For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1997

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996

Also known as: Keppres 22/1997 · Keppres No. 22 Tahun 1997 · Keppres Nomor 22 Tahun 1997

Status:
Active
Effective Date:13 Juni 1997Publication Date:13 Juni 1997
Kepabeanan & Perdagangan InternasionalKetentuan Perpajakan

Information

TypeKeputusan Presiden (Keppres)
ThemePerubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996
LocationPemerintah Pusat
Effective Date13 Juni 1997
Publication Date13 Juni 1997
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996.

Latar Belakang dan Tujuan: Keputusan Presiden ini bertujuan untuk meninjau kembali kebijakan penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pemerintah atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemandirian Pengusaha Kena Pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Ketentuan Substansial: Perubahan ini mengatur bahwa PPN yang terutang atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu akan ditanggung oleh Pemerintah. Barang-barang tersebut meliputi bahan baku untuk pembuatan uang, makanan ternak, emas batangan, senjata, alat kesehatan, alat kontrasepsi, mesin dan peralatan untuk industri strategis, serta barang-barang lain yang ditetapkan oleh Menteri. Selain itu, PPN atas penyerahan barang seperti rumah murah, emas batangan, dan kapal juga ditanggung oleh Pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung sektor-sektor strategis dan pembangunan nasional.

(-)

(-)