan digunakan semakin luas untuk berbagai layanan publik, negara juga perlu memastikan bahwa data tersebut aman dan jelas siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah.

NIK Akan Semakin Berperan sebagai Identitas Tunggal

Salah satu perubahan penting dalam RUU ini adalah penguatan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number (SIN) atau identitas tunggal.

Selama ini, NIK sudah digunakan dalam berbagai layanan. Melalui konsep SIN, penggunaannya akan semakin luas dan terintegrasi untuk mengakses layanan publik.

Tujuannya adalah membuat identitas seseorang lebih sederhana dan mengurangi kebutuhan menggunakan banyak identitas atau data yang berbeda di berbagai layanan.

Namun, ada konsekuensinya. Semakin banyak layanan bergantung pada satu identitas, semakin besar pula dampaknya jika data tersebut bocor atau disalahgunakan. Karena itu, penguatan keamanan data menjadi bagian penting dari perubahan UU ini.

Administrasi Kependudukan Akan Makin Digital dan Terintegrasi

RUU ini juga memperkenalkan paradigma “stelsel aktif digital terintegrasi”.

Sederhananya, pemerintah ingin mengubah layanan administrasi kependudukan dari sistem yang masih banyak bergantung pada proses dan inisiatif masyarakat menjadi layanan digital yang lebih terhubung antarinstansi.

Dalam rapat Panja pada 7 September 2026, Ketua Panja RUU Adminduk Martin Manurung menyampaikan bahwa sistem ini nantinya menjadi kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, data kependudukan diharapkan dapat digunakan secara lebih cepat dan efisien untuk berbagai kebutuhan layanan publik.

Tetapi, integrasi juga berarti tanggung jawab keamanan harus semakin jelas. Ketika data terhubung ke banyak lembaga, harus ada standar keamanan, pengawasan, dan pembagian tanggung jawab yang tegas.

Penyelenggara yang Gagal Melindungi Data Bisa Didenda

RUU ini tidak hanya menyoroti orang yang mencuri atau menyebarkan data, tetapi juga pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi data tersebut.

Dalam pembahasan Panja pada 7 September 2026, rumusan perubahan Pasal 131 ayat (2) mengatur bahwa penyelenggara yang gagal melindungi Data Kependudukan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda.

Besaran dendanya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Ini menjadi perubahan penting karena tanggung jawab perlindungan data tidak hanya berhenti pada pelaku penyalahgunaan. Pihak yang mengelola data juga dituntut untuk memastikan sistem dan pengamanannya memadai.

Hukuman bagi Penyebar Data Juga Diperberat

RUU ini juga memperberat ancaman pidana bagi pihak yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan. Dalam pembahasan Panja, sanksi dalam Pasal 138 diarahkan menjadi pidana penjara paling lama 6 tahun.

Sebagai perbandingan, aturan yang berlaku saat ini melalui Pasal 95A UU No. 24 Tahun 2013 menetapkan ancaman pidana paling lama 2 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp25 juta bagi pihak yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan atau Data Pribadi.

Tantangannya Bukan Hanya Soal Hukuman

Dampak paling signifikan dari perubahan UU Adminduk barangkali bukan semata-mata pada bertambah beratnya sanksi, melainkan pada kemampuan negara membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan yang semakin terdigitalisasi. 

Ketika NIK diarahkan menjadi Single Identity Number (SIN) dan data kependudukan terhubung dengan semakin banyak layanan publik, satu kebocoran berpotensi berdampak lintas layanan. Karena itu, perlindungan data tidak cukup hanya mengandalkan denda atau ancaman pidana, tetapi juga membutuhkan standar keamanan yang kuat, pengawasan yang efektif, serta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara setiap pihak yang mengakses dan mengelola data. 

Semakin luas integrasi data, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan perlindungan. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Adminduk tidak hanya ditentukan oleh seberapa berat hukuman bagi pelanggar, tetapi oleh apakah negara mampu membangun sistem yang membuat layanan publik lebih mudah dan terintegrasi tanpa mengorbankan keamanan serta hak masyarakat atas data pribadinya.